Kim Hye Sook dari Gwalliso #18

Oleh Anugerah Perkasa
2.230 words

KIM HYE SOOK tak pernah tahu mengapa dia dibawa ke sebuah kamp tahanan politik nomor 18 ketika berusia 13 tahun di Provinsi Pyongan Selatan, Korea Utara. Orangtuanya mengalami nasib serupa dan lebih dulu dibawa ke kamp konsentrasi tersebut pada 1970. Saat itu, Hye Sook masih berumur 8 tahun. Mereka menyebut tempat itu dengan nama gwalliso atau kwan-li-so. Dari kamp yang terletak di Desa Bongchang inilah, Hye Sook menjalani penderitaan penuh luka hingga 28 tahun lamanya. Dia berhasil melarikan diri dari Pyongyang— melalui  China, Laos dan Thailand— sampai akhirnya ke Korea Selatan pada 2009.

“Hidup para tahanan lebih buruk dari anjing,” kata dia. “Para penjaga menyuruh para tahanan berlutut dan membuka mulut mereka. Kemudian mereka meludahinya.”

Saya bertemu Hye Sook dalam sebuah acara kampanye bersama Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights (NHKR), Conectas Direitos Humanos, serta Human Rights Watch (HRW) di sebuah hotel, kawasan Jakarta Pusat pada pekan kedua Agustus. Tiga organisasi itu masing-masing berbasis di Seoul, Korea Selatan, Sao Paolo, Brasil dan New York, Amerika Serikat. Ketiganya juga bekerja sama dalam upaya pemantauan maupun upaya advokasi masalah hak asasi manusia (HAM) di Pyongyang.

Sore itu, Hye Sook tampil dengan balutan blazer dan rok putih bermotif bunga kembang sepatu merah. Sandalnya pun mengikuti warna setelannya. Berambut pendek, tak lebih dari bahu, usianya kini mencapai 50 tahun. Dia menyampaikan pengalaman kelamnya  dalam bahasa Korea. Rekannya, Eom Young Sun menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hye Sook mengatakan meludah ke mulut para tahanan merupakan upaya penghinaan dari penjaga kamp. Mereka akan memukuli para tahanan seandainya cairan itu tak ditelan. Dia sendiri mengalami hal itu tiga kali dan membuatnya tak bisa makan.

“Hari-hari hanya dipenuhi rasa sakit,” katanya. “Saya merasa ingin bunuh diri dalam waktu yang tak terhitung itu. Tetapi, saya tak sanggup.”

Saya dan peserta diskusi lainnya—wartawan dan aktivis HAM— juga menonton video dokumenter selama 15 menit tentang kekejaman para aparat keamanan di Pyongyang. Ada perempuan hamil besar yang dipukul perutnya. Ada hukuman tembak di depan umum. Anak-anak kecil yang menjadi pengemis atau kkotjebi. Mereka juga mengais sisa-sisa makanan di tanah yang becek. Pangan memang masalah besar di Korea Utara, tentunya juga di gwalliso.

“Banyak para tahanan yang mati, dan akhirnya menjadi makanan tikus-tikus di kamp,” kata Kang Chol-Hwan, salah satu bekas tahanan di gwalliso nomor 15. “Tikus menjadi sangat gemuk. Dan, Anda akan kenyang dengan hanya makan satu ekornya.”

Gwalliso nomor 18 adalah sebuah lokasi pertambangan. Tempat itu juga juga tak sekadar kamp tahanan, namun lokasi bekerja serta sekolah. Hye Sook memperkirakan—semasa dia menjalani pekerjaannya di sana— ada sekitar 20.000 orang yang tinggal dan diperkirakan 3.000 di antaranya adalah para penjaga kamp beserta keluarganya. Lokasi kamp tersebut dibelah oleh Sungai Taedong, yakni satu bagian untuk para tahanan politik serta sisanya diisi oleh penjaga.

Wikipedia mencatat saat ini terdapat total enam kamp konsentrasi di Korea Utara berdasarkan citra satelit. Masing-masing berada di kawasan Kaechon (gwalliso nomor 14), Yodok (gwalliso nomor 15), Hwasong (gwaliso nomor 16), Bukchang (gwalliso nomor 18), Haengyong (gwalliso nomor 22) dan Chongjin (gwalliso nomor 25). Jumlah total para tahanan itu diperkirakan mencapai sekitar 200.000 orang.

