Bara di Ciherang

Oleh Anugerah Perkasa
4.004 words

foto tol

 

DESA CIHERANG adalah desa  dengan jurang yang menganga pada sebagian besar sisi jalan. Ada yang beraspal, namun ada pula tanah yang licin jika hujan tiba. Tempat ini terletak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Deret rumah penduduk jarang-jarang. Banyak hamparan sawah. Pohon kelapa, pohon pisang, ubi, hingga ilalang tumbuh di mana-mana. Namun Ciherang berubah senyap menjelang malam. Tak ada penerangan jalan. Jangkrik bersahut-sahutan. Dan di balik keheningan itu, ada kemarahan yang siap membuncah.

“Beberapa pemuda datang dan berencana untuk mengambil Pak Kuwu,” kata Amay kepada saya, pertengahan Desember tahun lalu. “Tetapi mereka saya cegah. Kalau memakai kekerasan, perjuangan kami kalah.”

Amay adalah Ketua Forum Warga Tani Ciherang, sebuah organisasi petani yang membela hak-hak warga desa terkait dengan pembebasan jalan tol Cisumdawu. Badannya kurus dan berumur 44 tahun.  Mereka menuntut haknya karena transaksi harga tanah dalam pembebasan lahan dinilai banyak merugikan. Sebagian besar warga di desa itu menuding Pak Kuwu—sebutan untuk kepala desa—dan panitia pengadaan tanah telah mengkhianati mereka. Harga tanah, bangunan hingga sawah  yang diberikan  penuh dengan dugaan kebohongan. Tak ada transparansi. Ada pemalsuan tanda tangan, diskriminasi penentuan harga,  intimidasi hingga potongan biaya yang tak pernah disepakati. Dan istilah mengambil— bagi para pemuda itu—berarti menculik untuk dihabisi.

Konstruksi tol Cisumdawu, yang merupakan singkatan dari Cileunyi—Sumedang—Dawuan, akan dilakukan sepanjang 60,1 kilometer. Sedikitnya dalam setahun terakhir,  pemerintah pusat berkomitmen untuk  mengutamakan pembangunan seksi II sepanjang 17,51 kilometer dari Rancakalong—Sumedang Kota sebagai akses menuju bandar udara internasional di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pembangunan airport tersebut diperkirakan dilakukan pada 2013.

Pemerintah membutuhkan lahan khusus Desa Ciherang sekitar 70 hektare dari total luas desa itu sendiri yaitu sekitar 564.369 hektare. Pembebasan lahan Cisumdawu  sendiri dilakukan BUMD Jawa Barat, PT Jasa Sarana, selain menggunakan sumber dana lainnya. Baik dari APBN, APBD Jawa Barat hingga APBD Kabupaten Sumedang. Dana pembebasan lahan untuk tol  Cisumdawu secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp890 miliar.

“Penduduk ditakut-takuti kalau mereka tak menjual tanahnya,” ujar Amay dengan logat Sunda yang kental. “Dari didoser [digusur], tak akan mendapat uang ganti rugi hingga dibawa ke pengadilan.  Pokoknya jahat.”

Dia menuding aparat desa beserta Tim Tujuh—kelompok yang mewakili warga dalam pelepasan hak tanah—sejak pertengahan 2010 justru bergabung untuk merekayasa kesepakatan  dengan masyarakat, yang sebagian besar awam hukum. Yuseph Nugraha, sang kepala desa,  juga sering membujuk warga untuk menjual tanahnya saat menghadiri acara massal. Macam perkawinan atau bahkan, ketika khutbah Jumat di mesjid. Amay menjelaskan sebagian mereka memiliki bayangan yang berbeda ketika mendengar kata pengadilan. Ini seperti berperkara dan urusannya menjadi lebih sulit. Mau tak mau, ini membuat pemilik lahan melepaskan tanah, bangunan maupun sawahnya.

Tol Cisumdawu sendiri akan dikerjakan melalui kemitraan pemerintah—swasta yakni  konsorsium dua BUMN nasional dan BUMN asal China. Mereka adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Shanghai Construction Group (SCG) yang berbasis di kawasan East Daming Road, Shanghai. Pekerjaan konstruksi tol tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp5 triliun. Salah satu pembiayaan diperoleh dari pinjaman lunak pemerintah China sebesar US100 juta atau sekitar Rp1 triliun, dan porsi terbesar dalam pengerjaan konstruksi atau sekitar 70% akan digarap SCG. Pembangunan tol tersebut dibagi menjadi enam seksi. Seksi I adalah Cileunyi—Rancakalong (9,80 kilometer); seksi II Rancakalong—Sumedang Kota (17,51 kilometer); seksi III Sumedang Kota—Cimalaka (3,73 kilometer), seksi IV Cimalaka—Legok (6,96 kilometer), seksi V Legok—Ujungjaya (16,35 kilometer), dan seksi VI Ujungjaya—Dawuan (4,00 kilometer).

