Mengingat Sadat, Melihat Rasuah

Oleh Anugerah Perkasa
1.205 words

13624902001177135552

SAYA MENGENAL Anwar Sadat hampir setahun yang lalu dalam sebuah aksi  demonstrasi di Jakarta bersama para petani asal Sumatra Selatan. Sadat bertubuh gempal dan berkulit sawo matang.  Sering memakai kemeja putih dan celana jeans saat memimpin aksi unjuk rasa. Dia mengepalai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Selatan periode 2009—2013. Sadat, saya kira, juga adalah orang yang rendah hati. Ini ditunjukkannya saat bertemu pertama kali.

Tapi untuk urusan demonstrasi, jangan ditanya: teriakannya benar-benar memekakkan. Pada sore di awal Juli, hampir setahun yang lalu, ratusan petani asal Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan, mendatangi kantor Kementerian Negara BUMN di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ini terkait dengan dugaan korupsi dan perampasan lahan masyarakat oleh PT Perkebunan Nusantara VII unit usaha Cinta Manis. Suara Sadat terdengar keras saat memimpin unjuk rasa di atas mobil bak terbuka.

Sejak 2009, persiteruan lahan di Ogan Ilir memang mulai menyeruak hingga memakan korban. Seorang bocah asal Desa Limbang Jaya pada akhir Juli lalu,  tewas terkena peluru, namun pelakunya hanya diberi peringatan. Sejak itu, demonstrasi kian gencar dilakukan. Namun akhir Januari, saya mendengar kabar mengejutkan dari Palembang. Sadat—dengan baju putih dan celana jeansnya—berlumuran darah.

Saya melihatnya dari sejumlah foto di situs berita. Beberapa anggota polisi Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diduga menghantamnya dengan benda tumpul. Kekerasan tersebut untuk membuat mundur ratusan petani yang berunjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatra Selatan siang itu. Pagar depan kantor pun sebelumnya dijebol.

“Pukulan terhadap Sadat membuat kepalanya berdarah, dan terlihat kepalanya dijepit oleh polisi berseragam,” kata Hadi Jatmiko, aktivis Walhi Sumatra Selatan. “Ini juga dialami oleh puluhan petani lainnya.”

PTPN VII Unit Usaha Cinta Manis adalah perusahaan negara yang memiliki bisnis perkebunan di antaranya budidaya tebu. Walhi Sumatra Selatan menuduh sekitar 13.500 hektare lahan yang digarap BUMN—dari total hampir 20.000 hektare—itu tak memiliki hak guna usaha (HGU) sehingga diindikasikan korupsi. Soal HGU, juga dibenarkan Badan Pertanahan Nasional di provinsi tersebut. Lembaga itu hanya memberikan alas hak seluas 6.500 hektare.

Tak hanya dugaan korupsi, para petani di Ogan Ilir pun memprotes lahan mereka dirampas PTPN VII. Kejadian di Desa Limbang Jaya adalah salah satu puncak peristiwa konflik tersebut.  Polisi dan Brigade Mobil memang ditugaskan berjaga-jaga melindungi aset perusahaan. Di sisi lain, keterangan resmi BUMN itu membantah tuduhan para petani soal luas lahan garapan. Ini yang bikin perlawanan tak menyurut. Dan salah satu risikonya pun dihadapi. Sadat kini diadili, dengan tuduhan perusakan pagar markas kepolisian.

Cerita soal buruknya pengelolaan bisnis PTPN bukanlah hal baru. Mulai dari dugaan perampasan lahan hingga masalah korupsi. Data pengaduan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2012, misalnya, menyatakan sedikitnya sepuluh PTPN  diadukan ke komisi anti-rasuah tersebut. Lokasi perusahaan perkebunan yang diadukan itu masing-masing berada di DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, serta Sumatra Utara. Khusus PTPN VII sendiri, KPK menerima sedikitnya empat pengaduan, di antaranya berasal dari kelompok petani di Ogan Ilir.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan  sejumlah modus dugaan korupsi kerap dilakukan BUMN di sektor perkebunan. Di antaranya adalah merealisasikan anggaran tidak sesuai dengan rencana bisnis hingga pendanaan terhadap pihak yang berkuasa atas korporasi pelat merah itu. Akibatnya, setoran laba perusahaan perkebunan terhadap negara, tak pernah maksimal. Ada dugaan korupsi dari praktik bisnis korporasi tersebut.

“Penyimpangan administrasi keuangan ini dilakukan oleh hampir semua perusahaan perkebunan,” kata Uchok Sky Khadafi dari Fitra beberapa waktu lalu. “Amburadulnya pengelolaan sektor perkebunan, berimplikasi pada pengelolaan keuangan negara.”

Namun, BUMN bukan satu-satunya tempat dugaan kongkalikong antara bisnis dan kekuasaan.

