Di Bawah Langit Karawang

Oleh Anugerah Perkasa
1.997 words

 

 

DESA PUSEURJAYA bukan sekadar tempat tinggal bagi petani tua macam Ento. Desa itu juga menjadi bagian besar sejarah hidupnya ketika memulai pekerjaannya sebagai petani, sekitar 50 tahun lalu. Usia Ento kini 70 tahun. Pekerjaannya pun tetap sama: bercocok tanam. Menghalau burung-burung pipit yang rakus memakan bulir-bulir padi. Mengusir hama lain macam keong, tikus hingga ulat pengganggu. Desa yang terletak di Kecamatan Teluk jambe Timur, Karawang itu juga menjadi saksi diam perkembangan zaman: nasib petani macam Ento yang sulit berubah.

Saya menemui Ento, lengkap dengan perlengkapannya pada awal Maret. Namanya memang terdiri dari satu kata. Memakai topi hitam, berkaos biru dan bercelana pendek. Di tangannya, ada tongkat yang dibuat macam bendera kecil untuk menghalau burung-burung pipit, si pengganggu padi. Kulitnya sawo matang dengan tubuh yang proporsional. Tak gendut atau tak terlalu kurus. Kami berbincang di sebuah sawung sederhana di tengah sawah sore itu. Dibuat macam panggung dengan atap berterpal biru. Ada empat petani lainnya yang tengah beristirahat. Sepuluh buah rambutan pun mereka nikmati bersama.

“Menjadi petani itu seperti tutup lobang, gali lobang,” kata Ento. “Uang panen yang kami dapatkan, digunakan untuk modal musim berikutnya.”

Dia menuturkan tak ada dukungan besar dari pemerintah terhadap petani di desa tersebut. Empat petani lainnya mengiyakan pernyataan Ento. Kesulitan mereka pun serupa: membeli pupuk maupun obat pengusir hama yang semakin lama harganya kian melambung. Keuntungan dari hasil panen—yang berkisar Rp3 juta sampai dengan Rp4 juta untuk 4 bulan berikutnya—tergerus dengan mahalnya dua komoditas itu. Pupuk, misalnya ada yang men capai Rp250.000 per kuintal. Sementara itu, obat pembasmi hama sekitar Rp45.000 per seperempat liter. Pengeluaran tentu tergantung merek produk masing-masing hingga luas sawah yang digarap. Paling tidak, bantuan terhadap dua hal itulah yang diinginkan Ento. Dia meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib para petani. Macam dia dan empat kawan lainnya, sore itu.

“Kami akan bersyukur sekali jika bantuan pemerintah datang untuk pupuk dan obat,” kata Ramin, petani lainnya. “Dua itu saja yang paling penting bagi petani.”

“Nampaknya, dukungan pemerintah lebih besar ke kawasan industri,” kata Sawin, menimpali. “Mungkin uang di sana lebih besar dibandingkan yang didapat dari hasil pertanian.”

Saya maklum saja ketika petani macam Sawin berkata sinis pada sore itu. Desa Puseurjaya adalah desa yang tak berjauhan dengan satu kawasan industri raksasa. Namanya Karawang International Industrial City (KIIC). Luasnya sekitar 1.195 hektare dengan sedikitnya 118 perusahaan di dalamnya. Perusahaan besar otomotif macam Toyota dan Daihatsu pun ada di sana. Dan saya kira, Sawin tak sepenuhnya salah.

Kementerian Perindustrian memang menempatkan industri otomotif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJ – MN) periode 2010—2014. In dustri itu dikategorikan sebagai industri ber basis teknologi tinggi. Data konsultan properti JLL menyebutkan selama 2011—2013, sedikitnya sembilan perusahaan otomotif menjadi pembeli aktif lahan industri di Karawang. Ada yang berada di KIIC, Kota Bukit Indah-Indotaisei hingga Suryacipta Industrial Estate. Kementerian Perindustrian memaparkan bahwa penyerapan tenaga kerja dalam industri kendaraan roda empat mencapai sekitar 715.000 orang, sedangkan roda dua sebanyak 1,86 juta orang. Penanaman modal asing di sektor industri kendaraan bermotor dan transportasi lain pun terbilang fantastis sepanjang 2010—2012. Masing-masing mencapai US$ 393 juta, US$770 juta dan US$1,84 miliar. Penjualannya, jangan ditanya. Total penjualan mobil mencapai 1,2 juta unit hingga akhir tahun lalu, sedangkan sepeda motor menembus angka 7,7 juta unit.