Masalahnya, pembebasan lahan belum juga selesai.

Saya menemui Mak Aming, yang berusia 70 tahun di Dusun Sebagi II. Dia hanya bisa berbahasa Sunda.  Namun suaminya Udi, 80 tahun, dapat mengerti bahasa Indonesia. Keduanya memiliki postur kurus namun terlihat sehat. Banyak garis kerutan di muka.  Dalam rumah yang sederhana, keduanya duduk berdampingan.

Udi mengatakan petugas pengukuran tak pernah melibatkan mereka dalam perhitungan luas sawah. Luasnya 35 bata.  Satu bata—sama dengan 14 meter persegi—dihargai Rp1 juta. Menjelang akhir Juli 2010, pembayaran yang diterima Mak Aming hanya sebesar Rp33 juta, atau tidak sesuai dengan harga yang disepakati. Udi mengatakan istrinya juga bukan orang yang memberikan tanda tangan saat pengukuran usai. Ada dugaan pemalsuan dalam berkas Mak Aming.

Berdasarkan kesepakatan perwakilan desa dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kabupaten Sumedang pada pertengahan Juli 2010, terdapat tiga klasifikasi barang dalam perhitungan harga per batanya. Mereka adalah permukiman atau perumahan, sawah dan kebun. Masing-masing dikategorikan dalam tiga kelas yakni perumahan kelas I (Rp1,255 juta), kelas II (Rp970.000) dan kelas III (Rp775.000); sawah kelas I (Rp1 juta), kelas II (Rp780.000), dan kelas III (Rp600.000); serta kebun kelas I (Rp900.000), kelas II (Rp740.000), dan kelas III (Rp550.000).

PPT sendiri terdiri dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumedang, pejabat Kecamatan Sumedang Selatan, aparat Desa Ciherang, Badan Pengatur Jalan Wilayah Pelayanan Dinas IV Dinas Bina Marga, Jawa Barat serta Tim Tujuh, selaku perwakilan masyarakat.

“Kami ini seperti dijualbelikan. Tim Tujuh [yang diduga] menandatangani surat hasil pengukuran,” ujar Udi kepada saya. “Kami juga tak pernah mendapatkan rincian jumlah untuk tanaman. Padi pun tak pernah dibayar.”

Padahal, Keputusan Bupati Sumedang No.520/Kep.91-Distan/2009 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman di Wilayah Kabupaten Sumedang  telah mengatur dasar penetapan ganti rugi bagi PPT. Ada delapan kategori dalam aturan itu yakni padi dan palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat-obatan, perkebunan, kayu-kayuan, bambu hingga untuk kayu bakar. Namun, padi milik Mak Aming dan suaminya tak dihargai sepeser pun.

Pendamping dari Serikat Tani Kerakyatan Sumedang (STKS) Bowie Tarigan mengatakan pemerintah lokal desa membohongi warganya sendiri dalam melakukan transaksi atas perumahan, tanah maupun kebun. Bowie—dari marganya memang berdarah Batak—namun berbahasa Sunda dengan lancar. Berbadan gempal dan berkulit sawo matang. Usianya menjelang 35 tahun. Menurut dia, panitia tak memberikan rincian macam nama, jumlah, keadaan, umur dan volume bangunan dalam kartu pembayaran.  Istilah mereka, buntal kadut, atau pembayaran yang dipukul rata.  Pencairan uang sendiri sudah berjalan empat kali yakni Juli 2010, Desember 2010, Juni 2011 dan Agustus 2011.

Saya memeroleh empat lembar kertas pembayaran milik warga yang dimaksud Bowie. Semuanya tak ada rincian berapa ukuran luas tanah, jumlah tanaman atau kebun beserta isinya.  PPT hanya menuliskan tiga daftar yakni harga untuk  pembayaran tanah, tanaman serta bangunan. Tak mendetil sama sekali. Ini berbeda ketika melihat data inventarisasi bangunan yang telah diketik rapi untuk Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Tentu, beserta harganya.

