Dari Lukit hingga Tebet Dalam

Oleh Anugerah Perkasa
3.797 words

MUHAMMAD RIDWAN

RUMAH  BERCAT PUTIH di dalam gang kecil Tebet Dalam itu tampak sepi dari luar ujung jalan. Dua bendera berwarna merah terang terpancang di dalam pagar berteralis besi. Keduanya didominasi gambar bintang dengan kuning menyala. Gerbang pagar kecil dibiarkan terbuka. Rumah bertingkat satu itu adalah  sekretariat bersama Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Rumah itu pula yang menampung kedatangan enam relawan rencana bakar diri dari Pulau Padang, Riau untuk melawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Dari Tebet Dalam, Jakarta Selatan, keenamnya mulai  mematangkan rencana.

Hari itu, 4 Juli 2012, adalah kali kedua saya bertemu Muhammad Ridwan, Ketua Umum Serikat Tani Riau (STR), yang juga salah satu relawan aksi bakar diri. Sebelumnya kami bertemu di Desa Bagan Melibur, sebuah desa di Pulau Padang, dalam satu reportase mengenai konflik di pulau tersebut pada Maret lalu. Tetapi hari itu juga, merupakan pertemuan pertama saya dengan lima relawan lainnya. Mereka adalah Ali Wahyudi, Jumani, Joni Setiawan, Suwagiyo dan Syafrudin. Suwagiyo merupakan relawan tertua, 40 tahun, sedangkan yang termuda—sekaligus bujangan—adalah Ali, sekitar 28 tahun. Semuanya berasal dari desa berbeda yakni masing-masing Desa Pelantai, Desa Bagan Melibur, Desa Mekar Sari, Desa Mengkirau dan Desa Lukit.

“Polisi berkeliaran sejak pukul 04.00,” ujar Desi Arisanti, Sekretaris Jendral Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, yang sehari-hari tinggal di rumah itu. “Biasanya hanya ada satu tukang sayur yang lewat sini. Tapi mengapa hari ini sampai ada enam?”

Dia mengatakan polisi mulai berdatangan karena mengetahui enam relawan aksi bakar diri telah menginap di Tebet Dalam. Ada yang mondar-mandir.  Ada pula yang terang-terangan datang ke rumah menanyakan kehadiran Ridwan. Keenam relawan rencana bakar diri tersebut sebelumnya mendirikan tenda selama satu minggu di depan Gedung DPRD Pekanbaru pada pekan terakhir Juni. Itu adalah salah satu bagian aksi protes mereka sebelum bertolak ke Jakarta pada 3 Juli 2012 malam.

Tuntutan mereka tak berubah.

Mereka mendesak pemerintah mengeluarkan blok Pulau Padang dari konsesi RAPP, perusahaan bubur kertas dan kertas milik Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), dengan merevisi surat keputusan Menteri Kehutanan. Aturan yang dimaksud adalah surat nomor 327 tahun 2009  tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) untuk PT RAPP.

Enam relawan aksi bakar diri tersebut telah menyaksikan bagaimana area permukiman dan perkebunan mereka terancam hilang karena termasuk dalam konsesi perusahaan. Padahal, mereka lahir dan tumbuh di sana. Persiteruan antara masyarakat dengan korporasi raksasa itu telah berlangsung selama 3 tahun, sejak surat keputusan tersebut diterbitkan. Tetapi hingga kini, konflik kian berkepanjangan.

Pendirian tenda selama sepekan di Pekanbaru itu tak membuahkan hasil maksimal. Mobil anggota DPRD Riau bahkan hanya mondar-mandir saja melewati mereka. Atau  sekadar mengintip  dari kaca. “Jangan ke mana-mana. Jangan bandel dulu ya,” kata Desi setengah tertawa kepada Ridwan. “Mereka [polisi] sudah ada yang berjaga-jaga di luar rumah.”

Saya menemui mereka di sebuah bilik kecil yang terletak di sisi paling belakang rumah tersebut. Joni masih tidur di lantai karena capai. Sebagian mereka masih rebahan di atas papan berbentuk kotak. Tas ransel dijadikan alas bantal. Jumani membuka bajunya karena kepanasan sambil membetulkan posisi kipas angin listrik. Ada  yang sibuk dengan telepon selularnya. Mereka patuh untuk tak keluar dari rumah itu. Saya memperhatikan polisi datang silih berganti. Enam relawan tersebut mengerti risiko mereka ketika keluar rumah: langsung ditangkap.