“Pertumbuhan industri di Karawang, menimbulkan alih fungsi lahan,” kata Mustofa Bisri, dari Serikat Petani Karawang (Sepetak). “Banyak perumahan mewah, yang kini mengelilingi kawasan industri.”

Saya menemui Mustofa, aktivis Sepetak, organisasi yang beranggotakan petani di pelbagai desa di Karawang yang didirikan pada 2007. Dia menuturkan setidaknya dalam 5 tahun terakhir tak ada kebijakan penting Pemerintah Kabupaten Karawang untuk sektor pertanian. Namun, hal berbeda terjadi pada sektor industri lainnya. Lebih banyak izin yang diterbitkan, lebih banyak fasilitas yang diberikan.

Saya kira Mustofa tak mengada-ada. Sepanjang kawasan Interchange, Telukjambe Timur, saya memperhatikan banyaknya pembangunan gedung-gedung komersial. Hotel. Apartemen. Rumah toko atau mal. Namun, tak jauh dari kawasan itu pula, saya menemukan hamparan padi. Mustofa memaparkan dukungan yang tak sama terjadi pada infrastruktur di sektor pertanian. Ini macam banyaknya irigasi yang rusak serta jalan desa yang tak terawat. Pada 2012, Karawang— yang dikenal sebagai lumbung padi nasional—mengalami penurunan produksi yakni menjadi 1,35 juta ton dibandingkan dengan hasil sebelumnya pada 2011, yakni 1,38 juta ton.

“Pemerintah lebih berpihak pada modal besar dibandingkan dengan petani,” katanya, sinis. “Padahal potensi pertanian di Karawang, luar biasa.”

“Apa yang dilakukan Sepetak untuk masalah tersebut?” tanya saya.

“Semuanya sudah dilakukan. Dari dialog, bertemu di kantor bahkan melakukan aksi demonstrasi,” jawab Mustofa. “Pemerintah dan DPRD bukannya tak tahu soal ini, melainkan tak mau tahu.”

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang berjudul Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Karawang Menurut Lapangan Usaha 2012 memaparkan infrastruktur macam irigasi teknis semakin lama semakin menua. Lambatnya pencairan anggaran dan tidak diakomodasinya anggaran terhadap kebutuhan infrastruktur, menjadi kendala tersendiri. Rusaknya jembatan dan jalan juga memengaruhi hasil penjualan petani. Di sisi lain, laporan tersebut justru mengungkapkan, industri otomotif dalam 3 tahun terakhir tetap menunjukkan dominasinya.

Hal ini bisa dilihat dalam struktur ekonomi Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku periode 2010— 2012. Sektor pertanian menunjukkan persentase yang rendah yakni 8,45%, 8,61% dan 8,38%. Dibandingkan dengan industri pengolahan, yang didominasi oleh otomotif, data tersebut menunjukkan perbedaan sangat besar. Masing-masing adalah 53%, 52,94% dan 51,92%. Semakin besar persentase suatu sektor, demikian BPS, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi.

“Jujur, memang ada ketimpangan. Pembelian lahan cukup tinggi,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, kepada saya. “Perkembangan ke arah perkotaan tak bisa ditahan. Tetapi kami ingin menyelaraskan antara sektor industri dan pertanian.”

Masalahnya, BPS juga menunjukkan perbedaan mencolok melalui data PDRB kabupaten Karawang atas dasar harga konstan. Ini memampangkan bagaimana perkasanya pertumbuhan industri nonpertanian saat ini. Pada 2000, industri pengolahan—yang terdiri dari minyak dan gas (migas) serta nonmigas—mencapai Rp996,67 juta, tetapi melonjak tajam 12 tahun kemudian. Jumlahnya adalah Rp12,59 triliun dengan komposisi sektor migas sebesar Rp20,99 miliar dan nonmigas, yang didominasi alat angkut, mesin dan peralatannya, Rp6,8 triliun. Bandingkan dengan sektor pertanian. Pada 2000, hanya mencapai Rp469,30 miliar dan hanya naik menjadi Rp1,77 triliun pada 2012. Khusus masalah tersebut, saya menemui Asep Surya, Kepala Seksi Analisis Neraca Wilayah BPS Karawang, dan Lisa Suciati, Divisi Sosial Kependudukan BPS Karawang.