“Banyak warga yang tak bisa kembali membangun rumahnya,” paparnya. “ Yang dulu [rumahnya] permanen, setelah mendapat ganti rugi justru tak bisa membangun tipe yang sama. Hanya bestong, beres sapotong.”

“Mengapa tak ada komplain?”

“Pak Kuwu dan Tim Tujuh tak pernah menyosialisasikannya. Masyarakat  juga berada di bawah tekanan dan tak tahu banyak soal hukum.”

Tetapi sebenarnya, mekanisme keberatan soal pengukuran hanya diberikan waktu selama tujuh hari. Tak lebih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Atje Arifin Abdullah menerbitkan pengumuman pada 9 November 2009 tentang mekanisme komplain atas pendataan yang dilakukan. Pengukuran sebenarnya telah dilakukan sejak 2008. Menurut Atje, masyarakat dapat menyampaikan keberatan melalui kepala desa selambat-lambatnya seminggu setelah pengumuman.

“Bagi pemilik tanah, tanaman dan bangunan yang tak menyampaikan komplain selama waktu itu, dianggap telah menyetujui,” katanya. “Keberatan yang diajukan setelah masa pengumuman berakhir, tidak akan dilayani.”

Masalahnya, musyawarah desa—menyangkut sosialisasi pembangunan jalan tol berikut kesepakatan harga yang kontroversial—baru dilakukan pada Juli 2010 di balai Desa Ciherang. Sosialisasi sebelumnya tak berjalan baik.

Saya mewawancarai sedikitnya 15 warga yang dirugikan karena pembebasan lahan tol itu.  Ini dimulai dari penolakan kesepakatan pada pertemuan Juli 2010. Tak diberikannya rincian dalam pengukuran. Diancam dibawa ke pengadilan. Ditakut-takuti tak mendapat apa-apa. Ancaman rumah  tetap digusur. Hingga, potongan 0,2% dari uang ganti rugi. Masalah ini, belum ditambah dengan kecurigaan warga terhadap anggota Tim Tujuh karena  perubahan hidup setelah pencairan uang. Ada yang punya rumah bertingkat. Mobil. Sepeda motor. Membangun warung di rumahnya. Padahal sebelumnya, ada yang hanya bekerja sebagai tukang tambal ban, supir atau bertani. Sebagian  narasumber saya memiliki nama tunggal atau tanpa nama belakang.

“Saya merasa dibohongi soal perhitungan ganti rugi atas rumah,” ujar Abah Surya, 70 tahun.

“Saya ditakuti-takuti nanti urusannya ke pengadilan,” ujar Anis Jumanis, 46 tahun.

“Sawah saya hasil dari saya macul, tapi justru mendapatkan pengukuran yang berubah. Dari 44 bata menjadi 27 bata,” ujar Yoyo, 47 tahun.

“Pak Kuwu bilang uang justru akan habis kalau dibawa ke pengadilan  bagi yang menolak. Ini yang bikin takut,” ujar Afin, 38 tahun.

Bowie mengatakan sebenarnya warga mau diajak bekerja sama. Asalkan, harga yang diberikan sesuai dan dilakukan secara transparan. Bukan penuh kebohongan. STKS sendiri melaporkan masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juli 2011. Dan sebagai pendamping dalam kasus ini—terutama masalah tanah—dia tahu benar risikonya. Pilihannya hanya penjara atau maut.

Pada November tahun lalu, Bowie dihadang empat pengendara sepeda motor dengan helm tertutup penuh. Kejadian tersebut berlangsung usai menghadiri pertemuan tentang pembebasan lahan, menjelang tengah malam. Dia  memutuskan memacu sepeda motornya. Melabrak blokade. Jalanan basah dan licin. Suasana gelap.  “Saya berhasil bersembunyi di rumah penduduk. Orang-orang itu tak mengenal medan jalan,” ujarnya. “Salah sedikit bisa jatuh ke jurang.”

Bowie memang tak main-main soal nyawa. Sebilah golok  bersarung, terselip erat di pinggang kirinya. Dia memperlihatkan golok itu saat saya memotretnya dengan kamera digital. Bowie tertawa  senang melihat fotonya sendiri. Malam itu kian dingin. Jangkrik saling bersahutan.