“Mereka minta izin untuk menanam orang di sini,” kata Edi Susilo, Sekretaris Jendral Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, yang sempat menemui polisi. “Ada ketegangan pagi tadi saat mereka datang untuk menanyakan Ridwan.”

Edi mengatakan keterkejutannya belum berakhir benar saat mengetahui saya ingin menemui Ridwan. Kami memang tak saling kenal sebelumnya. Menanam, istilah yang dipakai polisi,  berarti menempatkan petugas untuk berjaga-jaga di sekitar rumah tersebut.  Saya ikut memperhatikan. Dua orang duduk-duduk di lapangan badminton seberang rumah. Ada yang mengambil tempat di ruang tamu sambil bercakap-cakap. Ada pula yang berdiri di teras rumah hingga mengambil kursi untuk menunggu.

Menjelang sore itu pula, saya bertemu Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRD, dan Yudi Budi Wibowo, Ketua Umum STN, saat mereka datang ke Tebet Dalam. Agus lebih akrab dipanggil dengan nama Jabo. Dalam laporan Berita Satu, Jabo terpilih sebagai Ketua Bidang Pemetaan Potensi Pemilih pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pimpinan Prabowo Subianto. Terpilihnya Jabo  di mesin politik tersebut berdasarkan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada 17 Maret 2012.

Baik Jabo maupun Yudi akan mendiskusikan aksi  bakar diri itu dengan Ridwan dan beberapa pengurus kedua organisasi tersebut. Jabo mengatakan aksi bakar diri tak dikenal dalam tradisi perlawanan PRD. Yudi juga tak menyetujui apa yang dilakukan enam anggotanya itu. Selain itu, keduanya melarang keras  keenamnya untuk  beranjak dari bilik ke luar rumah.

Jabo juga menceritakan soal kedatangan sejumlah polisi ke rumahnya pukul 02.00 dini hari. Ini tentunya terkait dengan kedatangan Ridwan ke Jakarta. Rapat berlangsung hingga senja, lebih dari 3 jam lamanya. Ketika saya keluar dan berdiri di depan pagar untuk membeli makanan, dua orang di lapangan badminton itu melemparkan pandangannya sesaat. Semuanya tak memakai seragam.

Mereka pun tetap meneruskan perbincangan.

SYAFRUDIN

SYAFRUDIN ADALAH orang yang paling pendiam di antara keenam relawan aksi bakar diri dari Pulau Padang. Orangnya tak banyak bicara. Dia baru berkata-kata setelah ditanya. Tubuhnya kurus dan berkulit sawo matang. Ciri khas lainnya adalah kumis lebat yang melintang di bawah lubang hidung. Kumis itu pula yang sering dijadikan bahan ejekan antar mereka untuk membunuh rasa bosan di dalam bilik kecil tersebut.

“Kalau dibakar, maka kumis itu akan bunyi tek..tek..tek..,” ujar Ridwan suatu kali.

Mereka semua tertawa. Syafrudin sehari-hari bekerja sebagai petani karet  dan tinggal di Desa Lukit. Ini adalah desa dengan tumpang tindih lahan antara permukiman—konsesi terbesar yakni sekitar 20.245 hektar. Punya dua orang anak dengan usia  tertua 8 tahun. Dia juga bukan orang baru kemarin sore yang melawan perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto itu. Mulai aksi demonstrasi hingga aksi menjahit mulut. Dari Pekanbaru hingga ke Jakarta. Syafrudin juga adalah menantu Yahya Hasan—abang dari Ridwan yang turut menjahit mulutnya di Jakarta—yang pernah saya temui, Maret lalu.