“Perubahan itu terasa sekali, sekitar tahun 2000 hingga kini,” kata Asep. “Petani-petani pemilik lahan tergusur, ketika sawah-sawahnya dijual.”

“Sektor pertanian kemungkinan akan terus menurun,” kata Lisa. “Tumbuhnya industri juga diikuti oleh sektor jasa. Ini ditandai dengan maraknya hotel atau apartemen di Karawang.”

Saya tak bakal lupa apa yang Asep dan Lisa bicarakan pada pagi itu di kantornya. Demikian pula penjelasan lima petani dari Desa Puseurjaya pada hari sebelumnya. Mereka mengatakan Karawang kini tak lagi menjadi lumbung padi, melainkan berubah sebagai lumbung pabrik dan perumahan. Namun saya kira, sektor otomotif tak hanya jadi persoalan serius bagi pertanian. Dari Desa Puseurjaya atau Desa Muliajaya. Namun, juga menjadi problem, dengan lebih banyaknya letusan gas rumah kaca. Ini gara-gara penggunaan energi fosil yang diproyeksi semakin besar di masa mendatang oleh sektor transportasi.

Mari melihat Laporan Peluang dan Kebijakan Pengurangan Emisi: Sektor Transportasi oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada 2010. Riset tersebut memaparkan meningkatnya penjualan mobil penumpang, mobil komersial maupun sepeda motor hingga 2030, berpengaruh pada masifnya letusan gas tersebut ke udara. Pada tahun itu, jumlah mobil diperkirakan mencapai 30 juta sedangkan sepeda motor sebesar 60 juta. Walaupun jumlah mobil lebih sedikit, demikian DNPI, emisi terbesar tetap dipompa keluar oleh mobil dan bus. Masing-masing adalah 140 juta ton karbon dioksida dan 80 juta ton karbon dioksida.

Sementara itu, sepeda motor hanya mencapai 20 juta ton karbon dioksida. Laporan Outlook Energi Indonesia 2013 oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun turut memberikan proyeksinya. Salah satunya adalah lonjakan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) hingga 42,1% pada 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni 34,6% pada 2011. Soal lainnya, adalah pangsa pemakaian energi nasional oleh sektor transportasi yang meningkat. Dari 27% menjadi 33%, dalam kurun waktu serupa. Namun ini tak hanya soal boros energi kotor, melainkan juga anggaran negara. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan penggunaan terbesar anggaran subsidi— dalam 3 tahun terakhir masing-masing mencapai lebih dari Rp100 triliun— pada sektor transportasi dihabiskan lebih dari setengahnya oleh mobil pribadi. Konsumsi itu habis digunakan untuk pembelian bensin sebanyak 60%. Imbasnya adalah pencemaran udara.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012, menunjukkan bahkan selain karbon dioksida, terdapat unsur pencemar udara lainnya. Ini dikenal dengan particulate matter (PM), yaitu campuran kompleks partikel padat dan cair berbahan organik dan anorganik, yang tersuspensi ke udara. Dan meningkatnya penggunaan mobil pribadi serta bus, juga meningkatkan letusan partikel pencemar tersebut.

“Transportasi menjadi salah satu sektor yang paling banyak meng gunakan bahan bakar fosil,” ujar Henry Bastaman, Deputi VII Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan Peningkatan Kapasitas pada KLH. “Dominasi pemakaian bahan bakar fosil, berpengaruh besar terhadap kualitas udara, terutama di metropolitan dan kota besar.”

“Tingginya laju pertumbuhan sektor transportasi perlu diwaspadai,” kata Agus Sugiyono, Kepala Bidang Perencanaan Energi Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Energi pada BPPT. “Karena, sebagian konsumsi energinya masih menggunakan BBM yang disubsidi.”