OJAT BASARYAKIN tak pernah mau memercayai keabsahan musyawarah penentuan harga karena dipenuhi dugaan manipulasi. Pada 18 Juli 2010, kepala desa, Tim Tujuh dan Satuan Tugas Pengadaan Tanah berkumpul di balai Desa Ciherang dengan 96 pemilik tanah, namun tak diberikan kesempatan berbicara. Apalagi untuk ikut berunding. Pemilik tanah memang menandatangani daftar hadir penerima ganti rugi, tapi bukan sebagai persetujuan.

“Kami merasa dibohongi. Tim Tujuh kenyataanya  justru tidak membawa aspirasi masyarakat,” ujarnya kepada saya. “Mereka berunding sendiri tentang harga, tetapi tidak melibatkan para pemilik tanah.”

Ojat, 66 tahun, tak pernah tahu siapa sebelumnya yang memilih Tim Tujuh untuk mewakili masyarakat. Mereka  tiba-tiba dikenalkan oleh Yuseph, sang kepala desa, dalam acara sosialisasi sekaligus penentuan harga pengganti untuk pembangunan tol Cisumdawu. Tim itu diketuai oleh Dahlan. Anggotanya adalah Bambang M.W, Kosasih, Mus Mulyadi, Olih Solihin, Umar Sudrajat dan Wawan. Pembentukan tim itu berdasarkan Keputusan Kepala Desa No.620/Kep.09/2009 pada September 2009 tentang Penetapan Tim Negosiasi Harga Pembebasan Tanah Jalan Tol Cisumdawu Desa Ciherang. Musyawarah tersebut juga membicarakan tentang penyisihan uang sebesar 0,2% dari total ganti rugi yang diperoleh. Ini semacam upah bagi Tim Tujuh serta pemerintah desa yang membantu masyarakat dalam melakukan pendataan, pemberkasan hingga pencairan.

Namun Ojat meragukan hasil kesepakatan itu. Dan dia setidaknya tak sendirian.

Serikat Tani Kerakyatan Sumedang sedikitnya mencatat 15 warga yang memberikan keterangan tertulis soal itu. Hal tersebut terkait dengan keberatan mereka atas hasil pengukuran dan tak diberikannya rincian hak mereka saat pembayaran ganti rugi. Tentu saja, pemilik tanah juga tak setuju dengan potongan 0,2%. Forum Tani Warga Ciherang turut mendata sejumlah masalah lainnya. Ini macam tak pernah dilibatkan dalam pengukuran, lahan yang hilang setelah pengukuran, rincian harga yang baru diketahui saat penandatanganan pencairan, sampai permintaan uang dari kepala desa melalui Tim Tujuh. Masalah lainnya—yang menujukkan keruwetan—, ketika penetapan harga tanah dan bangunan dapat berubah dalam satu malam.

Saya mewawancarai Endi Suwendi, 48 tahun, yang marah karena uang ganti rugi terlalu kecil. Endi berprofesi sebagai wartawan mingguan Dialog di Sumedang. Bekas rumahnya berukuran 126 meter persegi dengan lantai keramik di Dusun Sebagi III. Punya kandang ayam. Warung. Namun dia hanya mendapat angka Rp120,70 juta saat menjelang pencairan akhir Juli 2010. Dia pun mendatangi kantor PPT—yang lebih sering disebut base camp oleh warga—untuk memprotesnya  saat pengecekan rincian harga berlangsung. Para pemilik tanah lainnya juga berkumpul. Ketua Satuan Tugas PPT Ade Sunardi mengawasi proses itu. Kantor PPT terletak di Dusun Pawenang, Desa Marga Mukti, Sumedang Utara.

“Jangan keterlaluan. Korupsi kamu,” hardik Endi kepada seorang petugas di base camp. “Harga ini merugikan masyarakat. Saya akan ekspos.”

“Ya sudah, Pak Suwendi maunya berapa?” kata petugas itu, menenangkan. Dia agak khawatir.

Orang-orang ribut melihat mereka. Polisi mulai berdatangan. Antrian pengecekan rincian harga itu berlangsung hingga pukul 10.00 malam. Namun protes keras Endi berhasil. Dia mendapatkan tambahan sekitar Rp20 juta atau total ganti rugi menjadi  Rp140,70 juta. Ila Sukaemah, istri Endi, agak bingung soal ini. Dia heran—sekaligus senang—mengapa petugas dapat mengubah hasil penetapan ganti rugi milik mereka dalam satu malam.

Saya pun mendatangi balai Desa Ciherang.