Mertua dan menantu itu pun membicarakan hal yang sangat penting—dan menurut saya ganjil—sebelum keberangkatan ke Jakarta. Siapa yang mau mengalah untuk membatalkan aksi bakar diri di antara mereka berdua? Menurut Ridwan, abangnya terpaksa membatalkan rencananya karena mengkhawatirkan kondisi ibu mereka yang tahu kedua anaknya akan melakukan aksi ekstrim tersebut. Ayah Ridwan dan Yahya sudah meninggal dunia karena sakit pada 2007. Yahya sebelumnya bersikeras untuk tetap turut serta.

“Mamak kalau tahu dua anaknya melakukan ini, bisa keluar air mata darah, Bung,” ujarnya pada saya. “Itu mengapa akhirnya Abangku mengalah. Syafrudin yang berangkat.”

Hampir semua relawan tak memberitahukan rencana aksi bakar diri itu kepada orang-orang yang dicintainya. Kecuali Ridwan dan Jumani. Ridwan memberitahukan istrinya, Annisatul Aliyah, sedangkan Jumani membeberkan rencana tersebut kepada istrinya, Syariah. Syariah awalnya sontak marah. Dia mengancam Jumani untuk ikut membakar diri, anak dan rumah mereka kelak. Ridwan akhirnya ikut membantu Jumani menerangkan mengapa rencana itu harus diambil. Syariah sendiri adalah Ketua Laskar Perempuan di Desa Bagan Melibur, yang ikut menentang PT RAPP.

“Dia akhirnya ikut mengantarkan Jumani di bandara di Pekanbaru untuk berangkat ke Jakarta,” kata Ridwan. “Ini adalah masalah untuk memilih. Nyawa satu atau seribu orang.”

Maksud Ridwan adalah aksi bakar diri itu diperkirakan akan mencegah masyarakat Pulau Padang untuk bentrok dengan aparat keamanan di lapangan. Walaupun PT RAPP sudah mendapatkan surat izin usahanya, namun masih ada masalah tumpang tindih lahan di sejumlah tempat. Di antaranya adalah sepanjang Desa Tanjung Padang hingga Desa Lukit, baik lahan yang dimiliki perseorangan atau kelompok tani.

Hingga akhir tahun lalu, masalah tumpang-tindih tanah terjadi pada Dusun Sungai Hiu (enam pihak), Dusun Sungai Labu (empat pihak) dan Dusun Sungai Permata (satu pihak). Wilayah lainnya adalah Desa Lukit (23 pihak) serta kawasan Sungai Kuat (satu pihak), yang juga berada dalam desa tersebut. Total luas Pulau Padang sendiri mencapai 110.000 hektar sementara izin di atas kertas PT RAPP mencapai sekitar 41.205 hektar. Perusahaan memang telah membuka hutan di dua tempat: Dusun Sungai Hiu dan Senalit, Desa Lukit.

“Saya hanya memberitahukan pak dhe masalah bakar diri. Kalau orangtua, takut nge-drop,” ujar Joni Setiawan.

“Saya memberitahukan adik saya bahwa berangkat ke Jakarta, tetapi dia tidak tahu masalah bakar diri,” kata Suwagiyo.

“Awalnya orangtua tidak tahu, tapi lama-lama mereka mendengar kabar itu,” ujar Ali Wahyudi. “Saya bilang ke mamak, doakan saya.”

Sebelum berangkat ke Jakarta, semua relawan—kecuali Ridwan—adalah petani. Mereka biasa menyadap karet sejak pagi hingga menjelang siang. Istilah yang sering dipakai adalah menoreh. Bahkan ada yang biasa memulai untuk menyadap pohon itu sejak pukul 02.00 dini hari karena kebunnya lebih luas. Biasanya mereka melakukannya sampai pagi hari. Rata-rata hasil pendapatan karet diperoleh petani secara harian.

Pendapatan dari tanaman lainnya diperoleh dari kelapa sawit untuk setiap tengah bulan, sedangkan sagu untuk tahunan. Kini kebun mereka terancam akan digusur dengan munculnya area konsesi PT RAPP. Suwagiyo hingga Ali pun harus meninggalkan lahan-lahan mereka untuk meneruskan perlawanan. Mungkin kali ini lebih lama. Walaupun demikian, mereka masih mengecek kondisi keluarga mereka di kampung halaman.

Ini bisa jadi semacam obat rindu di balik bilik yang sempit itu.