Laporan Dunia 2012 dari HRW memaparkan pelbagai pelanggaran HAM serius terjadi di Korea Utara di bawah kepemimpinan Presiden Kim Jong-Il.  Mulai dari masalah bencana kelaparan, penyiksaan dan perlakuan tak manusiawi, eksekusi, kamp buruh-buruh paksa, kriminalisasi para pengungsi yang meninggalkan Pyongyang, pengadilan di bawah kontrol pemerintah serta pelarangan kebebasan informasi. Organisasi itu juga menyebutkan bahwa kematian puluhan ribu orang di gwalliso merupakan warisan Jong-Il. Dia adalah Presiden yang berkuasa pada 1994—menggantikan kepemimpinan ayahnya Kim Il Sung selama 22 tahun—dan meninggal dunia pada Desember 2011. Kini negara itu dipimpin oleh Kim Jong Un, anak ketiga dari Jong Il.

“Korea Utara di bawah kepemimpinan Jong Il telah menjelma menjadi neraka hak asasi manusia di muka bumi,” kata Kenneth Roth, Direktur Eksekutif HRW. “Dia memimpin melalui ketakutan yang dihasilkan dari pelanggaran HAM yang sistematis dan mendalam.”

Organisasi itu juga mengungkapkan bencana kelaparan di Korea Utara yang masih berlangsung hingga hari ini. Selama paruh pertama tahun lalu, kekurangan pangan di negara tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1 juta metrik ton. HRW menilai masalah tersebut juga ditimbulkan akibat kebijakan pemberian makanan yang diskriminatif kepada warga negara. Kelompok-kelompok yang dipasok pangannya secara teratur adalah pihak militer, pejabat pemerintah hingga para loyalis Presiden. Namun, HRW menilai, masalah kelaparan juga disebabkan oleh salah urus kebijakan ekonomi serta gagalnya panen akibat musim dingin dan banjir pada 2010.

“Selama musim dingin orang hanya makan semangkok bubur jagung tanah, garam dan doenjang [pasta kedelai] di gwalliso,” kata Hye Sook. “Tapi garam tak pernah cukup, sehingga orang-orang akan menjilati doenjang.”

“Banyak anak yang ke sekolah tanpa memakai sepatu. Akibatnya kaki mereka bengkak karena kedinginan,” katanya lagi. “Ini membuat kaki mereka akhirnya diamputasi.”

“Karena Anda harus hidup, tubuh pun dapat dijual untuk mendapatkan nasi atau uang,” kata Kim Choon Ae, salah satu bekas tahanan kamp. “Anda akan melakukan apa pun untuk tetap bertahan.”

Saya memperhatikan wajah Hye Sook. Sesekali suaranya tersedak saat menceritakan pengalamannya di gwalliso nomor 18. Salah satu aktivis NKHR, Joanna Hosaniak, menuangkan air minum untuk menenangkannya.

Hye Sook menceritakan pekerjaan selama16 jam di gwalliso, salah satunya mendorong gerobak batu bara.  Menikah tanpa pilihan. Suami yang tewas karena kecelakaan di lokasi tambang. Putri dan putranya yang juga mangkat, tersapu banjir saat berusia 12 tahun dan 9 tahun. Kematian itu diketahui setelah 2 tahun dirinya dibebaskan pada Februari 2001, saat mendatangi rumahnya yang hanyut karena gelombang air bah. Jenazah Kim Hyon Mi dan Kim Hyon Seo juga tak pernah ditemukannya.

Hye Sook seringkali merasa perih ketika ada anak-anak  yang melintas di hadapannya. Perasaan itu seperti menyibakkan pertemuan dengan buah hatinya kembali.

 

HAMPIR 45 MENIT Hye Sook berbicara. Di belakangnya, terdapat layar proyektor yang berisi gambar-gambar buatannya sendiri. Memorinya kuat sekali. Dia pun menjelaskannya satu per satu. Ada soal orang yang tewas di lokasi tambang. Kematian ibunya yang jatuh dari tebing pada 1979. Orang yang digantung mati di depan umum. Polisi yang menangkap tahanan di sungai ketika ingin melarikan diri dari Pyongyang. Atau, perempuan yang tewas dimakan buaya karena membenamkan tangannya di sungai akibat panasnya cuaca. Hye Sook juga sebelumnya membuat peta kamp konsentrasi dan dipampangkan dalam forum diskusi itu.

Perempuan tersebut akhirnya mengerti mengapa dia dijebloskan ke gwalliso nomor 18: kakeknya merupakan pengungsi yang berhasil lolos ke Korea Selatan. Informasi itu diketahui dari pamannya, anak tertua dari sang kakek. Di Pyongyang, dosa politik ikut ditanggung oleh anggota keluarga lainnya.