Balai desa terletak bersebelahan dengan satu sekolah dasar. Pagi itu belum banyak yang masuk. Ruangan kepala desa masih kosong. Saya menemui Mari Hayati, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, sekaligus kepercayaan Yuseph Nugraha, sang kepala desa. Dia memercayai pengukuran lahan, rumah dan kebun milik warga sudah dilakukan secara benar. Sementara untuk rinciannya, telah dipasang di papan pengumuman di balai desa. Mari juga membantah keras kepala desa dan Tim Tujuh menekan warga untuk menjual lahan mereka. Mungkin, inilah yang membuat dia menjadi tangan kanan.

“Tidak ada itu intimidasi akan dibawa ke pengadilan,” ujarnya. “Semuanya ada dalam Berita Acara dan ditandatangani tokoh warga.”

“Bagaimana dengan keberatan warga yang kini menuntut perhitungan kembali?” tanya saya.

“Tidak bisa berubah. Yang sudah dibayar, tidak akan disentuh-sentuh lagi,” kata Mari. “Kalau berubah, desa lain akan ikut-ikutan minta naik.”

Hari itu juga saya mewawancarai Ketua Tim Tujuh, Dahlan, 60 tahun, di Dusun Sebagi I. Mus Mulyadi, 54 tahun— salah satu anggota tim—, juga bertemu di sana setelah bertani di sawah. Di pinggangnya, masih ada sabit. Dahlan bertubuh kurus, rambutnya mulai memutih. Sedangkan Mus punya kumis baplang macam Pak Raden dalam tokoh Si Unyil, dengan badan lebih berisi. Menurut Dahlan, dirinya hanya membantu kepala desa untuk melancarkan proses penjualan lahan. Anggota Tim Tujuh juga demikian. Mereka mengatakan tak ada keinginan untuk memanipulasi harga pemilik lahan. Ketika wawancara berlangsung, dia mengklaim tengah menderita sakit lambung dan asam urat sejak Februari 2011. Masih melakukan kontrol ke dokter dan pernah pingsan sebelumnya.

Aa bukan orang sini kan?” kata Dahlan pada saya. “Setiap ada orang asing ke sini, perasaan saya tak enak. Kalau ada apa-apa, Pak Mus jadi saksinya.”

Saya menjelaskan sedikit soal pekerjaan wartawan. Salah satunya, menemui kedua belah pihak yang bersiteru. Dahlan dan Mus, belakangan mulai merespon pertanyaan lebih baik. Tetapi tidak untuk masalah uang. Keduanya mengklaim memperoleh ganti rugi atas tanah dan sawah mereka. Mus selalu membuang muka ketika ditanya mengenai berapa uang yang didapatkan. Dahlan menyebutkan angka Rp400 juta dengan ragu-ragu. Beberapa warga bilang bahwa Mus membeli tanah dan sawah baru. Sedangkan Dahlan, membuka warung makan soto di depan rumahnya, tempat saya melakukan wawancara. Mereka selalu mengatakan pekerjaan Tim Tujuh hanyalah ingin membantu masyarakat.

Wawancara keduanya seakan tak cukup.

Saya mengontak Umar Sudrajat—orang yang paling banyak disebut-sebut memiliki perubahan drastis—untuk melengkapi keterangan Dahlan dan Mus. Rumah milik Umar menyolok sekali. Terbuat dari semen, luas dan bertingkat. Ada warung kelontong pula. Dia mengklaim mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp700 juta atas rumah, kebun dan sawah miliknya. Umar juga membeli mobil Toyota Kijang dan sepeda motor.

“Semua kesepakatan sudah ditandatangani oleh masyarakat,” ujarnya kepada saya melalui sambungan telepon. “Saya tidak tahu keseluruhan mengenai keberatan, karena sakit.”

“Sakit apa dan sejak kapan?”

“Hmm…sakit kepala. Tidak tahu kapan.”

“Bagaimana dengan soal pengukuran yang sering dikeluhkan?”

“Jangan tanya ke Tim Tujuh, kami hanya membantu sosialisasi. Tanya ke base camp.”

Umar menutup teleponnya ketika ditanya soal sisa ganti rugi yang dia terima. Saya mulai berpikir bagaimana orang-orang macam Dahlan, Mus, Umar serta si kepala desa membuat para pemilik lahan marah Mungkin terlalu banyak hal yang ditutup-tutupi. Bisa jadi, ini pula yang membuat sebagian pemilik lahan melakukan demonstrasi di depan kantor Kecamatan Sumedang Selatan dan kantor Kabupaten Sumedang  masing-masing pada Februari 2011 dan Mei 2011. Mereka melaporkan dugaan korupsi dan penipuan kepala desa ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Pemilik lahan juga meminta Yuseph dicopot sebagai kepala desa.

