Raja Hutan di Lancang Kuning

Oleh Anugerah Perkasa
4.930 words

SAYA MEMULAI perjalanan ke hutan Senepis dari Desa Jumrah dengan sepeda motor bebek sewaan di pagi hari, awal Maret lalu. Dua tempat tersebut terletak cukup berdekatan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Perjalanan dari Pekanbaru, ibukota Riau, menuju Rokan Hilir sehari sebelumnya menghabiskan waktu hampir 6 jam, menggunakan mobil. Saya didampingi aktivis Eyes on the Forest (EOF) Azan Zury, untuk melihat satu fakta: pelumatan pepohonan di hutan Senepis. Kami harus melewati tanah merah yang bergelombang. Licin dan becek. Pohon sawit bertebaran. Ilalang yang rimbun.

Azan sesekali memacu sepeda motornya sendirian. Ini karena ada lubang yang menghadang. Atau ketika ingin melewati papan kecil di atas tanah berlumpur. Satu jam kemudian kami tiba. Hari itu, saya menyaksikan ratusan, mungkin ribuan, pepohonan yang telah ditebang. Ada batang-batang yang tersisa. Lahan gambut yang hitam. Kanal-kanal. Pohon ramin yang berdiri tegak. Terpisah.

Laporan EOF bertajuk The Truth Behind APP’s Greenwash menemukan PT Ruas Utama Jaya maupun PT Suntara Gajapati, para pemasok kayu Asia Pulp & Paper Co. Ltd (APP), membuka blok-blok kecil hutan Senepis  setidaknya sejak Desember 2010—Oktober 2011. Menurut organisasi itu, kawasan yang dilumat merupakan sebagian kawasan yang dipaparkan APP sebagai suaka harimau Sumatra sejak 2006 dengan luas total 106.086 hektare. Walaupun demikian, APP bukanlah pemberi sumbangan lahan terbesar pada suaka tersebut. Pemegang area terluas adalah PT Diamond Raya Timber—pemilik hak pengusahaan hutan dan tak terafiliasi dengan APP—sebesar 90.956 hektare. Sisanya masing-masing dimiliki PT Ruas serta PT Suntara. EOF memperkirakan pembukaan hutan oleh PT Ruas mencapai 5.000 hektare. Namun laporan itu tak menyebutkan detil tentang PT Suntara.

“Blok-blok hutan lahan gambut serta air rawa di Senepis sudah kritis,” kata Afdhal Mahyuddin, Editor EOF pada saya di Pekanbaru. “Ini disebabkan karena  pembukaan hutan alam dan drainase oleh APP.”

APP adalah satu satu raksasa di industri bubur kertas serta kertas yang berdiri sejak 1972, kini membawahi sedikitnya enam perusahaan. Mereka adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industries, PT Ekamas Fortuna dan PT The Univenus. APP  berada di bawah kendali Sinar Mas Group yang dimiliki Eka Tjipta Widjaja. Korporasi tersebut memproduksi kertas, bubur kertas, pengemasan, perlengkapan tulis, tisu dan lainnya. Pada 2009, kapasitas produksi bubur kertas dan kertas masing-masing  mencapai sekitar  3 juta ton  serta 7,3 juta ton per tahun. APP memasarkan produknya ke 120 negara di kawasan Amerika, Afrika, Asia Pasifik, Eropa dan Timur Tengah.

EOF sendiri merupakan gabungan dari tiga organisasi lingkungan di Riau yakni Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau serta World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia-Program Riau. Mereka menuduh APP tidak benar-benar ingin menyelamatkan harimau Sumatra. Citra satelit terakhir EOF  menunjukkan pembukaan blok-blok hutan Senepis dilakukan PT Ruas dan PT Suntara selama Desember 2010—Juni 2011. Mereka meyakini penebangan pepohonan itu terjadi di kawasan suaka harimau. Aktivitas tersebut kian bergerak ke arah utara. Warna merah muda menandakan aktivitas pembukaan hutan, sedangkan hijau untuk hutan yang  masih utuh. Pada 2010, pasokan bahan baku kedua perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 2,45 juta meter kubik.

“Proyek konservasi  itu adalah kebohongan. Apalagi wilayah tersebut termasuk yang dilindungi,” ujar Nursamsu, Koordinator EOF dari WWF Indonesia-Program Riau di Pekanbaru. “Tak mungkin menyelamatkan harimau, jika tak menyelamatkan rumahnya.”

Dia mengatakan kedua korporasi itu secara sistematis menghancurkan habitat harimau Sumatra—yang kini diperkirakan tersisa 300 ekor saja— dengan membabat hutan alam. Selain itu, Peraturan Daerah No.10/1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau justru memaparkan pelumatan hutan tersebut termasuk di dalam area yang dilindungi. Area itu juga dapat dilihat dari citra satelit Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada Maret 2005.

“Pada situsnya, APP menyebutkan mereka mengelola area konservasi harimau, tanpa menyebutkan Diamond Raya Timber sama sekali,” kata Surya Agung, Direktur Utama PT Diamond Raya Timber, dalam sebuah seminar akhir November lalu. “Ini menunjukkan itikad kurang jujur dari Sinar Mas Group.”

Problem ini tak hanya soal harimau. Masalah di lapangan makin tak sederhana: tapal batas wilayah desa dan konsesi perusahaan hingga dugaan keterlibatan Brigade Mobil (Brimob).