Suwagiyo masih bolak-balik menelepon saudaranya untuk tahu soal pendaftaran sekolah anaknya. Jumani kadang menerima telepon berlama-lama di bawah kolong meja. Joni  beberapa kali mengecek akun Facebook miliknya. Ridwan tak henti-hentinya menerima telepon untuk wawancara maupun laporan warga di Pulau Padang. Syafrudin lebih banyak diam dan menyeruput kopi sambil menonton televisi. Ali—yang paling muda—seringkali rebahan sambil mendengarkan musik di telepon selularnya melalui earphone.

Ali juga adalah orang yang paling sering kena olok-olok—setelah Syafrudin— karena paling muda dan belum menikah. Ali memang lagi naksir adik ipar Ridwan. Gadis belia itu bernama Nurul Fauziah dan masih mengenyam pendidikan sebuah pesantren di Jambi. Gara-gara Nurul pula, Ridwan seringkali meminta Ali agar mengerjakan sesuatu untuknya. Dari memasak air, membuat kopi hingga mentransfer pulsa telepon. Mereka tertawa-tawa saja ketika Ali disuruh macam-macam. Kami bergurau dengan mengatakan Ali harus melakukannya demi restu Ridwan. Ali juga pernah bekerja di Johor, Malaysia selama 4 bulan sebagai buruh las besi.  Saya cukup penasaran lagu apa yang didengarkan pemuda yang tengah kasmaran itu ketika tengah beristirahat.

“Memang lagu apa yang sering didengerin sambil tiduran?” tanya saya pada suatu sore.

“Lagu Judika,” kata Ali, sambil senyum-senyum. “Aku Yang Tersakiti.”

ALI WAHYUDI

SEBUAH PESAN PENDEK masuk ke telepon seluler saya ketika menemui Ridwan di Tebet Dalam. Pesan itu dari Made Ali, Manajer Komunikasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), organisasi pemantau masalah lingkungan di Pekanbaru. Dia mengabarkan sebagian warga Pulau Padang menyisir ke wilayah Senalit—salah satu tempat yang hutannya telah dibabat PT RAPP—karena menemukan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada awal Juli lalu. Padahal kegiatan tersebut tidak diperbolehkan. Kementerian Kehutanan pada awal tahun lalu menerbitkan surat untuk menghentikan sementara operasi PT RAPP sampai ada pemberitahuan berikutnya.

“Situasi memanas saat warga mengusir Tim Tata Batas dan ketahuan RAPP beroperasi,” demikian bunyi pesan tersebut.

Tim yang dimaksud adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Tata Batas yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada Februari lalu. Unit tersebut bertugas memantau sejauh mana pelaksanaan tata batas partisipatif— yang  melibatkan warga melalui pembentukan Tim Sembilan—dilaksanakan di Pulau Padang. Pelaksanaan tata batas sebenarnya dilakukan selama akhir Februari—Mei 2012. Mekanisme itu juga adalah solusi yang diambil Kementerian Kehutanan untuk mengatasi konflik lahan di Pulau Padang. Namun, pendirian Tim Sembilan sendiri mengalami penentangan sebagian warga. Dalam konflik tersebut, terdapat 13 desa dan satu kelurahan, masing-masing ada yang ikut menyetujui maupun menolak kehadiran PT RAPP.

Nama-nama desa secara keseluruhan di Pulau Padang—terkait dalam konflik— adalah Desa Bagan Melibur, Desa Bandul, Desa Dedap, Desa Kudap, Desa Lukit, Desa Mekar Sari, Desa Mengkirau, Desa Mengkopot, Desa Meranti Bunting, Desa Pelantai, Desa Selat Akar, Desa Tanjung Padang, Desa Tanjung Kulim dan Kelurahan Teluk Belitung.

Saya juga mendapatkan kiriman foto dari Made: hamparan rapi penanaman akasia di lahan kawasan Senalit.  Ada pula kayu-kayu yang dipaku untuk membangun barak karyawan.