Warga menandatangani resolusi tertulis yang diantar ke kantor Bupati Sumedang Don Murdono dan Sekretaris Daerah Atje Arifin Abdullah, sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah. Ada 331 tanda tangan yang terkumpul. Demonstrasi itu juga menarik perhatian polisi karena memasang bendera merah putih secara terbalik. Saya sendiri gagal menemui Yuseph. Telepon selularnya pun tak pernah aktif.

“Kami meminta Bupati untuk segera menghentikannya. Cabut Surat Keputusan Bupati untuk kepala desa Ciherang,” ujar salah satu pendemo, seperti dilansir Tribun Jabar pada Mei 2011. “Kalau tuntutan tak dipenuhi, kami akan menginap di kantor desa.”

Di balik kemarahan itu, saya tak pernah akan lupa wajah Mak Aming dan suaminya. Abah Surya. Hajjah Tati. Satiya. Yoyo. Atau Mak Imun. Mungkin mereka berharap-harap cemas apa hasil kekalutan yang terjadi di tempat mereka tinggal. Saya juga tak pernah bisa membayangkan apa jadinya bila Amay tak mencegah teman-temannya menculik kepala desa malam itu. Amarah terus bergejolak di Ciherang.

ATJE ARIFIN ABDULLAH ikut hadir dalam rapat 4 Agustus 2011 bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di kantor pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Atje adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Tanah (PPT). Tentunya dia tak sendiri. Di barisannya ada perwakilan BPN, pejabat kecamatan Sumedang Utara, pejabat kecamatan Sumedang Selatan, kepala desa Ciherang dan perwakilan Tim Tujuh.

“Sebelum dilakukan pembayaran, telah dilakukan sosialisasi sejak 2008, termasuk di Desa Ciherang,” ujar Atje dalam dokumen resmi rapat tersebut. “Setelah dilakukan pengukuran, disampaikan pengumuman hasilnya di balai Desa Ciherang.”

Dia mengatakan PPT  melakukan verifikasi kepada warga setelah perhitungan terhadap lahan, rumah dan sawah selesai dilakukan. Jika keberatan, mereka dapat melakukan pengajuan komplain secara tertulis.  Masalahnya, Tim Tujuh dan kepala desa Ciherang tak pernah menyatakan secara terbuka bahwa ada mekanisme pengajuan keberatan. Ada dugaan penutupan informasi tersebut.

Dan, ketertutupan atas infomasi menjadi salah satu temuan Komnas HAM.

Firdiansyah, salah satu penyelidik Komnas HAM, mengatakan lembaga tersebut menemukan tidak adanya keterbukaan tentang mekanisme komplain oleh kepala desa dan Tim Tujuh. Upaya keberatan ini seharusnya disampaikan ke warga dalam musyawarah desa sebelum proses ganti rugi. Akhirnya, banyak yang tak tahu bagaimana mereka mengajukan protes akibat dugaan salah ukur maupun manipulasi data. Tim Komnas HAM menemui warga Desa Ciherang maupun PPT pada 3 Agustus-4 Agustus 2011. Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Kabul Supriyadhie memimpin langsung tim tersebut.

“Mekanisme komplain itu tak pernah sampai informasinya ke masyarakat,” ujar Firdiansyah kepada saya, awal Januari 2012. “Kami tidak tahu apakah ini sengaja atau tidak. Harusnya mereka mengetahui sejak awal, bukan setelah ganti rugi.”

Komnas HAM sendiri telah mengeluarkan rekomendasi pada Oktober 2011 terkait dengan persoalan pembebasan lahan Desa Ciherang. Lembaga itu mendesak agar PPT memberikan rincian jumlah total pembebasan lahan yang memuat informasi dengan detil. Keterangan itu menyangkut nama pemilik, alamat, nama bangunan, keadaan bangunan, volume bangunan, harga satuan, tanaman, harga tanaman, luas lahan dan besaran ganti rugi, serta jumlah total ganti rugi. Komisi tersebut juga meminta panita pengadaan—di antaranya adalah kepala desa dan Tim Tujuh— tidak melakukan intimidasi terhadap warga yang belum menerima ganti rugi, terutama terkait dengan ancaman pengadilan. Komnas HAM menilai pernyataan mengenai pengadilan dipersepsikan warga adalah ikut berperkara.