Setelah kembali dari blok-blok penebangan, saya bertemu Ruslan, 38 tahun, yang sehari-harinya bertani, ketika beristirahat di kawasan hutan. Siang itu memang membuat tenggorokan kering. Dia duduk berbincang bersama empat warga lainnya. Kami kemudian ke rumah  sederhana milik Thamrin, 39 tahun, di Desa Teluk Pulau Hulu, untuk wawancara.  Mereka menuturkan petani tak bisa lagi masuk ke kawasan yang diklaim milik PT Ruas Utama Jaya karena dijaga Brimob—satuan unit khusus dari kepolisian—dan pihak keamanan perusahaan. Mereka harus kucing-kucingan. Berangkat malam, terkadang pulang subuh. Penduduk kian khawatir tak bisa mendapatkan kayu untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sampai kebingungan bagaimana mendapatkan bahan untuk keranda jenazah. Pemerintah desa juga tak berbuat apa-apa.

“Bukan lagi para teroris yang dikejar-kejar. Tapi masyarakat di sini,” ujar Ruslan. “Setahun terakhir ini, kami sulit sekali masuk hutan.”

“Semua milik PT. Di sana, di sini milik PT, tak ada milik masyarakat,” kata Thamrin.

“Kami diburu lebih dari maling. Kalau mau masuk hutan, pikir-pikir dahulu,” kata Suryadi, 36 tahun.

Dan ini bukanlah satu-satunya cerita.

Saya menemui para petani Desa Jumrah, yang sebagian pernah menghadapi Brimob dan satuan keamanan perusahaan, ketika masuk hutan. Asben, 34 tahun, mengungkapkan wilayah konsesi semakin lama semakin mendekat ke wilayah desa. Sebagian penduduk sudah memprotesnya ke perusahaan pertengahan tahun lalu, namun nihil. Penduduk juga menyampaikan protesnya ke Camat Rimba Melintang tetapi tak membuahkan hasil. Asben sendiri pernah berhadapan dengan salah satu anggota Brimob saat ingin menanam bibit pohon sawit, bersama empat kawannya, Agustus tahun lalu.

“Ini lahan siapa? Enak saja bapak tanam sembarangan,” kata anggota Brimob itu.

“Kami punya hak di sini. Kalau komandan bisa menunjukkan surat keterangan tapal batas, kami siap mundur,” jawab Asben.

“Kok begitu ngomongnya?”

“Kalau [perusahaan] menggarap hutan ini sampai ke bawah [permukiman]. Anak-kami mau dikemanakan?”

Kepala Desa Jumrah Sukardi Ahmad mengatakan pada awal tahun ini pihak perusahaan sebenarnya telah sepakat membentuk tim tapal batas saat hadir dalam musyawarah desa. Namun hingga kini, tak ada tindak lanjutnya. Dia mengungkapkan penduduk kini semakin resah karena kesulitan bertani. Ditakut-takuti. Permukiman itu kian terancam penghidupannya, namun tapal batas belum juga rampung. Kekhawatiran Asben hingga Sukardi tidak akan pula menyetop puluhan truk bermuatan super berat yang saya lihat siang itu. Mereka melintasi jalan menuju pabrik APP di Perawang, Kabupaten Siak. Ada yang beriringan. Ada yang sendiri-sendiri. Tentu saja,  dengan potongan-potongan pohon raksasa di belakangnya.

Aparat keamanan bukanlah hal baru bagi APP. Dalam laporan Human Rights Watch (HRW) bertajuk Without Remedy: Human Rights Abuse and Indonesia’s Pulp and Paper Industry pada 2003 disebutkan, korporasi itu menggunakan intimidasi aparat kepolisian dan tenaga yang dilatih polisi untuk merebut lahan masyarakat. Ini terjadi di Desa Belam Merah dan dan Desa Betung, Kabupaten Pelalawan, serta Desa Mandiangin, Kabupaten Siak. Beberapa manajer lapangan APP—PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk serta PT Arara Abadi—dalam rapor tersebut mengaku bahwa perusahaan memberikan keuntungan finansial kepada aparat keamanan. Ini macam membiayai kantor baru polisi di Perawang, atau barak-barak baru dan fasilitas Brimob di Pekanbaru.

Lantas, bagaimana APP melihat persoalan-persoalan tersebut?

Aida Greenbury, Director of Sustainability and Stakeholder Engagement APP, beserta  Hendra Gunawan Hoo, Director of Corporate Affairs and Communications APP, menuturkan izin PT Ruas sudah sesuai dengan prosedur. Pemasok telah mendapatkan izin dari pemerintah. Menurut Hendra, legalitas penggunaan kayu ke perusahaan, juga melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT akan memperlihatkan wilayah-wilayah mana yang menjadi pusat penebangan serta berapa besar potensinya. Saya mewawancarai Aida dan Hendra di kantor pusat APP, kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, awal April lalu. Ini termasuk  membahas laporan EOF.

“Pengambilan gambar itu di dalam koordinat yang salah,” ujar Hendra. “Kalau ada pelanggaran, Kementerian Kehutanan akan memberikan sanksi.”