Saya memperlihatkan foto-foto itu ke Ridwan. Kami juga melihat foto sebagian warga Pulau Padang dengan satu anggota Brigade Mobil (Brimob) yang mengawal terjadinya kesepakatan antara perwakilan perusahaan dengan masyarakat. Ada penandatanganan Berita Acara dengan dibubuhi materai pada 2 Juli 2012. Ada sebelas tanda tangan perwakilan masyarakat, di antaranya adalah Misno, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP), maupun Pairan, Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan pihak PT RAPP diwakili oleh Marhadi Idris dan Subhan Daulai. Keduanya dari divisi Hubungan Masyarakat.

“Setelah kami sampai di area konsesi PT RAPP, kami menemukan masih adanya operasional berupa penyemaian dan pembangunan camp baru,” demikian isi Berita Acara tersebut. “Masyarakat Pulau Padang menolak karena jelas-jelas melanggar komitmen surat pemberhentian dari Kementerian Kehutanan.”

Tak hanya masalah pembibitan. Tapi juga masalah Tim Sembilan yang diduga tak bekerja untuk mengukur tapal batas.

Sutarno, Kepala Desa Sungai Anak Kamal—pecahan baru dari Desa Pelantai sejak Desember 2011—memergoki Tim Sembilan yang tak bekerja namun langsung menandatangani peta indikatif yang telah ada sebelumnya. Saya pernah menemui Sutarno sebelumnya saat meliput konflik Pulau Padang pada Maret lalu. Sutarno mengatakan dirinya memanggil anggota Tim Sembilan itu untuk memastikan apakah benar mereka melakukan pengukuran tapal batas tersebut. Jawabannya tidak. Temuan tersebut pun disampaikan ke Tim Pemantau Pelaksanaan Tapal Batas. Ini berarti seolah-olah peta itu disetujui secara bersama-sama, tak hanya sepihak. Masalahnya, tak hanya Sutarno yang membeberkan masalah itu.

Temuan Komite Pimpinan Wilayah (KPW) PRD Riau—organisasi pendamping warga Pulau Padang— juga menemukan masalah lainnya: tanda tangan yang tak berurutan dalam peta indikatif Desa Pelantai. Ketua KPW PRD Bambang Aswandi menunjukkan seharusnya tanda tangan itu dimulai dari Tim Sembilan, Kepala Desa, perwakilan perusahaan, Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tim Terpadu, Tim Pemantau Pelaksanaan Tapal Batas, dan Badan Pemetaan Kawasan Hutan.

Saya  juga memperhatikan dua belas peta indikatif dan mendapati sejumlah area dengan tanda bercak tertentu—sebagai area garapan masyarakat—yang berada dalam konsesi PT RAPP. Dalam kasus peta indikatif Desa Pelantai, Tim Terpadu sudah memberikan tanda tangannya, sementara Kepala Desa Pelantai belum melakukanya, demikian pula stempel.

“Ini artinya ada kejanggalan. Selain adanya masalah Tim Sembilan yang tak bekerja,” kata Bambang pada saya. “Peta indikatif itu tidak sah.”

Direktur Utama PT RAPP Kusnan Rahmin mengakui pihaknya mendapatkan masalah berupa tekanan sosial dari STR. Dia memaparkan organisasi petani itu berupaya menggagalkan upaya pelaksanaan tata batas partisipatif, yang dilakukan bersama dengan Tim Sembilan. Perusahaan itu tinggal menunggu dua desa lainnya, yakni Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkirau, untuk melakukan pengukuran tapal batas. Sedangkan untuk 12 wilayah lainnya sudah dirampungkan.

“Adanya tekanan sosial dari STR untuk menggagalkan pelaksanaan tata batas di Pulau Padang,” kata Kusnan dalam suratnya kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 4 Juli 2012. “Kami mengajukan waktu penyelesaian pembentukan Tim Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkirau untuk pendampingan pelaksanaan tata batas partisipatif selama 3 bulan.”

Corporate Communication Manager PT RAPP Trisia Megawati memaparkan pihaknya telah memberikan sagu hati—semacam pemberian ganti rugi—ketika menemukan kebun-kebun masyarakat dalam area konsesi perusahaan. Ini pun setelah dilakukan verifikasi bersama. RAPP, katanya, sudah mengalokasikan lahan seluas 3.000 hektar untuk masyarakat untuk ditanami karet. Pemberdayaan masyarakat lainnya adalah pelatihan petanian terpadu, pemberian beasiswa, memperkerjakan 17 kontraktor lokal hingga 500 pekerja asal Pulau Padang untuk penanaman dan pembibitan.