Walaupun demikian, pertumbuhan bisnis mobil pribadi tetap saja melonjak. Proyeksi pertumbuhan ken daraan bermotor roda empat disampaikan Frost & Sullivan, firma konsultan global, pada awal Februari. Konsultan itu mengungkapkan penjualan mobil akan mencapai sekitar 1,3 juta pada akhir tahun ini dengan produk andalan baru: low cost and green car (LCGC). Pada 2013, sejumlah produsen berhasil menjualnya dengan total penjualan nasional sebanyak lebih dari 51.000 unit. Frost & Sullivan memproyeksi LCGC—yang tetap mengkonsumsi bensin— akan mendorong penjualan mobil lebih besar pada tahun ini.

Sejauh ini, para pemain utamanya adalah Toyota (Agya), Daihatsu (Ayla), Honda (Brio Satya) dan Suzuki (Karimun Wagon). Ini belum ditambah dengan Nissan (Datsun Go). Tahun ini, sekitar 125.000 unit mobil murah diprediksikan akan terjual secara nasional. Walaupun mengklaim sebagai mobil hemat energi, saya kira laporan teknis DNPI kali ini tak bisa diabaikan.

Sejak 2005, Indonesia hingga kini masih menggunakan standar Euro 2, yang berarti kandungan timbal dalam bensin dan sulfur dalam solar masing-masing sebesar 500 parts per million (ppm). Padahal Malaysia sudah menerapkan standar Euro 4 pada 2012, sedangkan Singapura, lebih awal lagi, yakni pada 2006. Thailand, salah satu kompetitor terbesar Indonesia di sektor otomotif, bahkan sudah menerapkan standar Euro 4 sejak 2 tahun lalu. Euro 4 mensyaratkan kandungan timbal dan sulfur masing-masing 50 ppm. Ini adalah 10 kali jauh lebih kecil. Namun di sisi lain, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) menjelaskan, mobil beremisi rendah masih sulit terjangkau oleh masyarakat. Masalahnya, demikian asosiasi tersebut, teknologinya lebih mahal dibandingkan dengan mobil murah macam LCGC. Dalam rekomendasi KLH, penerapan standar Euro 4 paling lambat dilakukan pada 2016.

“Mobil hibrida itu harganya masih mahal,” kata Jongkie D. Sugiarto, Ketua I Gaikindo pada Oktober lalu. “Saya belum yakin mobil itu laku terjual di Indonesia. Kalau harganya mahal, orang kebanyakan tidak bisa beli.”

“LCGC akan menjadi pil ajaib,” kata Vivek Vaidya, Wakil Presiden Otomotif dan Praktik Transportasi pada Frost & Sullivan. “Batas harga LCGC akan menciptakan segmen level baru pembeli mobil pertama kalinya dengan daya beli yang terbatas.”

Saya kira analisis Vaidya tak keliru. Juga penjelasan Gaikindo soal tidak banyak terserapnya mobil beremisi rendah. Bisnis otomotif secara perlahan—tanpa mobil hibrida pun—terus menapaki jalan mulusnya. Menelusuri kawasan KIIC, Karawang pada awal Maret lalu, saya melihat enam alat berat tengah beroperasi pada siang itu. Ada bendera dan span duk yang terpasang. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, salah satu produsen mobil terbesar, memang tengah membangun pabrik mesin baru senilai Rp2,3 triliun di sana. Sedikitnya delapan pekerja bolak-balik untuk bekerja. Proyek tersebut mengambil tempat di dalam kawasan Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE), yang berbatasan dengan KIIC.

Dan tak jauh dari sana, Ento tetap setia menghalau gerombolan rakus burung pipit dengan tongkat kecilnya. Atau sesekali beristirahat di sawung yang sederhana. Saya berpikir berapa lama lagi dia dan para petani di Desa Puseurjaya akan bertahan dalam kepungan tembok industri raksasa. Tembok yang tepat berada di balik sawah-sawah mereka. Kereta api lokal yang membawa saya kembali ke Ibu Kota terus berlalu, tetapi ada kekhawatiran yang masih tertinggal. Dari Karawang hingga Jakarta.

 

Leave a comment

Filed under BANKING, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, HUMAN RIGHTS, LABOUR, POLITICS, URBAN ISSUES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s