“Peta itu ditetapkan oleh pemerintah.  Kami selalu mempublikasikan secara konsisten,” ujar Aida  menambahkan. “Ngapain menipu? Itu tidak sesuai dengan visi kami.”

Jawaban resmi APP terhadap tuduhan EOF pada akhir tahun lalu menyatakan, peta mereka—yang diklaim sebagai peta resmi pemerintah—menunjukkan kekeliruan EOF. Perusahaan itu menyatakan pembukaan hutan oleh pemasok APP dilakukan di luar kawasan suaka harimau Sumatra. Bukan di dalam. Aida bahkan mengklaim para pemasok tersebut berperan penting untuk mengurangi penebangan liar di kawasan lindung.

Tetapi, riset dari Greenomics—sebuah tangki pemikiran soal lingkungan yang berbasis di Jakarta—kian menyokong temuan-temuan EOF.

Laporan akhir tahun lalu yang bertajuk EOF Report: Fact or Fiction?mengungkapkan APP tidak menunjukkan kepada publik bagaimana terjadinya perubahan peta milik PT Ruas periode 2006—2008. Berdasarkan dokumen deliniasi mikro pada April 2008, peta PT Ruas justru memperlihatkan blok-blok hutan Senepis yang ditebang, adalah area yang sebelumnya diumumkan menjadi kawasan suaka harimau.  Dokumen itu—berlampirkan lembar pakta integritas bertanda tangan direksi perusahaan pada Mei 2008—telah menunjukkan terjadinya perubahan area konsesi. Ini berarti ada komitmen yang berubah. Ada  pula kawasan yang berganti fungsi.

Sebagian area suaka harimau itu akan menjadi lokasi penanaman acasia crassicarpa—sebagai bahan baku bubur kertas dan kertas—sehingga dibutuhkan pembukaan hutan. Celakanya, lembaran deliniasi mikro itu juga tak menjelaskan mengapa sebagian kawasan suaka berubah menjadi area konsesi. Greenomics menyimpulkan APP sebenarnya tak benar-benar memedulikan konservasi habitat harimau.  Menurut organisasi tersebut, APP menyesatkan publik karena mengingkari komitmen mereka sendiri. Tanpa pemberitahuan.

“PT Ruas telah menebang kawasan yang sebelumnya dijanjikan sebagai suaka harimau,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Elfian Efendi pada saya, Maret lalu. “Ini untuk memperluas area konsesi perusahaan guna mendapatkan bahan baku.”

Tak hanya itu. Elfian juga mengkritik dugaan manipulasi informasi APP untuk menjaga nama baik. Masalahnya ini tak didukung oleh kinerja bisnis perusahaan. Ada kerakusan membabat hutan alam. Ada nafsu membangun singgasana bisnis, tanpa memerhatikan lingkungan. Tetapi di  sisi lain, APP terus membalut program-program kelestarian mereka melalui perusahaan komunikasi global. Elfian bisa jadi tak keliru. Sejak 2010—2011, APP  memakai jasa perusahaan komunikasi Cohn and Wolfe yang berbasis di New York, Amerika Serikat dan rumah produksi Allyn Media di Dallas, Texas. Saya sendiri melihat sejumlah video  terkait dengan usaha melonjakkan merek dagang perusahaan mereka di situs Youtube. Ada soal pendidikan. Memberantas kemiskinan. Kepedulian APP. Atau reforestasi.

Iklan konservasi cetak APP juga tersebar di mana-mana, setidaknya sejak 2006. Misalnya berita promosi bertajuk APP’s Commitment: Conservation Beyond Compliance. Namun iklan ini tak menyebutkan kontribusi PT Diamond Ruas Timber sama sekali, sebagai pemegang lahan terbesar. Atau lainnya yang berjudul Just Follow Our Tracks, dengan gambar tapak harimau. Laporan EOF menyatakan poster ini muncul di Amerika Serikat, Belanda hingga China sepanjang 2011. Kalimat pembuka dan penutup kian memesona. Namun, iklan-iklan tersebut akhirnya dilarang di Belanda menjelang pada Oktober tahun lalu.

At APP, we take our responsibility as stewards of the environment seriously,”  demikian kalimat iklan tersebut. “…Because we understand that for our business to thrive, the world in which we operate must thrive as well.”

Reclame Code Commissie (RCC) atau semacam komisi kode etik periklanan Belanda menyatakan iklan-iklan APP telah menyesatkan masyarakat. Baik di televisi maupun cetak. Seperti dikutip dari situs Greenpeace Belanda, komisi itu sebelumnya menerima keluhan resmi Greenpeace terkait dengan promosi APP tentang pelestarian dan penyelamatan harimau. Namun ini tak sekedar soal peringatan. EOF maupun Greenpeace juga meyakini buah pahit yang dipetik APP—karena merusak hutan—adalah penghentian kontrak bisnis.

“Kami merekomendasikan konsumen agar tak pernah percaya dengangreenwash APP dan mitra pemasarannya,” kata Afdhal Mahyuddin, Editor EOF. “Mereka mengeksploitasi rasa lekas percaya dan kurangnya pengetahuan untuk menyesatkan Anda.”