“Dalam hal ini, perusahaan mengedepankan solusi terbaik untuk pihak-pihak yang terlibat,” kata Trisia dalam keterangan resminya. “Perusahaan terbuka untuk dialog sepanjang tujuan yang dicapai jelas.”

Perusahaan itu memberikan surat klarifikasinya kepada Bisnis Indonesia ketika memuat laporan berjudul Tapak Raksasa di Pulau Padang pada edisi 3 Mei 2012. Ini adalah laporan pertama yang saya kerjakan setelah mengunjungi pulau tersebut. Mereka ingin menambahkan beberapa hal sebagai klarifikasi. Di antaranya adalah soal pemberdayaan masyarakat dan lahan yang diberikan kepada sebagian warga.

Pada 4 Juli 2012 pula, sekretariat redaksi menelepon saya untuk mengingatkan kunjungan PT RAPP ke kantor Bisnis Indonesia esok harinya. Ini adalah jadwal yang sudah disusun jauh-jauh hari. Kunjungan media juga merupakan hal biasa yang dilakukan perusahaan-perusaahaan di Jakarta. Namun hari itu,  adalah hari ketika saya mendapatkan pesan pendek Made Ali tentang penyisiran. Ketua FKMPPP Misno menceritakan sekitar 600 orang membawa parang, tenda dan makanan pada tanggal 1 Juli 2012 malam.

Dia sendiri berangkat dari Desa Bagan Melibur. Mereka berjalan kaki untuk menelusuri hutan selama hampir 12 jam. Dari pukul 22.00 hingga pukul 10.00.  Para petani—sebagian lagi ulama dan tokoh masyarakat—menemukan patok-patok batas area konsesi yang ditanam tanpa persetujuan warga. Bertemu  puluhan anggota Brimob di Senalit. Menyaksikan penanaman bibit akasia hingga pancangan kayu untuk barak karyawan.

Mereka tak mempercayai janji-janji PT RAPP.

Saya mulai menerobos kemacetan di kawasan Doktor Satrio, Jakarta Selatan. Kantor Bisnis Indonesia terletak di kawasan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat dengan arus lalu-lintas yang padat. Pertemuan dengan PT RAPP akan dilakukan pada pukul 15.00 hari itu. Beberapa pertanyaan telah disiapkan. Ini termasuk soal dugaan pelanggaran perintah Kementerian Kehutanan tentang penghentian operasi sementara hingga pengawalan puluhan anggota Brimob. Tetapi pertemuan itu dibatalkan. Kami akhirnya bertemu pada pekan terakhir Juli lalu.

Tony Wenas, Presiden Komisaris PT RAPP, membantah pembibitan akasia itu adalah bagian operasi perusahaan. Menurutnya, aktivitas tersebut harus dilakukan karena lahan sudah dibuka pada akhir tahun lalu. Tidak bisa dibiarkan kosong. Sementara soal Brimob, perusahaan itu juga mengakui penggunaan aparat  untuk melindungi keamanan karyawannya maupun alat berat. Namun di balik itu, Tony memaparkan, pihaknya tetap melaporkan kegiatan pembibitan perusahaan ke Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Iman Santoso pada Februari lalu.

“Kami melaporkannya kepada Kementerian Kehutanan. Jadi pembibitan itu bukanlah hal baru,” katanya. “Kami juga tak ingin disalahkan.”

SUWAGIYO

ANDREAS HARSONO, seorang sahabat dan peneliti Human Rights Watch (HRW)—organisasi pemantau hak asasi manusia di New York—untuk Indonesia, mengirimkan surat elektronik kepada perwakilan sejumlah media internasional di Jakarta pada 5 Juli 2012. Harsono mengabarkan soal kedatangan enam relawan aksi bakar diri di ibukota. Mungkin, dunia akan tertarik memperhatikan wawancara Ridwan yang akan melakukan aksi radikal itu. Dia mencantumkan nomor telepon selular Ridwan dan saya dalam surat tersebut.