Perjalanan melarikan diri ke Seoul bukannya tanpa bahaya. Setelah bebas, Hye Sook menyeberangi Sungai Tumen untuk sampai ke kawasan Huarong, China pada 2003. Ini adalah sungai yang berada di wilayah perbatasan Korea Utara dan China. Di negara itu, dia akhirnya bekerja pada sebuah rumah makan hingga 2007, sebelum dikirimkan kembali ke Korea Utara oleh sang pemilik rumah makan. Hye Sook pun ditahan di agen keamanan masyarakat sampai 20 hari, dan 3 bulan setelahnya di Kota Chongjin, Provinsi Hamgyong Utara. Dia kemudian dikirimkan ke fasilitas pendidikan ulang para pekerja atau no-dong-dallyeon-dae selama sepuluh hari. Namun, Hye Sook akhirnya lolos.

“Saya berpikir kesempatan hidup akan lebih baik ketika dijual kepada orang China,” katanya. “Saya dijual sebagai mempelai perempuan seharga 2.500 Won kepada seorang dokter berusia 53 tahun.”

Hye Sook pun tinggal di daerah Tumen. Suaminya memberikan perawatan medis kepada para penjaga, agar mereka tak mengirimkan Hye Sook ke Pyongyang. Ketika akan ada penyisiran, para penjaga memberitahukannya untuk bersembunyi. Selama 1—2 tahun terakhir, dia akhirnya memutuskan pergi ke Korea Selatan dengan perjalanan yang sangat berbahaya. Rute yang ditempuh adalah melewati Laos dan Thailand. Hye Sook bersama dengan 15 pengungsi asal Korea Utara lainnya melewati jalan setapak pegunungan hingga sungai yang dipenuhi buaya. Menghindari penjagaan ketat polisi perbatasan. Mereka juga membayar para makelar China dan Laos untuk bisa lolos. Akhirnya, para pengungsi tersebut sampai ke Pusat Imigrasi di Bangkok pada akhir 2009.

“Pusat Imigrasi biasanya memilih 20 pengungsi. Namun ketika saya di sana, mereka memilih 40 orang untuk dikirim ke Korea Selatan,” paparnya. “Saya bisa pergi ke sana dalam 20 hari.”

Selama 5 tahun terakhir, jumlah pengungsi yang tiba ke Korea Selatan rata-rata mencapai 2.000 lebih setiap tahunnya. Data NKHR menyatakan selama 2007-2011, jumlah total mereka adalah 13.418 orang. Masing-masing adalah 2.556 pengungsi (2007); 2.805 pengungsi (2008); 2.919 pengungsi (2009); 2.401 pengungsi (2010); dan 2.737 (2011).

Pada September 2011, 43 organisasi pemantau HAM di seluruh dunia membentuk The International Coalition to Stop Crimes Against Humanity in North Korea (ICNK), yang salah satu tugasnya, mendesak PBB agar membentuk komisi independen untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan di Korea Utara. Tiga organisasi pemantau HAM terbesar dunia berada di koalisi itu, yakni Amnesty International, HRW dan the International Federation for Human Rights. HRW juga menilai Indonesia merupakan salah satu bagian penting untuk bisa menghentikan kejahatan tersebut. Mereka menginginkan Indonesia bersikap dan melakukan sesuatu.

“Indonesia merupakan anggota yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara,” kata Phil Robertson, Deputi Direktur Divisi Asia HRW dalam diskusi tersebut. “Ini bukan terkait dengan persoalan sistem politik, melainkan masalah korban dan HAM.”

Di sisi lain, data Conectas Direitos Humanos menyebutkan Indonesia justru menolak resolusi PBB terhadap Korea Utara selama 3 tahun yakni sepanjang 2008—2010 soal uji nuklir Pyongyang. Organisasi itu juga mencatat Indonesia belum memiliki posisi yang jelas pada tahun lalu, apakah mendukung, menentang atau abstain.  Padahal, resolusi tersebut terkait dengan ancaman keamanan dunia.

Security Council Report—lembaga riset berbasis di New York, Amerika Serikat dan memfokuskan perhatiannya pada Dewan Keamanan PBB—mencatat sedikitnya organisasi dunia itu telah  mengeluarkan dua keputusan soal nuklir Korea Utara. Ini terdiri dari resolusi 1718 pada Oktober 2006 dan 1874 pada  Juni 2009. Pertama adalah soal pengenaan sanksi berupa embargo persenjataan. Sedangkan kedua, memperluas sanksi Korea Utara, mencakup embargo bahan material persenjataan, transaksi keuangan dan pelatihan terkait dengan pembuatan hingga pemeliharaan senjata nuklir.

Upaya formal lainnya pun dilakukan koalisi internasional anti kejahatan kemanusiaan di Korea Utara tersebut. ICNK menyurati Presiden Kim Jong Il pada Oktober 2011 untuk mempersoalkan bencana kelaparan, eksekusi, aktivitas gwalliso serta pembangkangan Pyongyang terhadap aturan internasional. Desakan ke PBB untuk membentuk komisi independen, juga dilakukan melalui rangkaian perjalanan ke Eropa pada Juni lalu. Koalisi itu meminta negara-negara Eropa dan Uni Eropa untuk mendukung pembentukan komisi di PBB terkait dengan penyelidikan Korea Utara.