Rapor EOF maupun Greenpeace pada periode November 2011—Desember 2011,  membeberkan sejumlah perusahaan global mulai menyetop pembelian kertas APP. Mereka adalah Adidas, Carrefour, Cartamundi, Gucci Group, Hasbro, Idisa Papel, KiK, Kraft,  Leclerc, Lego, Marks & Spencer, Mattel, Metcash, Metro Group, Mont Blanc, Nestle,  Office Depot, Ricoh and Fuji Xeroc, Sainsbury, Staples, Target, Tchibo, The Warehouse, Unilever, United Stationers, Woolworths dan Zhejiang Hotels Association.

“APP adalah buruk untuk hutan dan reputasi Indonesia itu sendiri,” kata Bustar Maitar, pengkampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara dalam situs resminya. “Ini bahkan mengancam komitmen Presiden untuk menyelamatkan hutan.”

Mungkin saja kampanye global itu tak sampai ke telinga Asben sampai Ruslan. Atau para petani Desa Jumrah hingga Desa Teluk Pulau Hulu. Mungkin juga mereka belum pernah tahu bagaimana Greenpeace Kanada menuduh APP merusak hutan: gambar tengkorak putih kepala harimau Sumatra. Ini berlatar belakang hitam pekat. Huruf-huruf berwarna putih. Di kanan atasnya, terdapat logo Canadian Museum of Natural History. Kalimat-kalimat pun dibuat menyengat:  Extinct Sumatran Tiger Exhibit. Coming Soon, Unless We Act Now.


BAGAN MELIBUR adalah desa seperti kebanyakan desa di Pulau Padang. Rumah-rumah terbuat dari kayu. Ada parabola untuk menangkap siaran televisi. Pohon karet di mana-mana. Tanaman sagu hingga sawit. Namun ada yang membuat desa itu berbeda. Bagan Melibur memiliki Sirajul Huda. Ini adalah mesjid yang bukan sekedar untuk solat dan baca Alquran. Malam itu, ratusan warga berkumpul di teras mesjid untuk terus menggaungkan perlawanan. Jawaban-jawaban mereka kompak. Tidak dipenuhi keraguan. Dan lawan kali ini: Riau Andalan Pulp and Paper.

“Anak-anak yang masih bisa mengangkat parang, memegang ketapel, jadikan sebagai sumber kekuatan,” ujar Muhammad Ridwan, Ketua Umum Serikat Tani Riau. “Ini adalah jihad fi sabilillah.”

Saya ikut tercekat. Ridwan tak sekedar aktivis, namun juga kelahiran Desa Lukit, salah satu desa di Pulau Padang. Kali ini mereka melawan raksasa lainnya. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah korporasi besar dalam industri bubur kertas serta kertas di Provinsi Riau. RAPP yang berdiri sejak 1992, merupakan perusahaan di bawah kontrol Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) yang dimiliki pebisnis Sukanto Tanoto. Semuanya berada di bawah konglomerasi grup bisnis Raja Garuda Mas. Ada enam perusahaan lagi di bawah APRIL yakni PT Anugrah Kertas Utama, PT April Management Indonesia, PT Asia Prima Kimiaraya, PT Intiguna Primatama, PT Riau Andalan Kertas serta PT Riau Prima Energi. Kapasitas produksi bubur kertas dan kertasnya  hingga tahun lalu mencapai 2,8 juta ton dan 800.000 ton, yang dipasarkan ke 60 negara.

Pulau Padang adalah tujuan kedua saya setelah hutan Senepis, awal Maret lalu. Saya ingin mengetahui bagaimana sebagian warga pulau seluas 110.000 hektare itu melawan korporasi besar dari bilik rumah mereka sendiri. Bukan dari cerita televisi atau situs berita. Perjalanan dari Pekanbaru ke Teluk Meranti,  memakan waktu 4 jam menggunakan kapal motor komersial. Jika ingin ke Selat Panjang—ibukota kabupaten—maka harus menempuh waktu 60 menit lagi.  Wawancara kali ini dibantu oleh aktivis pers mahasiswa Universitas Riau, Aang Ananda Suherman. Dia memimpin majalah mahasiswa Bahana dan telah dua kali datang ke Pulau Padang. Kami tiba di pelabuhan kecil Teluk Meranti saat tengah hari.

Kekisruhan ini setidaknya berawal  sejak Juni 2009.

Kementerian Kehutanan memberikan izin pemanfaatan hasil hutan kayu untuk RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.327/2009 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP.  Perusahaaan itu memperoleh izin di atas area seluas 350.165 hektare dan sekitar 41.205 hektare terletak di Pulau Padang. Ini yang memicu penolakan besar-besaran. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti awalnya mengirimkan surat ke Kementerian Kehutanan untuk meminta pemerintah membatalkan keputusan tersebut. Alasan mereka, perizinan RAPP tak sesuai aturan. Juga karena wilayah usaha yang tumpang-tindih dengan wilayah desa dan lahan masyarakat.

“Rasa ketakutan petani semakin tinggi karena kebun mereka termasuk dalam wilayah konsesi RAPP,” ujar Pairan, warga Desa Lukit, pada saya. “Kami menginginkan perusahaan hengkang dari Pulau Padang.”

“Desa Lukit, Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkirau yang terutama mengajukan tuntutan untuk pembatalan blok areal RAPP,” demikian laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat terhadap IUPHHK-HT di Pulau Padang. “Banyak lahan masyarakat desa yang terambil oleh RAPP.”

