anugerah perkasa

di balik kegusaran marr

In BANKING, CLIMATE CHANGE, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS on September 8, 2013 at 7:33 am

Oleh Anugerah Perkasa
1.752 words

12-9-AgroFuels

http://www.bendib.com/

SAYA TERINGAT pertemuan yang menyenangkan dengan Carolyn Marr  di satu kafe, kawasan Jakarta Selatan,  pada November tahun lalu. Kami berbincang santai namun sesekali serius malam itu. Ada teh hangat yang menemani.  Tempat itu juga mulai ramai dengan pengunjung lainnya. Topiknya dari batubara, perampasan lahan hingga bahan bakar nabati.  Marr menyebut masalah terakhir dengan agrofuel.  Dia ingin tahu secara spesifik, apakah saya mengetahui siapa saja pemasok ekspor bahan bakar tersebut ke Uni Eropa. Saya menggeleng karena tak pasti. Yang terlintas di kepala saya saat itu hanyalah perusahaan besar penghasil minyak sawit mentah yang beroperasi di Indonesia. Mulai dari Grup Asian Agri, Sinar Mas hingga Wilmar International.

“Kami kesulitan untuk menemukan dari mana saja pasokan agrofuel  asal Indonesia ke Uni Eropa,” kata Marr, malam itu.

Marr menjadi aktivis Down to Earth (DTE) yang beralamat resmi di Cumbria, Inggris, saat pertama kali organisasi itu didirikan pada 1990.  Rambutnya panjang melebihi bahu dan berkacamata. Cara bicaranya juga perlahan, sehingga memudahkan saya menangkap maksudnya. Marr menghabiskan waktu selama sepuluh hari di Jakarta—Bogor, Jawa Barat, untuk rapat organisasi sekaligus bertemu mitra kerjanya selama ini. DTE sendiri dibangun guna mengadvokasi persoalan bisnis dan hak asasi manusia (HAM) antara Uni Eropa dan Indonesia. Salah satunya adalah soal agrofuel, yang juga dikenal dengan istilah biofuel.

Perbincangan soal bahan bakar nabati bukanlah hal baru bagi sejumlah kelompok sipil di Uni Eropa maupun Indonesia. Sejak 2003, 27 negara tersebut mengembangkan kebijakan penggunaan bahan bakar itu—bioetanol maupun biodiesel—untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Keduanya dianggap jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil macam minyak dan gas. Materi bahan bakar nabati memang berasal dari sejumlah tanaman pangan yang dapat diperbaharui: kedelai, kelapa sawit, sagu, singkong, tebu hingga tanaman biji-bijian. Misalnya, biodiesel dari kelapa sawit, sedangkan tebu untuk bioetanol.

Namun hal itu pula yang membuat protes bertebaran. Surat terbuka setidaknya mulai dilayangkan pada akhir Januari 2007 ke komisi tersebut. Dari individu sampai pelbagai organisasi penentang ekspansi komoditas itu. Dari Bogor hingga London. Mereka mengkritik soal perampasan lahan sekaligus hancurnya ketahanan pangan.

“Jutaan hektar lahan di Indonesia akan dikuasai beberapa perusahaan perkebunan sawit dan segelintir konglomerat,” demikian Sawit Watch, yang berbasis di Bogor. “Ketahanan pangan akan rusak demikian juga lahan pertanian yang terus berkurang.”

“Pelanggaran HAM dilaporkan terjadi dari perkebunan tebu, kelapa sawit dan kedelai di Brasil, Argentina, Paraguay dan Asia Tenggara,” kata surat terbuka lainnya di London. “Uni Eropa bertanggung jawab atas berkurangnya lahan yang diperuntukkan khusus bagi produksi makanan.”

Namun Komisi Eropa tetap bertahan. Proposal untuk Panduan Energi Terbarukan maupun Panduan Kualitas Bahan Bakar tetap dikokohkan pada Oktober tahun lalu dengan pelbagai kebijakan kontroversial.  Di antaranya adalah penerapan bahan bakar nabati 10% pada sistem transportasi Uni Eropa  serta pengurangan emisi  gas rumah kaca sebanyak 6% pada 2020. Dewan untuk Energi Terbarukan Uni Eropa memproyeksikan 27 negara kawasan tersebut akan mengkonsumsi sekitar 34 juta metrik ton agrofuel—di antaranya berasal dari pasokan Indonesia dan negara-negara Selatan lainnya—untuk mencapai komitmen penggunaan energi  terbarukan sebesar 9,7%—10,5% pada sistem transportasinya. Dan Indonesia, selain Malaysia, adalah produsen minyak sawit mentah dunia. Dari kedua negara inilah, salah satu bahan baku biodiesel diperoleh.