Temuan Enterprise Survey—survei  yang dilakukan Bank Dunia untuk mengetahui apa yang dialami sektor bisnis, termasuk korupsi—pada 2009 setidaknya menguak hubungan erat usaha dan suap pada pejabat publik. Dalam laporannya, praktik dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia di antaranya adalah terkait dengan upaya perusahaan mengamankan kontrak pemerintah, mendapatkan izin beroperasi, hingga izin untuk kegiatan impor. Enterprise Survey melakukan survei terhadap 1.444 perusahaan berskala kecil hingga besar dengan pelbagai sektor bisnis. Ini terdiri dari makanan, tekstil, garmen, produk kimia, produk karet serta plastik, produk mineral non-metalik, manufaktur lain, ritel serta jasa lainnya. Hampir keseluruhan perusahaan melakukan tindakan suap untuk operasi bisnisnya.

Pemaparan lainnya adalah laporan terbaru dari Control Risks—sebuah lembaga independen global untuk pengelolaan risiko di London—berjudul Anti Corruption in Indonesia pada awal tahun ini. Analisis itu juga menegaskan praktik korupsi: bagaimana permintaan suap dari pelbagai pejabat publik sangat tergantung dengan pelbagai hal. Mulai dari sektor  usaha perusahaan, struktur bisnis, tingkat investasi, frekuensi interaksi dengan lembaga pemerintah sampai ukuran dan profil investasi. Salah satu contohnya, adalah perusahaan di bidang pertambangan.

“Sektor pertambangan mengilustrasikan bagaimana perusahaan asing mendapatkan tekanan agar melakukan pembayaran haram,” demikian Control Risks. “Mulai di tingkat lokal hingga pusat di Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan hingga kepolisian.”

Namun, saya kira,  laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) juga perlu dicermati. Temuan konsolidasi keuangan itu membeberkan pencatatan nilai berlebih oleh pemerintah untuk pajak penghasilan sektor pertambangan pada 2009. Jumlahnya tak main-main, yakni mencapai Rp2,93 triliun. Hal itu, demikian EITI, mengisyaratkan korporasi di sektor tambang masih tertutup soal berapa kontribusi sebenarnya kepada negara.

Siti Maemunah, Koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim, mengatakan salah satu pendanaan politik memang berasal dari penjarahan sumber daya alam, terutama sektor pertambangan. Indikasi  itu berasal dari maraknya izin-izin yang muncul menjelang pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten maupun provinsi. Data kelompok sipil mengungkap daerah itu mencakup Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur,  Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sumatra Selatan. Kegusaran Maemunah juga berkaitan dengan perubahan kawasan hutan untuk konsesi tambang.

Dan  Indonesia memang bermasalah dengan hutannya sendiri. Temuan Human Rights Watch (HRW)  bertajuk Wild Money: The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia’s Forestry Sector pada 2007, adalah salah satu penyelidikan yang membelalakkan mata. Laporan itu menguak bagaimana hutan di Tanah Air menjadi sumber korupsi raksasa di setiap lapisan. Pada 2006, demikian HRW, Indonesia kehilangan uang sedikitnya US$ 2 miliar akibat korupsi di sektor kehutanan. Ini adalah akibat penebangan liar yang menyababkan nihilnya pemasukan pajak. Selain itu, ada subsidi siluman untuk industri, penggunaan harga pasar artifisial pada kayu,  nilai tukar mata uang, serta penggelapan pajak.

Masalah yang tak kalah serius menjelang 2014 juga adalah, hampir seluruh partai politik tak terbuka status pendanaannya.

Upaya terbaru untuk mengurai masalah itu adalah diluncurkannya Indeks Transparansi Partai Politik pada April lalu oleh Transparansi International Indonesia bersama Komisi Informasi Pusat.  Sayangnya, pemeringkatan itu belum mampu menguak keterkaitan bisnis sumber daya alam dan pendanaan partai politik. Saya kira, survei yang lebih kompleks mengenai hal tersebut harus dilakukan di masa mendatang. Apalagi, jumlah terpidana dari sektor bisnis yang ditangani KPK sepanjang 2010—2012, mengalami peningkatan. Jumlahnya yakni delapan orang, sepuluh orang dan 16 orang. Mulai dari pengadaan barang, infrastruktur,  hingga perizinan untuk pengelolaan lahan.

“Apa yang masih tersisa  bagi masa depan Indonesia ketika kejahatan-kejahatan korupsi, perusakan lingkungan dilegalkan melalui politik penjarahan,” kata Siti Maemunah. “Warga negara kini mengkhawatirkan mesin uang partai politik, yang  menjarah sumber daya alam.”

Kecemasan Maemunah bukan tak mungkin, pun dirasakan Anwar Sadat di balik ruang tahanan. Saya kira, perlawanannya bersama petani Ogan Ilir hingga hari ini, menjadi catatan penting dalam sejarah agraria di Indonesia. Kisah Ogan Ilir,  minimal buat saya, adalah kisah rakusnya pengelolaan sumber daya alam tanpa penghormatan atas orang-orang yang terpinggirkan. Ada dugaan korupsi sekaligus pelanggaran hak asasi manusia.

1 Comment

Filed under CLIMATE CHANGE, HUMAN RIGHTS, LAW, POLITICS

One response to “Mengingat Sadat, Melihat Rasuah

  1. duh, tulisan sebagus ini sayang betul ga diterbitkan di koran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s