Delegasi itu terdiri dari empat orang terpilih. Mereka adalah Kang Chol Hwan, bekas tahanan di gwalliso nomor 15 dan menulis buku The Aquariums of Pyongyang bersama Pierre Rigoulot. Sementara, tiga orang lainnya adalah David Haws, penulis buku The Hidden Gulag, Kwon Eunkyoung dari Open North Korea serta Jared Genser, pengacara HAM internasional.

“Indonesia dan Korea Utara merupakan teman. Apa yang akan Anda lakukan ketika teman Anda melakukan kekerasan domestik kepada pasangannya?” kata Won Jae Chun, akademikus dari Handong Global University, dalam diskusi pada sore itu. “Apakah hanya berdiam saja atau melakukan sesuatu?”

Analogi ini mungkin tepat adanya. Pada Mei lalu, Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, Kim Yong Nam, berkunjung ke Jakarta dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya membicarakan soal investasi dan perdagangan, serta kerjasama di bidang budaya dan olah raga. Masalah perdamaian di Semenajung Korea, juga tak luput dari pidato Presiden Yudhoyono. Indonesia mengatakan sudah mengambil langkah-langkah konkrit untuk masalah Korea Utara.

“Kami dan tentu juga masyarakat internasional pada umumnya sangat mengidamkan adanya perdamaian di kawasan Asia Timur termasuk di Semenanjung Korea,” kata Presiden dalam pidatonya. “Untuk itu kami sangat mendorong keberlanjutan dialog antara pihak-pihak terkait dan upaya bersama untuk menjaga stabilitas di kawasan.”

Tetapi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pertemuan itu bersifat pragmatis dan tak menyentuh masalah pelanggaran HAM berat di Pyongyang. Kontras adalah organisasi pemantau HAM di Jakarta dan merupakan anggota ICNK. Organisasi tersebut menilai pertemuan antar kedua Kepala Negara sebenarnya lebih memfokuskan pada persoalan proyek nuklir maupun roket Pyongyang. Tak hanya itu, Kontras juga meminta Korea Utara untuk membuka akses agar masyarakat di sana dapat bertemu organisasi sipil dari negara lain, macam Indonesia.

Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif dan langkah-langkah progresif terhadap pelanggaran HAM di Korea Utara. Apalagi, Indonesia memiliki peranan penting di kancah internasional macam anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB serta anggota Dewan HAM PBB.

“Sangat tidak logis dan tidak humanis ketika membangun kerjasama antara kedua negara, Indonesia dan Korea Utara, adalah untuk nuklir serta peluncuran roket,” ujarnya. “Sementara ada jutaan orang menderita dengan kondisi yang buruk.”

Laporan NKHR pada 2009 bertajuk Life and Human Rights in North Korea kian menebalkan pengalaman-pengalaman pahit para perempuan di Pyongyang. Organisasi tersebut menyebutkan penyiksaan terhadap perempuan terus terjadi baik di luar maupun di dalam penjara.

Ada pelecehan seksual. Pemukulan dengan kayu atau gagang pistol selama interogasi. Ditelanjangi selama ketika  proses deportasi  hingga pemaksaan aborsi di rumah sakit. Perempuan di negara itu disimbolkan sebagai bunga, demikian laporan NKHR, namun dicengkram erat oleh kekuasaan.

Hye Sook pun menaruh harapan baru ke Presiden Kim Jong Un. Dia meminta agar pemimpin baru itu lebih terbuka.

Ini bukannya tanpa alasan. Wikipedia dan BBC menulis bahwa Jong Un pernah tinggal di Swiss dan bersekolah di sana sekitar 1990-an. Usai lulus, dia kembali ke Pyongyang dan menempuh pendidikan di Kim Il Sung University dan Kim Il Sung Military Academy. Itu mengapa Hye Sook mengharapkan Jong Un mau mendengarkan masukan dunia internasional. Kepala Negara itu pernah mengecap bagaimana cara hidup di luar negeri, yang jauh lebih demokratis.

Saya kira, Hye Sook tak menginginkan kejahatan kemanusiaan di Pyongyang, tentunya di gwallisso, terus memuncak.  Terutama,  penyiksaan terhadap kaum perempuan dan anak-anak.  “Saya ingin Kim Jong Un menutup kamp tahanan,” kata Hye Sook. “Dia masih muda dan memiliki semangat. Saya harapkan ada perubahan yang lebih baik.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under HUMAN RIGHTS, POLITICS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s