“Terdapat dugaan pelanggaran HAM terkait dengan hak atas informasi,” ujar Kabul dalam rekomendasi tersebut. “Ada tiga fakta dalam hal ini yakni proses pembentukan Tim Tujuh, pembayaran yang tak dibuat terperinci serta pemotongan biaya 0,2%.”

Namun, Ketua Satuan Tugas PPT Ade Sunardi menolak rincian yang dianggap bermasalah.

Dia bahkan menuding ada pihak luar yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat soal pembebasan lahan sehingga pembebasan lahan menjadi sengketa di kemudian hari. Ade menuturkan jika kepala desa dan Tim Tujuh tak memberikan informasi dengan jelas, maka warga bisa datang ke kantor mereka. Dia menilai masyarakat Ciherang justru terpengaruh opini yang salah.

“Pihak luar maksudnya apakah seperti STKS?” tanya saya melalui sambungan telepon.

“Benar.  Masyarakat lebih percaya kepada pihak yang tidak kompeten dan sulit dipegang.”

“Apakah sudah ada yang datang ke base camp?”

“Kalau tidak mengerti datanglah ke kami, nanti akan dijelaskan. Tapi, tidak pernah ada yang datang.”

Masalah pengukuran dan transparansi tak terhenti pada penjelasan Ade. Saya juga menemui Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Achmad Hery Marzuki, di kawasan Pattimura, Jakarta Selatan. Tetapi kesan saya, Hery menyampaikan hal yang sangat normatif. Dia didampingi anak buahnya, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Sri Sadono. Keduanya meyakini bahwa proses pembebasan lahan sudah dilakukan secara transparan. Ada aturan yang ketat soal rincian. Ada pengukuran yang independen. Pembayaran ganti rugi yang transparan. Intinya, semua proses telah sesuai dengan prosedur. Apalagi, papar Hery, warga sudah menerima uang hasil pelepasan hak mereka. Serupa dengan apa yang disampaikan Ade,  keberatan seharusnya dapat disampaikan ke PPT. Pejabat itu meyakini pembangunan tol sangat berguna bagi kepentingan ekonomi karena memperlancar arus distribusi.  “Komnas HAM belum menyampaikan rekomendasinya ke kami. Cobalah, kami siap [berdiskusi],” katanya. “Jangan sampai kami terus yang dipojokkan.”

Mungkin pengalaman Abun, 60 tahun, bisa membuat pendapat mereka berubah.

Abun tinggal di sebuah rumah di Dusun Rancamaya, dan memiliki peternakan domba. Mereka sesekali terdengar mengembik saat wawancara berlangsung.  Abun mengatakan dirinya tak mendapatkan rincian harga atas lahannya seluas 53 bata. Dia baru mengetahui setelah dipaksa menandatangani sejumlah surat di balai Desa Ciherang pada Desember 2010. Ini adalah saat pencairan ganti rugi berlangsung. Abun melewati lima meja. Dan meja terakhir, merupakan meja dengan petugas yang membuka informasi harga atas kepemilikan tanahnya.

“Sudah tanda tangani dahulu, belakangan baru ada harga,” kata dia menirukan petugas di balai desa pada meja pertama. “Saya merasa tertipu.”

Lantas, bagaimana para investor yang tergabung dalam proyek Cisumdawu, melihat masalah ini?

Saya ingin mengetahui bagaimana komentar Shanghai Construction Group (SCG) mengenai pembebasan lahan yang bermasalah di Ciherang. Korporasi itu memang tak terkait langsung dengan akuisisi tanah, namun SCG adalah penggarap konstruksi terbesar tol Cisumdawu. BUMN asal China itu sudah berdiri sejak 1994. Manajer Pemasaran SCG Chris Pi mengatakan pihaknya berterima kasih atas informasi yang telah diberikan, terutama soal akuisisi tanah di Ciherang. Namun, sambung dia, pihaknya akan menunggu persoalan itu beres terlebih dahulu. Tol Cisumdawu seksi II sendiri seluruhnya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum guna meningkatkan nilai kelayakan proyek pada awal 2012.

“Terima kasih banyak atas informasinya. Ini adalah masalah pemerintah [Indonesia],” kata Pi dalam surat elektronik pada awal pekan Januari lalu. “Kami akan menunggu persoalan itu selesai sebelum melakukan konstruksi.”