Kegusaran Marr malam itu menggelitik saya. Menggelitik untuk lebih memahami siapa saja para pemain agrofuel, di antaranya  biodiesel,  di Indonesia.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun lalu memaparkan sedikitnya 22 perusahaan menjadi pemasok utama biodiesel, di antaranya ke Uni Eropa. PT Wilmar BioEnergi Indonesia—anak usaha pemasok minyak sawit global, Wilmar International—menjadi produsen terbesar dengan produksi 1.050.000 metrik ton per tahun. PT Wilmar BioEnergi sendiri berkantor di Medan, Sumatra Utara, namun memiliki  tujuh pabrik pengolahan biodiesel di Dumai, Riau dan Gresik, Jawa Timur.

Kementerian ESDM juga mencatat produksi biodiesel pada 2012 telah mencapai 2, 21 juta kiloliter atau meningkat 25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total produksi minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO)—sebagai salah satu bahan biodiesel—telah mencapai  26 juta ton dengan penggunaan lahan sekitar 9 juta hektare hingga tahun lalu. Biodiesel sendiri lebih banyak diekspor dengan jumlah 1,54 juta kiloliter, sedangkan  669.000 kiloliter lainnya dikonsumsi kebutuhan domestik.

Nama Wilmar International pun tak asing di benak saya.

Produsen minyak sawit dunia itu kerapkali bermasalah dengan petani dan masyarakat adat soal kepemilikan lahan. Pada akhir Januari, saya memasuki salah satu perkebunan miliknya di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sejumlah titik  di area tersebut menjadi sumber konflik antara masyarakat adat Suku Anak Dalam dengan PT Asiatic Persada. Ini adalah perusahaan—yang sejak akhir 2006 hingga Maret lalu—milik Wilmar International, namun akhirnya dijual ke Prima Fortune International Ltd dan PT Agro Mandiri Semesta. Masalahnya, pengalihan saham itu tetap menyisakan konflik lahan berkepanjangan.

“Saya tidak ingin hidup tengkek-tengkekan,” kata Kutar, salah satu petani yang saya temui saat itu. “Kami ingin lahan adat dikembalikan tanpa syarat.”

Itu baru di Jambi.  Temuan baru lainnya juga muncul dari Riau. Laporan the World Wildlife Fund (WWF) Indonesia berjudul Sawit dari Taman Nasional: Menelusuri Sawit Ilegal di Riau, Sumatra pada Juni, mengemukakan pasokan Wilmar International bermasalah. PT Citra Riau Sarana, anak usaha grup bisnis tersebut,  diduga menerima pasokan tandan buah segar  (TBS) yang ditanam dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Taman seluas 167.618 hektare itu terbentang di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan.  Dugaan perambahan kawasan di taman itu—baik untuk sektor perkebunan maupun kertas— mencapai 86.238 hektare.

Penyelidikan WWF  menemukan Wilmar International juga mendanai kelompok masyarakat untuk menanam sawit di area seluas 3.053 hektare. Ini terdiri dari 389 hektare untuk tanaman belum menghasilkan dan 2.664 hektare bagi tanaman menghasilkan. Rupanya, pendanaan itu terkait dengan janji perusahaan guna mengembangkan perkebunan sawit sejak 1998. Perusahaan itu juga sedikitnya memiliki empat pabrik pengolahan kelapa sawit di sekitar kawasan taman nasional tersebut. Dari total 255.648 hektare area perkebunan yang dimiliki, sebanyak 73% terdapat di Indonesia. Sisanya di Malaysia dan Afrika.

“Tiga rute aliran perdagangan TBS ilegal  [ditemukan] dari Taman Nasional Tesso Nill ke pabrik PT Citra Riau Sarana II dan III,” kata Irwan Gunawan, Deputi Direktur Transformasi Pasar WWF Indonesia. “Dua rute aliran perdagangan CPO dari pabrik PT Citra Riau Sarana I dan II ke pabrik pengolahan PT Wilmar Nabati Indonesia.”

