Pak Jokowi, Kembalikan Tanah Kami

Oleh Anugerah Perkasa
592 words

Presiden Jokowi yang baik,

Saya tak pernah menyangka pemuda kurus dan pendiam macam Edi Purwanto menjadi korban kekerasan di kampung halamannya sendiri.

Dusun Mekar Jaya, satu dusun kecil yang dikelilingi hutan dan jalan setapak di Jambi. Edi adalah petani muda yang ingin membantu bapaknya, mematok garis lahan mereka—yang tengah berkonflik— kala itu.

Dusun mereka, seperti kebanyakan dusun lainnya di Jambi, dikelilingi oleh pelbagai bisnis skala besar. Ada perkebunan sawit. Kertas. Atau restorasi hutan.

Suatu pagi Juni 2012, kepala Edi dihantam dodos—alat pengambil buah sawit—yang direbut para preman perusahaan.

Saya menemui Edi dan Sumito, bapaknya, di rumah mereka yang sangat sederhana pada 2 tahun silam. Lukanya memang mengering, namun kekerasan kian membekas.

“Saya ingin masalah ini diselesaikan,” kata dia, pendek.

Cerita Edi adalah cerita yang sama dialami oleh kelompok adat, suku Anak Dalam. Namun, ini jauh lebih buruk. Istri maupun anak-anak, kerap menjadi saksi bagaimana pondok-pondok dirobohkan. Kekerasan kian dipertontonkan secara telanjang. Kasmaboti dan sang balita, Dimas Rahmat Saputra, di antaranya. Mereka—turut mengungsi ke kantor Komnas HAM pada Desember 2013— menyaksikan bagaimana rumah yang dihancur kan akibat konflik lahan berkepanjangan. Burung dan ayam peliharaan dijarah. Sepeda mereka dirampas.

Hingga kini, tak ada satu pun yang dihukum atas dugaan kekerasan itu. Sebagian petani terus bertahan. Sejak November, 50 lebih petani Jambi dan suku Anak Dalam tinggal dalam tenda, di atas trotoar yang terletak di depan kantor Komnas HAM, Jakata Pusat. Ini tak jauh dari rel kereta di Stasiun Manggarai. Saat perusahaan sawit terus beroperasi, separuh mereka terus melawan dari pinggiran rel.

Mereka mungkin kehilangan tanah, namun tidak untuk harapan.

Peneliti neoliberalisme, Susan George dari Trans National Institute sejak 3 tahun silam meneliti Kelas Davos — kasta super kaya dan berpengaruh secara politik— akibat penguasaan kelompok tersebut atas sumber daya. Kasta semacam ini, demikian George, bisa dijumpai di setiap negara, tentunya, termasuk Indonesia.

Mereka adalah kelompok yang secara ekstrem berjumlah kecil, punya kekuatan ekonomi, baik warisan mapun mandiri, dan memiliki institusi sosial pribadi. Mulai dari sekolah ternama untuk anak-anaknya, dewan amal, tujuan wisata atau pun acara sosial nan eksklusif.

“Kelas Davos, di samping para anggotanya memiliki perilaku yang baik dan berpakaian rapi, mereka adalah predator,” kata George.

Dia tentu tak mengada-ada. Dua laporan terbaru dalam 2 bulan terakhir, masing-masing dari Oxfam International dan Profundo—Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, misalnya, mengokohkan betapa lebarnya jurang ketidakadilan antara super kaya dan si miskin. Oxfam menyebutkan 1% grup super kaya memiliki sekitar 48% kekayaan global—mencapai US$1,9 triliun, jauh meninggalkan 52% kekayaan yang terbagi untuk 99% orang-orang biasa. Jika tren itu berlanjut, maka kekayaan si super kaya, bisa mencapai separuh kekayaan dunia pada 2016.

Hasil temuan Profundo—TuK Indonesia kian membuka mata lebih lebar. Hanya ada 25 taipan penguasa lahan untuk perkebunan sawit yang mencapai sekitar 10 juta hektare di Tanah Air. Dari Sumatra sampai Papua. Laporan itu menyebutkan grup bisnis—yang dikendalikan para taipan—ikut bertanggung jawab atas dugaan perampasan tanah. Edi Purwanto, Kasmaboti serta Dimas Rahmat Saputra—yang kini berusia 6 tahun, saya kira, tak akan menghilang dari benak.

“Kami ingin sekali menemui Presiden Jokowi yang kami banggakan,” kata Nurman Nuri, salah satu pemimpin suku Anak Dalam.     “Ini agar hak hak para petani dan suku Anak Dalam dikembalikan.”

Presiden Jokowi,

Kesuraman ini tak hanya datang dari Jambi. Saya pun menyaksikan bagaimana tanah-tanah kian terhempas dari para petani di Jawa. Ada Mak Anah dan Carda, dari Indramayu. Ento di Karawang. Atau Widodo dari Yogyakarta. Sebagian mereka kehilangan peran negara sebagai pelindung—yang memilih berselingkuh dengan kapital-kapital raksasa. Ini pula, yang membuat para petani semakin sadar secara politik.

Dan bagi mereka, menanam adalah melawan.

Leave a comment

Filed under BANKING, BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, HUMAN RIGHTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s