Pulau Padang  adalah wilayah hasil pemekaran di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada 2009. Pulau ini terdiri dari 13 desa dan satu kelurahan. Mereka adalah Desa Bagan Melibur, Desa Bandul, Desa Dedap, Desa Kudap, Desa Lukit, Desa Mekar Sari, Desa Mengkirau, Desa Mengkopot, Desa Meranti Bunting, Desa Pelantai, Desa Selat Akar, Desa Tanjung Padang, Desa Tanjung Kulim dan Kelurahan Teluk Belitung. Jumlah penduduk Pulau Padang mencapai 35.000 jiwa.

Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti juga tak sendiri.

Pada September 2009,  Dinas Kehutanan Provinsi Riau mengirimkan surat keberatannya kepada Kementerian Kehutanan, dengan mengatakan izin tersebut perlu ditinjau ulang. Dinas provinsi itu menemukan area RAPP masih tumpang-tindih, salah satunya adalah dengan suaka marga satwa Tasik Pulau Padang  seluas 340,69 hektare. Selain itu, masih terdapat hutan produksi konversi seluas 23.411 hektare. “Kami mengusulkan merevisi keputusan Menteri Kehutanan,” kata Zulkifli Yusuf, Kepala Dinas Kehutanan Riau dalam suratnya. “Bapak [Menteri Kehutanan] agar menunda terlebih dahulu pelayanan berikutnya sampai terlaksananya luas dan areal definitif.”

Namun usulan Zulkifli tak pernah digubris.

Penolakan terhadap perusahaan terus bergema. Gelombang protes terjadi sepanjang 2010. Dari Kepulauan Meranti, Pekanbaru hingga Jakarta. Dari demonstrasi hingga istigotsah. Dari DPRD lokal hingga hingga Kementerian Kehutanan. Kemarahan itu semakin memuncak ketika Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir terungkap mengirim surat diam-diam ke Camat Merbau, Duriat, pada akhir 2010. Ini agar Kepala Desa Tanjung Padang memfasilitasi keperluan perusahaan, termasuk sosialisasi. Alasan Kecamatan Merbau, pihaknya telah mengetahui jawaban Kementerian Kehutanan ke DPRD Kepulauan Meranti: izin RAPP sah dan aktif.

Menurut Sutarno, Ketua Badan Kerjasama antar Desa Kecamatan Merbau, sosialisasi adalah tahapan masuknya sejumlah alat berat perusahaan. Dia tak keliru. Pada akhir Maret 2011, alat berat mulai dilesakkan di Desa Tanjung Padang melalui Dusun Sungai Hiu. Sontak sebagian penduduk bereaksi.  Mereka meninggalkan rumah untuk menghadangnya saat dini hari. Dari  Desa Lukit. Desa Mekar Sari. Desa Meranti Bunting dan beberapa desa lainnya, berbondong-bondong datang untuk menghadang.  Mereka bertahan hampir seharian penuh. Aksi itu akhirnya dibubarkan aparat kepolisian menjelang senja.

Namun, pembubaran ini tak membuat mereka berhenti.

Keesokan harinya, sekitar 1.000 orang mendatangi kantor Bupati Kepulauan Meranti untuk melakukan aksi stempel darah. Ini adalah simbol perlawanan atas masuknya alat berat ke Pulau Padang. Ada salawat dan takbir yang dikumandangkan tanpa henti. Ada tangis dan tetesan darah di kain putih. Tetapi, unit-unit eskavator tetap membabat hutan bakau di Desa Tanjung Padang.

Pasangan Yahya Hasan dan istrinya Purwati akhirnya memutuskan berangkat ke ibukota untuk menuntut pembatalan surat izin RAPP. Keduanya tinggal bersama lima anaknya di Desa Lukit. Sumbangan ala kadarnya mulai dikumpulkan. Dari Rp20.000—Rp500.000. Bahkan, sebagian lagi ada yang berhutang. Pada April 2011, sekitar 40 orang lebih mendatangi Jakarta. Mereka berdemonstrasi. Bertemu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Melaporkan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mendatangi Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia. Sementara warga lainnya beraksi di Pulau Padang. Kemarahan mereka memuncak. Ada pembakaran dua eskavator dan barak karyawan. Salah satu operator perusahaan tersebut tewas terbakar.

Tak hanya dengan demonstrasi. Cara lainnya juga pernah ditempuh. Mengirimkan surat ke Kedutaan Besar Norwegia.

Pada 10 Mei 2011, Serikat Tani Nasional (STN) di Jakarta  mengirimkan surat ke Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Eivind S. Homme, untuk memberitahukan soal Pulau Padang. Indonesia dianggap tak benar-benar memperdulikan lingkungan, melainkan menginginkan uang US$1 miliar saja. Organisasi tersebut meminta Norwegia untuk menunda pemberian dana itu sebelum kasus Pulau Padang diselesaikan. Tepat setahun sebelumnya, Indonesia—Norwegia menandatangani kesepakatan pengucuran dana US$1 miliar dalam rangka pengurangan emisi karbon dari kerusakan hutan di Indonesia.

“Kami tengah meminta Kementerian Kehutanan untuk menunda operasi RAPP di hutan alam dan lahan gambut,” kata Sekretaris Jendral STN Wiwik Widyanarko dalam suratnya. “Kami mengharapkan Norwegia dapat membuat putusan yang benar-benar tepat.”