Di sisi lain, PT Jasa Sarana—perusahaan yang meneken kontrak untuk membebaskan lahan—justru tak memberikan konfirmasi atas pertanyaan yang saya sampaikan melalui surat elektronik. Saya ingin tahu mengenai bagaimana koordinasi antara perusahaan itu dengan PPT. Bagaimana pula mereka menanggapi aksi protes warga atas pembebasan lahan yang dinilai tak transparan. Dalam situs resmi pemerintah Jawa Barat, BUMD tersebut telah menyiapkan sedikitnya dana Rp300 miliar untuk pembebasan lahan pada jalur Rancakalong—Sumedang Kota sepanjang 17,51 kilometer. Direktur Utama PT Jasa Sarana Soko Sandi Buwono mengatakan pihaknya optimistis dapat mempercepat pengadaan lahan berdasarkan tahapan yang disepakati. Tapi, saya tak pernah tahu apakah protes Ciherang juga sampai ke telinga Sandi.  Yang dapat dipastikan, mungkin hanyalah kalkulasi bisnis. BUMD itu juga ingin terlibat dalam pengerjaan konstruksi tiga ruas tol sekaligus: Cisumdawu, Bandung Intra Urban Toll Road dan Soreang—Pasir Koja.

Tak hanya soal investor. Saya juga penasaran bagaimana kepolisian menangani kasus pembebasan lahan di Ciherang.

Saya mendatangi kantor Polisi Resor Sumedang, di kawasan Geusan Ulun. Polisi Daerah Jawa Barat sebelumnya melimpahkan kasus tersebut pada Polisi Resor Sumedang pada pekan terakhir November 2011. Ini setelah STKS melaporkan kasus tersebut pada awal tahun lalu. Dugaan pidananya adalah penggelapan dan penyalahgunaan jabatan. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal AKP Tri Suhartanto mengatakan pihaknya masih menggelar penyelidikan. Belum ada tersangka. Belum ada tindakan yang mengarah ke pidana. Lima saksi sudah dimintai keterangan.

“Tetapi,” kata Tri, “jika kami menemukan bukti baru, kemungkinan saja tindak pidana yang dilakukan justru bukan yang dilaporkan.”

“Misalnya seperti apa?” kata saya.

“Bisa saja korupsi. Tetapi kami masih mengumpulkan keterangan terlebih dahulu. Juga ada gelar perkara yang dapat menentukan langkah selanjutnya.”

Ini bisa jadi tak menentu. Dan pertengahan Desember tahun lalu adalah hari terakhir kunjungan saya di Sumedang. Hujan mulai turun saat senja datang. Saya membonceng sepeda motor bersama Bowie Tarigan dari Sumedang ke Cileunyi untuk mengejar bis, kembali ke Jakarta. Dia sendiri mau ke Bandung. Kami melewati jalur Cadas Pangeran, kawasan yang akan terkena pembangunan jalan tol Cisumdawu. Banyak truk besar. Lampu mobil besar sering membuat kami silau. Bowie harus hati-hati untuk menyelip atau menjaga jarak. Ada jurang di sepanjang jalan dengan pagar besi yang rendah. Sesekali dia memaki supir truk yang kencang menyalip dari arah berlawanan. Perjalananan ke Cileunyi ditempuh selama hampir 1,5 jam. Saya beberapa kali termenung  tentang apa yang akan terjadi pada Desa Ciherang. Rekomendasi Komnas HAM tak pernah dituruti. Pemeriksaan kepolisian mungkin sulit diharapkan. Yang ada hanyalah gelora kemarahan. “Suasana kini bertambah panas,” kata Bowie. “Jika tak ada perubahan, hukum rimba akan berlaku.”

Seketika itu pula saya teringat Pak Kuwu.

3 Comments

Filed under BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, HUMAN RIGHTS, UNCATEGORIZED

3 responses to “Bara di Ciherang

  1. Krisantus

    Mantap sekali tulisan mu mas anugerah. Kaya data. Saya suka membacanya.

  2. Ini mirip kasus pembebasan lahan di Buaran untuk keperluan Banjir Kanal Timur… sampe tahun lalu saya tinggal di sana permasalahan pun tak kunjung tuntas.

  3. anugerahperkasa

    Krisantus dan Utami, saya kira penting untuk memperhatikan konflik agraria ke depan. Indonesia akan banyak sekali membangun infrastruktur untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan menjadi pemasok global energi maupun pangan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur digenjot untuk memuluskan investasi namun minim sekali perlindungan hak masyarakat lokal. Ini yang harus terus diawasi.😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s