“Enam relawan itu telah mencoba pelbagai cara untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan parlemen di Riau, Menteri Kehutanan serta Satuan Tugas REDD namun tak menghentikan APRIL melakukan deforestasi,” tulis Harsono dalam suratnya. “Muhammad Ridwan, pemimpin dari Pulau Padang, akan mengambil langkah radikal: membakar dirinya.”

Pagi itu saya baru saja sampai di Tebet Dalam. Kami bercakap-cakap soal macam-macam. Dari tokeh—penampung hasil kebun—yang biasa memberikan pinjaman kepada petani hingga tingginya bunga pegadaian swasta. Suasana masih ramai. Polisi masih berjaga-jaga. Di depan lapangan badminton. Ada yang singgah sebentar di ruang tamu.  Atau ada yang sampai minta dibuatkan kopi panas.

Saya sendiri melihat petugas yang masih muda—kira-kira berumur 25 tahun— yang memakai pakaian sangat kasual: kaos merah, celana selutut dan sibuk dengan telepon selularnya. Dia duduk berpindah-pindah di teras rumah. Ridwan sendiri sibuk menerima telepon. Saya kira ini adalah imbas awal dari surat elektronik Harsono.

“Siapa yang telepon, Bung?” kata saya.

“Ini dari Kyodo News. Tapi tak tahu namanya siapa.”

Benar saja. Saya menemui wartawati Kyodo News Ade Irma sekitar satu jam kemudian. Dia meminta izin untuk mengambil foto Ridwan di ruang tamu, Ridwan keberatan. Saya memberitahukan mengapa para relawan sulit merasa aman untuk berada di ruang tamu. Dia mengerti dan akhirnya berpamitan. Dua wartawan sekaligus fotografer kemudian datang bergantian: Agence France-Presse hingga radio internet Voice of Human Rights.

Surat elektronik Harsono terbukti ampuh.

Saya mulai kerepotan menerima telepon. Saya mencatat sembilan media yang menelepon saya untuk mengetahui soal rencana aksi bakar diri. Dari koran, televisi hingga situs berita. Ada yang memperoleh informasi itu melalui Blackberry Messenger (BBM) dan tentunya kotak surat elektronik. Ada yang mengonfirmasi apakah Ridwan dan lain-lain akan segera melakukan aksi bakar diri hingga minta diberitahukan sesegera mungkin untuk mendapatkan gambar bagus.

“Kalau bisa diberitahukan sejam sebelumnya,” kata seorang reporter televisi ketika menelepon saya. “Biar kami mendapatkan gambar bagus.”

“Mas, saya mendapatkan BBM. Kapan mereka bakar diri?” kata seorang wartawati situs berita.

“Apakah saya boleh mendapatkan rilisnya?” kata seorang wartawan. “Bisakah dikirimkan melalui email atau BBM?”

Sebagian pertanyaan mereka tentu membuat saya menghela nafas. Saya pribadi tak setuju soal aksi bakar diri Ridwan. Namun saya tahu mereka tak main-main. Kesungguhan tekad ini tak hanya saya lihat di Tebet Dalam, namun di suatu malam di teras Mesjid Sirajul Huda, Desa Bagan Melibur. Saya mengerti betul mengapa warga Pulau Padang melakukan aksi ekstrim itu. Tapi saya tak mau juga wartawan mendorong mereka melakukan aksi itu melalui pertanyaan-pertanyaan dangkal. Atau malas mempelajari kasus itu lebih dahulu.

“Ini kampung halamanku sendiri, Bung,” kata Ridwan suatu kali. “RAPP harus hengkang dari Pulau Padang.”

Senja itu saya juga menunggu tiga  wartawan lainnya. Wahyu Dramastuti dan Yulan Kurima Meke dari Sinar Harapan serta Jonathan Vit dari the Jakarta Globe. Saya menemani mereka secara bergantian. Khusus untuk Vit, saya bersedia menjadi penterjemahnya karena dia tak berbicara bahasa Indonesia. Wawancara Sinar Harapan berlangsung lebih dulu dan memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Dalam percakapan Wahyu dan Yulan, Ridwan memaparkan dirinya pernah menjadi pelawak di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, dengan mendirikan grup Lebai. Ini singkatan dari Lawak Era Baru ala Islam. Dia dan dua temannya pernah menjuarai lomba lawak tingkat kampus hingga provinsi.