Namun di Selat Panjang, RAPP justru berdamai dengan para elit desa. Mereka menandatangani memorandum kesepahaman bersama-sama dengan  13 kepala desa dan satu lurah, pada Oktober 2011. Dengan modal ini, RAPP mulai membabat hutan di Senelit, Desa Lukit, untuk penanaman akasia. Namun ada pula masyarakat yang meragukan kesepakatan itu.

“Penandatanganan perjanjian itu dikondisikan,” kata Abdul Mukti, warga Desa Mekar Sari, salah satu demonstran yang berangkat ke Jakarta. “Mereka tak berani menolak Bupati.”

“Bagaimana bisa, masyarakat yang menolak tetapi justru ditandatangani kepala desa?” kata Sutarno, yang juga menjadi demonstran. “Kami ini sudah ditipu dari pemerintah lokal sampai pusat.”

Mukti dan Sutarno mungkin tak keliru soal ini. Ada tiga kepala desa yang kemudian mencabut kembali persetujuan mereka dalam nota tersebut pada November 2011—Desember 2011. Mereka adalah Kepala Desa Bagan Melibur, Samaun, Kepala Desa Lukit, Edi Gunawan, serta Kepala Desa Lukit, Toha. Mereka menyatakan penandatanganan pada Oktober lalu adalah keterpaksaan. Dikondisikan. Namun kenyataannya, masyarakat memang terbelah dalam bersikap. Ada enam desa yang menerima kehadiran RAPP. Mereka adalah Desa Bandul, Desa Dedap, Desa Kudap, Desa Mengkobot, Desa Tanjung Kulim serta Desa Selat Akar. Alasannya adalah  pertumbuhan ekonomi: pembangunan infrastruktur hingga penyerapan tenaga kerja. Sementara desa lainnya, terus melakukan perlawanan.

Pada akhir Desember 2011, pasangan Yahya—Purwati mulai menjahit mulut mereka di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta Pusat. Ini bersama-sama dengan puluhan demonstran lainnya. Mereka juga berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Perempuan itu sempat pingsan dan dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Purwati kini menderita asam lambung. Harus makan makanan serba lunak.  Namun tak menyesal sama sekali. Dia mengatakan pada saya,  ini adalah bagian dari perjuangan.

Terus, bagaimana dengan masalah tumpang tindih lahan?

Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat terhadap IUPHHK-HT di Pulau Padang—yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada 27 Desember 2011—menemukan problem tersebut. RAPP memiliki daftar tumpang tindih lahan pada sejumlah kawasan di Desa Tanjung Padang hingga Desa Lukit per Desember tahun lalu. Ini terdiri atas nama pribadi atau kelompok tani. Masalah tumpang-tindih itu sedikitnya terdapat pada Dusun Sungai Hiu (enam pihak), Dusun Sungai Labu (empat pihak) dan Dusun Sungai Permata (satu pihak). Wilayah lainnya adalah Desa Lukit (23 pihak) serta kawasan Sungai Kuat (satu pihak), yang juga berada dalam desa tersebut.

RAPP memang telah membuka hutan pada kedua desa itu: Dusun Sungai Hiu dan kawasan Senalit.

Ketika kembali ke Jakarta, saya menemui perwakilan RAPP di sebuah hotel, kawasan Jakarta Pusat. Ada Presiden Direktur  RAPP Kusnan Rahmin. Dia didampingi Irawan D. Kadarman, Deputy Head Social Capital, Dian Novarina, Sustainability Head serta Trisia Megawati, Corporate Communication Manager. Sejak konflik semakin memuncak, Kementerian Kehutanan memberhentikan sementara operasi perusahaan sejak Januari 2012. Ini sampai pemberitahuan resmi berikutnya. Selama penghentian operasi, RAPP mengklaim mereka rugi ratusan juta per harinya.

Kusnan, Irawan dan Dian pun secara bergantian memaparkan sejarah perolehan izin, kronologi konflik, potensi bisnis kertas internasional hingga masalah lingkungan. Izin menteri, kata Irawan, tak dapat dicabut begitu saja kecuali ada dugaan pelanggaran hukum. Dalam surat Kementerian Kehutanan awal Maret lalu disebutkan, RAPP diminta membuat rencana dan pelaksanaan tata batas partisipatif. Kegiatan ini dimulai sejak Maret meliputi perencanaan dan penetapan panitia tata batas sampai Mei yaitu identifikasi lahan serta perimeternya.

“Sejak Maret kami sudah melakukan dialog mengenai pengukuran tata batas partisipatif. Bukan kami yang menentukan,” kata Irawan. “Masyarakat akan terlibat dalam pelaksanaan tersebut.”

“Kami telah mengalokasikan lahan pembangunan tanaman kehidupan dengan luas total 3.000 hektare,” kata Dian, menambahkan. “Kedatangan perusahaan juga membawa manfaat pertumbuhan bagi masyarakat.”

Tetapi, bisnis tetaplah bisnis. Abdul Mukti, salah satu demonstran, menyaksikan kapal pengangkut dan mobil pembawa bibit tetap beroperasi, pertengahan April lalu.

