Kenangan Kecil dari Riam Adungan

Oleh Anugerah Perkasa
1.360 words

 

Saya tak akan bisa melupakan Desa Riam Adungan sedikit pun hingga hari ini. Desa itu terletak di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Perjalanan melalui darat ditempuh sekitar 2 jam lebih dari Banjarmasin. Desa itu pula yang menjadi tempat pertama saya menyaksikan kawah raksasa hasil pertambangan batu bara pada 2 tahun silam. Ada truk-truk tronton yang beroperasi. Alat berat pengeruk lahan bekerja siang dan malam. Atau cekungan tanah yang terbentang luas.  Dari sana, saya memerhatikan bagaimana proses produksi batu bara diperoleh.

Kabupaten Tanah Laut memang menjadi salah satu area pertambangan di provinsi ini. Dari sana pula saya merenung, bagaimana Kalimantan Selatan—kampung halaman saya yang berlimpah sumber batu bara—selalu bermasalah dengan lingkungan dan pasokan listrik. Bahkan hingga hari ini.

“Setiap bulan atau setiap minggu, pasti ada mati lampu. Biasanya sampai 2 jam,” kata Rizqan Hidayat, warga Kota Banjarmasin. “Kami akan menyalakan genset, bahan bakarnya dari bensin dicampur oli.”

“Dalam 7 tahun tak ada perubahan. Mati lampu bahkan sampai empat hari berturut-turut,” ujar Fatma Sari, warga Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu. “Pagi mati terus sore menyala kembali. Malam, mati lagi sampai keesokan harinya.”

“Pemadaman listrik membuat peralatan elektronik lebih cepat rusak,” kata Berry Nahdian Forqan, warga Kota Banjarbaru. “Harus ada gerakan protes untuk tak membayar iuran listrik ke PLN.”

Kalimantan Selatan adalah provinsi terbesar kedua penghasil batu bara di Tanah Air, setelah Kalimantan Timur. Dari total produksi 380 juta metrik ton pada tahun lalu, provinsi tersebut menyumbang sekitar 138  juta ton. Pada tahun ini, jumlah total komoditas tersebut diproyeksi mencapai 400 juta ton. Selain dua provinsi itu, penghasil lainnya adalah Sumatra Selatan dan Bengkulu. Potensi dan sumber daya batu bara di Kalimantan dan Sumatra juga relatif besar.

Data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyatakan sedikitnya terdapat 120 miliar ton cadangan batu bara di seluruh Indonesia. Walaupun Kalimantan memasok produksi terbesar, demikian badan tersebut, namun cadangan terbanyak berada di Sumatra.   Di balik masalah cadangan dan persoalan lingkungan, batu bara juga menyisakan problem lainnya. Dari transparansi hingga dugaan korupsi.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun kian mencengangkan.

Lembaga itu memaparkan sedikitnya 441 izin usaha pertambangan (IUP) dari total 845 IUP di Kalimantan Selatan, berstatus tumpang tindih dan tak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini dikenal dengan istilah clean and clear (CNC). KPK menemukan masalah terbesar terjadi pada dua kabupaten, yakni 194 IUP di wilayah  Tanah Bumbu dan 147 di wilayah Tanah Laut.  Provinsi itu tak sendirian.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  menyatakan terdapat 10.918 IUP di seluruh Indonesia, yang hampir separuhnya bermasalah. Sekitar 6.041 berstatus CNC, sedangkan 4.877 tak memilik status CNC. Sejak awal tahun, KPK  mendalami 12 provinsi penghasil komoditas tambang untuk mencegah kerugian negara lebih besar serta tindak pidana korupsi di sektor energi. Kalimantan Selatan, adalah salah satu di antaranya.

“Tumpang tindih terjadi pada 20.000 hektar kawasan hutan lindung,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi, dalam keterangan resminya. “Tak ada satu daerah pun di Kalimantan Selatan  yang mencantumkan data jaminan pascatambang. Sedangkan untuk reklamasi, hanya 20 IUP dari 851 IUP, senilai lima miliar rupiah.”

Ini cukup mengejutkan. Dalam benak saya, batu bara adalah komoditas yang mendatangkan uang cepat dan besar sekaligus. Saya tak bisa lupa berapa banyak mobil mewah yang berseliweran di Banjarmasin. Berapa banyak pula properti super mahal di Banjarmasin—seperti yang disampaikan salah seorang pengembang lokal—yang mereka miliki.

Atau yang terakhir, bagaimana foto pesawat jet milik pengusaha batu bara terpampang dalam satu koran lokal. Temuan KPK, saya kira, memberi pesan yang kuat soal batu bara di Kalimantan Selatan. Kekayaan bagi segelintir pihak, kerusakan ekologis  bagi  lainnya.

Namun, ini pun membuat saya meyakini satu hal. Ekspansi batu bara tak bakal bisa besar jika tak didukung lembaga finansial.

Dua laporan mengenai besarnya dukungan investasi batu bara datang dari Inggris dan Norwegia. World Development Movement (WDM), organisasi asal London yang mengadvokasi problem kemiskinan global, menyatakan sedikitnya lima bank besar Inggris berinvestasi pada sektor batu bara di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sumatra Selatan.

Mereka terdiri dari Barclays, HSBC, Lloyds,  RBS dan Standard Chartered. Sepanjang 2010—2012, total investasi yang dikucurkan melalui surat utang dan kepemilikan saham mencapai 170 miliar Euro. Khusus di Kalimantan Selatan, terdapat sedikitnya empat perusahaan batu bara raksasa  yang beroperasi pada 11 wilayah. Tak hanya kalangan perbankan di Inggris.