Itu mungkin menjelaskan, mengapa Ridwan sering melucu di depan kawan-kawannya.

Namun tak hanya soal lawak. Ridwan  juga pernah menceritakan bagaimana perlawanan mereka harus bercermin dengan para petani di Jambi. Petani Pulau Padang pernah bertemu petani dari Jambi dalam Kongres Nasional STN di Lampung, April tahun lalu. Kebanyakan mereka melawan perusahaan raksasa kelapa sawit. Suwagiyo menambahkan  perjuangan di provinsi tersebut cukup lama. Ada yang dimulai dari sejak anak mereka kecil hingga kini masuk sekolah menengah pertama.

Enam relawan bakar diri bahkan mengakui kisah perlawanan di Jambi sedikit banyak memengaruhi mereka. Selama 3 tahun perlawanan di Pulau Padang dinilai belumlah apa-apa. Dari  desa-desa terpencil di Pulau Padang hingga di bilik sempit dan pengap di Tebet Dalam. Saya pun teringat  petikan wawancara yang hampir berakhir oleh reporter dari the Jakarta Globe malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.15. Koran berbahasa Inggris tersebut mewawancarai Ridwan dan kawan-kawannya hampir 2 jam.

“Mengapa  mereka tak kelihatan sangat khawatir?” kata Jonathan Vit. “Padahal mereka akan melakukan aksi yang sangat ekstrim.”

“Kami melakukan aksi bakar diri kali ini bukan karena ketakutan,” jawab Ridwan. “Tetapi, karena cinta.”

Sabtu, 15 Juli 2012. Harian Riau Pos mengabarkan kedatangan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ke acara rapat kerja nasional Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Pekanbaru, sehari sebelumnya. Dia mengatakan kasus Pulau Padang telah rampung. Kementerian tersebut setuju untuk mengeluarkan sejumlah desa dari area konsesi.

Tetapi malam itu juga, saya mendapatkan kabar, sekitar tujuh anggota Brimob mulai turun ke Dusun III, Bangunsari, Desa Kudap. Dua kontak saya—Muhammad Darwis, Sekretaris STR Kabupaten Meranti dan seorang warga desa, Karyono—menceritakan, Brimob ingin mengamankan pelaksanaan tata batas dari perusahaan. Sebelumnya mereka berkumpul di kediaman Kepala Desa Kudap Sutrisno pada pukul 11.00 pagi. Celakanya, kedatangan mereka membuat takut  sebagian warga. Saya memperhatikan peta indikatif Desa Kudap sebenarnya telah ditandatangani oleh Tim Sembilan dan Kepala Desa.

Polsek Merbabu dan Polres Bengkalis pun mengklaim mereka tak tahu-menahu soal itu. Tetapi, Polda Pekanbaru menyatakan kedatangan Brimob adalah untuk mencegah ancaman sosial di Pulau Padang. Kehadiran mereka dianggap sah-sah saja. Tampaknya, pernyataan Zulkifli Hasan di Hotel Pangeran yang mewah, semakin jauh panggang dari api. Sisi baiknya, rencana revisi tersebut menunda Ridwan membakar dirinya di depan Istana Merdeka.

Namun fakta-fakta di lapangan itu, sekali lagi menunjukkan, perjuangan Ali, Joni, Jumani, Ridwan, Suwagiyo serta Syafrudin, masih jauh dari kata selesai.

JUMANI

JONI SETIAWAN

 

4 Comments

Filed under CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, HUMAN RIGHTS, POLITICS

4 responses to “Dari Lukit hingga Tebet Dalam

  1. nekrofilia

    Reblogged this on nekrofilia and commented:
    Must read

  2. Pingback: Naskah Nonfiksi 2012 yang Patut Dibaca [versi saya] – —desolate room

  3. Pingback: Menelusuri Konflik Aset Keluarga Tanoto (Bisnis Indonesia) - Open Letter to Sukanto Tanoto

  4. Pingback: Menelusuri Konflik Aset Keluarga Tanoto | the stories with impact

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s