Kelompok Mesjid Sirajul Huda malam itu pun sudah terlampau kecewa. Mereka menolak segala bentuk tim-tim pemerintah—tim pemantau pelaksanaan tata batas hingga tim verifikasi kerentanan lingkungan—karena pemerintah lebih membela korporasi. Tidak benar-benar memperhatikan keinginan masyarakat kecil. Muhammad Ridwan mengancam akan menyandera tim yang berani datang ke Pulau Padang. Saya kira mereka tak main-main. Pos-pos komando telah berdiri. Spanduk-spanduk, berisikan kalimat penolakan RAPP. Tugu Berlawan pun terpancang di Desa Bagan Melibur. Saya juga melihat harapan di muka Anwar. Basuni. Jumiran. Pairan. Atau pasangan Yahya Hasan dan Purwati.

Namun, ada satu hal yang membuat kian tercekat. Anak-anak muda malam itu sudah siap dikerahkan. Fotokopi kartu tanda penduduk mulai dikumpulkan. Mereka memastikan pembentukan pasukan khusus: Satuan Komando Laskar Berani Mati. Dari teras Mesjid Sirajul Huda, di Desa Bagan Melibur, saya menyaksikan perlawanan belum berakhir.

HADI DARYANTO sudah tiba di kantornya pagi itu. Dia adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan sejak dilantik pada September 2010. Sebelumnya Hadi menjabat Direktur Jendral Bina Produksi Kehutanan. Ruang kantornya berada di lantai tiga Gedung Mandala Wanabakti, Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya mengirimkan surat elektronik berisi daftar pertanyaan pada pertengahan Maret, atau seminggu sebelum wawancara. Ini adalah soal hutan Senepis hingga Pulau Padang. Dari ekspansi bisnis hingga konflik lahan.

Namun, Hadi tak mau menjawab kedua masalah tersebut. Dia malah mempertanyakan, mengapa saya tak menulis khusus soal investasi di sektor kehutanan. Kementerian itu menginginkan usaha sektor tersebut—termasuk bubur kertas dan kertas— akan lebih baik di masa mendatang. “Yang saya mengerti, investasi itu [masuk] melalui saya,” kata Hadi, dalam wawancara tersebut. “Dan kalau ada penebangan ilegal, kami sikat.”

Industri dua komoditas itu memang tengah menggenjot bisnisnya. Asosiasi Pengusaha Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyatakan volume produksi industri bubur kertas dapat mencapai 20,4 juta ton dan kertas sebesar 19,8 juta ton pada 2020.  Hingga akhir tahun lalu, total produksi bubur kertas serta kertas nasional diperkirakan mencapai masing-masing 7 juta ton dan 11 juta ton. Saat ini, Indonesia menduduki posisi kesembilan terbesar dunia sebagai produsen untuk dua komoditas tersebut. Kementerian Perdagangan bahkan memasukkan bubur kertas dan kertas ke dalam program 10+10 sebagai barang prioritas ekspor sejak 2010.

Tetapi, mengapa ekspansi bisnis di sektor kehutanan identik dengan konflik lahan?

Laporan akhir tahun lalu oleh Transparency International Indonesia (TII) bertajuk Forest Governance Report: Indonesia, sedikitnya dapat menjawab pertanyaan itu. Laporan tersebut melansir lima rantai masalah yang memunculkan dugaan korupsi pada sektor kehutanan di Riau. Ini terdiri dari pembuatan peraturan, penerbitan lisensi, pasokan kayu, penegakan hukum, dan sertifikasi. TII tak hanya menyoroti Riau, namun juga masalah hutan di Provinsi Aceh serta Papua. Rapor organisasi internasional itu  juga membuat tabel peta risiko-risiko prioritas yang berisi area risiko, aktor-aktor yang terlibat hingga aktivitas yang diduga korup.

Contoh pertama, soal regulasi. TII menyimpulkan penyuapan dapat dilakukan untuk mengubah zona tertentu dalam aturan mengenai kehutanan. Ini yang menyebabkan pembalakan akhirnya diizinkan. Aktor-aktornya cukup banyak. Mereka adalah parlemen di tingkat pusat dan daerah; Kementerian Kehutanan; operator pembalakan; Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional maupun Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hingga Dinas Kehutanan di tingkat lokal.

“Ketidaklengkapan peraturan serta kekurangan sinergi, membuka pintu korupsi,” kata Teguh Setiono, Koordinator Forest Governance Integrity TII. “Hasilnya, zona-zona tertentu dapat diubah untuk ditebangi.”

Dugaan korupsi pun terjadi dalam pemberian lisensi penebangan serta eksploitasi sumber-sumber hutan. Menurut Teguh, setelah suap diberikan, pihak otoritas memberikan izinnya dengan melanggar hukum. Salah satunya, mengabaikan area yang telah didesain bukan  sebagai wilayah konsesi. Operator pun diduga melakukan manipulasi data. Dari Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Rencana Kerja Lingkungan Hidup hingga  Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.  Hal tersebut, kata Teguh, dilakukan untuk membuat operasi perusahaan tampak ramah lingkungan. Tetapi, sebenarnya tidak.

Dugaan pidana di sektor kehutanan di Riau sendiri bukanlah hal baru. Pada 2007, Kepolisian Daerah Provinsi Riau awalnya menetapkan 200 tersangka dalam kasus pembalakan liar. Namun penegak hukum itu malah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyedikan (SP3) pada Desember 2008. Alasannya, tak cukup bukti. Ada 14 perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Mereka adalah pemasok untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper serta PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, milik Asia Pulp and Paper. Gelombang demonstrasi pun bermunculan. Pencabutan surat tersebut dinilai kian janggal.