Dana Pensiun  di Norwegia pun menanamkan dananya di sektor tersebut. Bentuknya macam-macam. Ada dana untuk perusahaan batu bara sebesar US$11 juta. Ada pula dana untuk perusahaan indonesia yang berinvestasi di sektor tambang batu bara sebesar US$330 juta. Terakhir,  sekitar US$2,8 miliar digelontorkan pada perusahaan asing yang memilik tambang di Indonesia.

“Ledakan batu bara meninggalkan jejak kehancuran di Kalimantan. Merusak hutan hujan dan kehidupan masyarakat,” kata Alex Scrivener, pengkampanye dari WDM. “Di sini, seperti banyaknya proyek-proyek energi fosil di seluruh dunia, tangan tak terlihat lembaga keuangan Inggris tengah bekerja.”

“Di Borneo, produksi batu bara menghasilkan masalah lingkungan dan konflik. Indonesia adalah tempat  di mana produksi batu bara meningkat paling cepat,” kata Sigurd Jorde dari the Future in Our Hands yang berbasis di Oslo. “Hutan hujan yang ditebang, humus dirobek. Batu bara dikerok keluar, dan kawah besar terisi dengan air kotor yang tertinggal.”

Saya mengkhawatirkan persoalan batu bara di kampung halaman yang seakan-akan abadi. Masalahnya, BPPT memaparkan hasil proyeksinya soal neraca batu bara berikut penggunaannya untuk sektor industri di dalam negeri. Produksi batu bara menjelang 20 tahun mendatang akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,27% per tahun.

Dengan kata lain, produksi batu bara dari sekitar 353 juta metrik ton pada 2011 akan mencapai dua kali lipat pada 2030, yaitu 781 juta metrik ton. Ini juga berimbas pada lonjakan tingkat konsumsi domestik: dari 23% pada 2011 menjadi 46% pada 2030. Tentunya, sebagian besar  hasil produksi masih untuk  komoditas ekspor.  Penggunaan batu bara di dalam negeri pun tetap didominasi untuk tenaga pembangkit listrik dan bahan bakar industri di sektor semen, tekstil dan kertas.

“Pangsa penggunaan batu bara terhadap kebutuhan bahan bakar pada pembangkit listrik diperkirakan meningkat hampir 57% pada 2011, menjadi 70% pada 2030,” demikian Agus Sugiyono, Kepala Bidang Perencanaan Energi BPPT dalam laporan tentang proyeksi energi termutakhir. “Dari 45 juta metrik ton pada 2011 menjadi 254 juta  metrik ton pada 2030.”

Ini akan menjadi cerita yang panjang. Dalam 10 tahun terakhir, saya kira, tak ada keputusan politik yang memihak Kalimantan Selatan—atau daerah penghasil sumber energi lainnya—terkait dengan perbaikan ekologi dan kesejahteraan. Yang saya pahami, batu bara sampai sekarang hanya menyisakan konflik agraria, korupsi dan krisis lingkungan yang tak berkesudahan.

Bahkan, dua laporan terbaru dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)dan the World Wide Fund for Nature (WWF) memaparkan bagaimana jaringan partai politik  memanfaatkan bisnis sumber daya alam untuk kepentingan politiknya. Kedua organisasi itu meyakini korupsi sumber daya alam diduga melibatkan partai politik, pemerintah dan korporasi. Ini pun berimbas pada pelbagai hal. Salah satunya,  ketimpangan kepemilikan antara masyarakat dan korporasi skala besar atas sumber daya alam.

“Rakyat kesulitan mengakses energi. Tak terkecuali daerah penghasil sumber energi macam Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,” kata pengkampanye Jatam, Ki Bagus Hadi Kusuma dalam satu diskusi. “Krisis di lumbung energi merupakan paradoks yang menampar akal sehat.”

“Kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah persoalan serius yang kerap terabaikan dalam agenda politik. Ini berujung pada bencana dan kesengsaraan, “ kata  Direktur Komunikasi dan Advokasi WWF Indonesia Nyoman Iswarayoga dalam keterangan resminya. “Pengelolaan sumber daya alam juga kerap terbelit permasalahan korupsi.”

Di Jakarta, saya melihat puluhan foto calon legislator hingga kandidat Presiden.  Sebagian tampang-tampang mereka ditempel di dinding pinggir jalan. Pada poster yang dipaku di pepohonan atau dalam spanduk yang terikat. Yang paling mahal, tentu saja muncul di televisi atau surat kabar ibukota. Sebagian besar mereka berasal dari  sembilan fraksi yang berkuasa di parlemen nasional dalam 5 tahun terakhir. Juga ada partai baru yang bergabung pada Pemilu tahun ini.

Tetapi, hiruk pikuk ini tak akan membuat saya lupa pada Fatma Sari.

Ibu  dari tiga orang anak, yang sempat tinggal di Desa Sungai Cuka, Kabupaten Tanah Bumbu selama 7 tahun lamanya. Listrik yang mati berhari-hari. Air yang tercemar akibat tambang batu bara. Debu truk pengangkut batu bara, si penghasil batuk berkepanjangan pada anak-anak di sana.

Atau kenangan kecil lainnya atas  kawah raksasa di Desa Riam Adungan, Kabupaten Tanah Laut. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, memang sudah tampak di depan mata. Tapi saya tak tergerak sedikit pun untuk memilih mereka. Bagi saya, ini adalah perlawanan.

 

Leave a comment

Filed under BANKING, BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS, INSURANCE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s