Di sisi lain, pendanaan kelompok usaha raksasa  tersebut juga ditopang dengan kuat. Dalam laporan Friends of the Earth berjudul Wilmar International and Its Financiers pada Mei, diungkapkan sedikitnya 26 lembaga keuangan baik di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa menjadi penyokong keuangan korporasi tersebut. Pemberi pinjaman terbesar adalah  HSBC di Inggris yakni €921 juta. Disusul pendukung lainnya di antaranya adalah  BNP Paribas di Prancis sebesar €241 juta, Rabobank di Belanda senilai €222 juta, Citigroup di AS senilai €139 juta serta ING di Belanda, €81 juta.

Bagaimana reaksi Wilmar International soal ini? Saya mendapatkan keterangan resmi melalui surat yang ditandatangani Djumin, salah satu direktur PT Citra Riau, tertanggal 12 November 2012. Tiga instruksi pun dikeluarkannya untuk para manajer.   Perintah itu adalah  tidak melakukan pembelian TBS dari taman nasional;  tidak melakukan pembelian TBS ilegal dari mana pun; hingga membuat perjanjian yang jelas bahwa TBS itu bukanlah  ilegal. Singkatnya, perusahaan itu menghentikan berbisnis dengan pihak yang memperoleh pasokan ilegal.  Sedangkan untuk biodiesel, Iris Chan dari Divisi Komunikasi Korporasi Wilmar International tak memberikan komentar lebih jauh. Dia hanya menyatakan operasi bahan bakar nabati tersebut tetap berjalan normal. Namun, temuan WWF—minimal buat saya— hanyalah salah satu gambaran nyata tentang rantai pasokan yang bermasalah.

Kritik Down to Earth (DTE) lebih keras lagi.

Organisasi itu memaparkan bahwa melonjaknya permintaaan agrofuel, kian mendorong ekspansi lahan, salah satunya dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Semakin tinggi permintaan agrofuel, demikian DTE, semakin tinggi pula perampasan agraria. DTE menegaskan target Uni Eropa pada 2020 memicu perebutan lahan komersial secara cepat, namun seringkali berujung kegagalan untuk memperoleh persetujuan masyarakat.

“Ini diperburuk dengan kebijakan negara yang tak mengakui hak tanah masyarakat lokal,” kata organisasi tersebut. “Secara paralel, agrofuel juga terus menonjol dalam rencana pembangunan pemerintah Indonesia.”

Masalah lingkungan akibat kebun kelapa sawit  ditanggapi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki). Melalui iklannya di Bisnis Indonesia pada Mei, organisasi tersebut menuding tekanan lembaga internasional terhadap sektor tersebut lebih disebabkan oleh faktor bisnis. Ini berkaitan dengan terancamnya produksi minyak nabati asal negara lain. Gapki menegaskan  justru para negara industri yang menggunakan bahan bakar fosil, adalah penghancur lingkungan.  “Tuduhan LSM itu ngawur dan tanpa data karena terkait dengan persaingan minyak nabati,” demikian Gapki.

Namun, salah satu riset untuk Komisi Eropa menyatakan sebaliknya.

Dua penelitian sepanjang 2011—2012 paling tidak menunjukkan hubungan antara produksi agrofuel—baik bioetanol maupun biodiesel—dengan ekspansi lahan maupun emisi gas rumah kaca. Laporan International Food Policy Research Institute (IFPRI) untuk Direktorat Jendral Perdagangan Komisi Eropa, termasuk di dalamnya.  Penelitian itu memaparkan  alih fungsi lahan atas kebijakan  agrofuel Uni Eropa justru memicu emisi sekaligus menghilangkan sebagian besar keuntungan atas pergeseran bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Tak hanya terjadi di kawasan Uni Eropa namun juga di kawasan negara-negara Selatan.  Mandat untuk energi terbarukan  itu, demikian laporan tersebut, akan memompa perluasan lahan sedikitnya 1,8 juta hektare. Apa yang disampaikan IFPRI juga diperkuat laporan CE Delft  pada akhir tahun lalu. Organisasi tersebut menjelaskan naiknya volume produksi dan permintaan bahan bakar nabati, dapat berakibat pada perluasan lahan secara global—sembari meletupkan emisi gas rumah kaca—secara signifikan. Dan perubahan kawasan hutan untuk kebun sawit, adalah salah satu si peletup.

Akhirnya, saya harus berpisah dengan Marr pada malam  itu. Perbincangan kami pun terhenti sementara.  Dia akan  kembali ke penginapannya di Jakarta Pusat, dan saya pun bergegas  pulang ke Jakarta Timur. Namun sebenarnya, pembicaraan kami—terutama batubara, agrofuel dan perampasan lahan—kian membekas dalam benak. Bahkan, hingga hari ini.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers

%d bloggers like this: