Melihat Jakarta dalam Kemacetan

Oleh Anugerah Perkasa
1.083 words

foto macet

 

SAYA PERNAH MELINTAS kawasan Kalimalang, Jakarta Timur untuk mewawancarai Abdul Latief, pengusaha sekaligus mantan menteri era Soeharto, pada 4 tahun silam. Rumah Latief ada di kawasan Kapin, berdekatan dengan satu sekolah menengah pertama. Saya baru menyadari, Kalimalang adalah jalur yang sangat padat saat pagi hari. Ribuan sepeda motor berseliweran. Kadang mereka menantang sebagian jalan dari arah yang berlawanan atau pun menerobos bahu aspal. Tentunya saling serobot. Klakson pun sering sekali terdengar. Hampir 3 tahun pula, saya tinggal di sebuah kontrakan kecil kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Masalah macet adalah masalah keseharian. Tak hanya di Kalimalang, tetapi juga di kawasan Kolonel Soegiono, jalur yang bersisian dengan Banjir Kanal Timur (BKT).

Saya mulai mengingat-ingat apa janji kepala daerah ini 5 tahun silam soal kemacetan. Saya berpikir apakah ada perubahan mendasar dan lebih baik? Secepat itu pula pikiran lainnya menjawab tidak. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2007, memang ikut menyisakan tanda tanya besar di kepala: apa makna ‘Serahkan pada Ahlinya’ yang diusung Fauzi Bowo serta Prijanto—yang mengundurkan diri akhir tahun lalu— sebelumnya? Bagaimana mereka berdua—khususnya Fauzi yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur DKI periode 2002-2007—belum bisa menuntaskan macet, paling tidak di Kalimalang atau kawasan BKT? Mengapa transportasi publik tak kunjung membaik kualitasnya? Mengapa jalan layang? Dan mengapa, banyak sekali mal-mal tumbuh di pusat bisnis tanpa mempertimbangkan ruang terbuka hijau?

Celakanya, Fauzi kembali mencalonkan dirinya menjadi gubernur periode 2012-2017. Kali ini bersama dengan Nachrowi Ramli, seorang purnawirawan dari Angkatan Darat. Kali ini mereka mengusung janji: ‘Jakarta Maju Terus.’

Menjelang pencoblosan suara pada Pilkada DKI 1, saya mulai memperhatikan bagaimana  lima pasangan lainnya memberikan solusi soal kemacetan. Pasangan itu adalah Hendardi Supandji-Riza Patria; Joko Widodo-Basuki Purnama; Hidayat Nurwahid-Didik Rachbini; Faisal Basri-Biem Benyamin; serta Alex Noerdin-Nono Sampono. Solusi yang mereka tawarkan itu saya pelajari di masing-masing situs resmi keenam pasangan tersebut.

Fauzi-Nachrowi menekankan sistem transportasi terpadu dengan adanya bis Transjakarta—yang lebih populer dengan nama busway—untuk mengurai kemacetan. Juga janji soal mass rapid transportation (MRT) yang akan beroperasi 2017. Hendardi-Riza ingin memperbaiki transportasi berbasis rel. Jokowi-Ahok akan membuat Otoritas Transportasi Jakarta dan mengusulkan apartemen murah yang berdekatan dengan kantor. Hidayat-Didik memprioritaskan pembangunan transportasi modern. Faisal-Biem menekankan kedaulatan tata ruang yang kian berubah karena kalah oleh bisnis. Terakhir, Alex-Nono hampir serupa,  modernisasi dan penambahan moda transportasi.

Mengapa Jakarta kian macet?

Paling tidak data Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membeberkan soal ini. Instansi itu mencatat terdapat 21,9 juta perjalanan perhari dengan 15,3 juta perjalanan memakai kendaraan bermotor. Pada akhir 2011, jumlah kendaraan bermotor mencapai 7,98 juta unit yang terdiri dari 7,89 juta kendaraan pribadi sementara kendaraan umum hanya mencapai 88.442 unit.  Dinas tersebut mengakui  pelbagai permasalahan pelik transportasi kota yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Di antaranya adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum memadainya angkutan umum.

“Sebanyak 98,9% kendaraan pribadi melayani 44% perjalanan,” demikian Dinas Perhubungan dalam makalah diskusinya. “Biaya kemacetan mencapai Rp45,2 triliun per tahun.”

Tetapi pengalaman naik busway tahun ini pun kian berbeda ketika mencoba angkutan itu saat awal-awal beroperasi. Sekitar 2004—2005, saya mendapati bis Transjakarta yang menyejukkan dan masih berfungsinya pengumuman otomatis pada setiap pemberhentian kepada penumpang. Namun kini saya mendapati bis yang pengap tanpa adanya pengumuman tersebut. Fungsi penjaga dalam busway kini beralih macam kondektur bis-bis umum lainnya. Saya mendapati penjaga yang memberitahukan nama pemberhentian berikutnya ketika ditanya. Ini belum ditambah dengan penumpang yang saling berebut masuk.

Peneliti masalah perkotaan Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan penambahan moda transportasi—yang diusung sebagian besar calon gubernur—hanyalah masalah teknis namun tak menyelesaikan akar masalah kemacetan. Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengatasi gelombang pergerakan orang-orang dari kawasan pinggiran ke Jakarta. Di saat yang bersamaan, kata Andrinof, kondisi perkotaan semakin diperparah dengan munculnya  kebijakan yang menyokong pembangunan gedung-gedung komersial baru.

Andrinof menekankan kemacetan adalah prioritas pertama yang harus diselesaikan oleh pemenang Pilkada nanti. Hal itu terkait dengan sejumlah faktor: kesehatan, pengurangan konsumsi bahan bakar minyak serta pemborosan waktu.  Dia juga mengusulkan pembangunan rumah susun murah di tengah kota sebagai salah satu alternatif. Selain itu, moratorium pembangunan gedung bertingkat.

“Mengatasi kemacetan harus diprioritaskan,” katanya. “Beban maupun risiko yang sering ditanggung akibat masalah ini di antaranya adalah kesehatan. Mulai dari pernafasan hingga problem kejiwaan.”

Survei bersama Cirus Surveyors Group—Tim Visi Indonesia 2033 menemukan sebanyak 18,9% responden menyatakan  kekecewaan mereka pada pemerintah dalam mengatasi kemacetan di ibukota. Hasil lainnya adalah sebanyak 42,11% responden menginginkan adanya upaya perbaikan untuk mengatasi kemacetan. Survei itu dilakukan pada 13—20 April 2012 dengan  800 responden di seluruh wilayah administrasi Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Saya memperkirakan siapa pun pemenangnya, pasti menghadapi masalah pelik kemacetan. Masalahnya data konsultan properti Colliers International pada awal 2012, membuat saya semakin geleng-geleng kepala.  Riset dan proyeksi Colliers memaparkan sejumlah proyek properti raksasa muncul pada 2012—2013 di kawasan Central Business District (CBD) maupun di luarnya.  Di kawasan CBD Jakarta Pusat di antaranya adalah Ciputra World, Kota Kasablanka dan Kuningan City. Ini belum lagi ditambah dengan pengembangan mal di luar area segitiga emas tersebut.  Wilayah Jabodetabek sendiri akan memiliki 21 pusat ritel baru selama 2 tahun ke depan terkait dengan semakin tumbuhnya area-area permukiman. Proyek pusat perbelanjaan baru itu akan memasok sekitar 827.376 meter persegi dan  sekitar 45% akan berlokasi di Jakarta.

Hal inilah yang dikritik Direktur Institut Studi Transportasi Darmaningtyas. Dia mengatakan pembangunan properti-properti baru akan menyebabkan gelombang baru kendaraan bermotor menuju tempat tersebut. Dia memaparkan selama pengembangan moda transportasi umum tak jua diperbaiki, selama itu pula kemacetan semakin parah.

“Harus dilakukan moratorium pembangunan properti baru massal sampai dengan dibangunnya transportasi umum yang lebih baik,” kata Darmaningtyas kepada saya beberapa waktu lalu. “Kalau tidak, titik-titik tersebut akan memperparah kemacetan.”

Saya kira Darmaningtyas tepat. Kawasan Doktor Satrio Jakarta Selatan, misalnya—sebagai salah satu kawasan CBD— adalah jalur yang mau tidak mau harus saya lewati. Ini karena lokasi kantor Bisnis Indonesia terletak di kawasan KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat, yang tak berjauhan dengan  pusat-pusat perbelanjaan itu. Belum lagi kemacetan karena pembangunan jalan layang Antasari-Blok M yang belum selesai. Fakta-fakta keras macam inilah yang akan dihadapi pemimpin Jakarta dalam 5 tahun mendatang.  Tetapi,  sekali kampanye tetap kampanye. Setiap pasangan calon gubernur—wakil gubernur optimistis bisa memperbaiki kemacetan.  Obral janji di mana-mana. Yang paling saya ingat adalah spanduk Fauzi-Nachrowi.

Saya membaca kain spanduk yang dipasang pada pagar gereja, kawasan Duren Sawit, dekat di mana saya tinggal. Isinya: ‘MRT Jadi Sebentar Lagi, Kemana-mana Jadi Hepi.’ Saya berpikir cukup sudah kampanye macam ini. Spanduk itu membuat saya ingin segera berlalu tak ingin lagi membacanya. Pedal sepeda pun saya kayuh kuat-kuat. Saya tak pernah terpikir—atau terlintas sedikit pun—untuk memilih pasangan tersebut pada 11 Juli nanti. (anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

Leave a comment

Filed under CLIMATE CHANGE, HUMAN RIGHTS, POLITICS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s