Pada 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka sejumlah pejabat dalam dugaan suap pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Riau.  Ada tiga mantan kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, satu mantan bupati Pelalawan, serta satu mantan bupati Siak. Mereka adalah Asral Rahman, Burhanuddin Husein,  Syuhada Tasman serta Tengku Azmun Jaafar dan Arwin AS. Sebagian mereka telah dihukum di pengadilan. Masalahnya, komisi itu justru tak menyentuh sama sekali aktor dari perusahaan. Baik pemasok hingga perusahaan induk.

Ini belum selesai. Kontroversi lainnya kembali muncul.

APRIL maupun APP kini turut serta dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+). Kedua perusahaan itu termasuk dalam aktivitas 44  proyek percontohan di Indonesia. REDD+ secara sederhana, adalah pemberian kompensasi keuangan untuk negara yang berkomitmen mengurangi emisi karbon dari kerusakan hutan. Istilah ini muncul pada Konfrensi Perubahan Iklim ke-13 di Bali pada 2007. Mekanisme insentif tersebut dilakukan negara maju ke negara berkembang, dan Indonesia adalah salah satunya.

Pada Mei 2010, Norwegia sepakat memberikan bantuan senilai US$ 1 miliar agar Indonesia mengurangi emisi karbon dari kerusakan hutan.  Dalam tahapannya, provinsi percontohan dan lembaga-lembaga yang terlibat, telah ditentukan, salah satunya oleh Kementerian Kehutanan. Center for International Forestry Research (CIFOR) menyebutkan baik APRIL maupun APP masing-masing berpartisipasi dalam proyek Kampar Ring dan The Kampar Carbon Reserve, terkait dengan model pembangunan berkelanjutan untuk pengelolaan gambut serta pencadangan karbon di wilayah tersebut. Walaupun demikian, Satuan Tugas (Satgas) REDD+ turut memperhatikan kritik soal RAPP dan APP dalam proyek konservasi tersebut. Unit ini telah menyampaikan masukan mereka ke Kementerian Kehutanan.

“Hal  itu tak bisa menghapus praktik-praktik masa lalu [oleh kedua perusahaan tersebut],” ujar Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Satgas REDD+ pada saya, awal April. “Kami memiliki kelompok kerja dalam penegakan hukum. Jika memiliki bukti, praktik-praktik negatif akan kami proses.”

Riset CIFOR pada November tahun lalu bertajuk Preventing the Risk of Corruption in REDD+ in Indonesia memperingatkan intervensi kelompok kuat yang memiliki akses kekuasaan dalam pembuatan kebijakan konservasi hutan.  Ini macam politisi, perusahaan kayu dan agribisnis, bahkan kemungkinan pihak militer. Menurut organisasi tersebut, batas-batas konsesi yang tak ditetapkan dengan baik serta hilangya batas-batas hutan, menciptakan kemungkinan terjadinya korupsi dalam perizinan.

Pemohon proyek REDD+, dalam persyaratannya, memang diminta memastikan wilayah hutan telah terbebas dari hak-hak lainnya. Namun inilah yang menjadi masalah. Tidak ada mekanisme yang dapat memastikan kepastian tersebut secara tepat. CIFOR berkesimpulan tidak jelasnya identitas lahan bagi pemohon, menyebabkan kemungkinan terjadinya manipulasi hingga penyuapan. Kritik yang hampir serupa  juga muncul dari organisasi lingkungan lainnya, Walhi.

“Program REDD+ dapat dilakukan pada [pihak yang memiliki] area hutan tanaman industri,” kata Teguh Surya, Kepala Departemen Hubungan Internasional dan Keadilan Iklim Walhi, pada saya akhir Maret lalu. “Bagaimana bisa? Mereka yang menebang hutan setiap 7 tahun.”

“Apa keuntungan perusahaan-perusahaan bubur kertas dan kertas dalam program ini?” tanya saya.

“Mereka menginginkan pencitraan ramah lingkungan,” ujarnya. “Ini untuk meningkatkan kepercayaan global demi ekspansi bisnis perusahaan.”

Walhi memang menolak keras program REDD+. Mereka mempercayai proyek itu adalah solusi palsu: proyek cuci dosa negara-negara maju.  Sedangkan di Indonesia, banyak sekali program yang tak seiring sejalan. Ini macam ingin menyelamatkan hutan, namun membiarkan kerakusan bisnis bubur kertas dan kertas tumbuh subur. Pembalakan oleh korporasi tetap dibiarkan, walaupun bermasalah.

Menurut Teguh, pemerintah tak berani  menetapkan status penebang liar terhadap perusahaan pembabat hutan. Tetapi, justru menyematkan masalah tersebut pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ini  seperti Ruslan dan Asben di hutan Senepis. Atau  Mukti hingga Pairan di Pulau padang. Wawancara selama 1 jam itu memang sudah selesai. Namun kali ini, saya pulang dengan perasaan yang  terus berkecamuk.

Leave a comment

Filed under CLIMATE CHANGE, HUMAN RIGHTS, POLITICS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s