September Kelabu di Indramayu

Oleh Anugerah Perkasa
3.062 words

CASUDI TERKEJUT menjawab panggilan telepon selularnya pada sore itu. Dia bersama tiga teman lainnya tengah memperbaiki rumah yang kini dijadikan bengkel. Samsudin, sang penelepon, meminta Casudi untuk segera bersembunyi karena ada penyisiran oleh gabungan aparat keamanan beserta para preman. Casudi adalah petani padi dari Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Dia pun bergegas menuju rumah lain—yang menjadi tempat tinggalnya—tak jauh dari bengkel. Lainnya pun bubar. Hari itu, 11 September 2013.

“Di, ada sweeping. Jangan muncul dulu,” kata Samsudin, dari ujung telepon. “Hati-hati, mereka akan datang ke basis-basis.”

Tempat tinggal Casudi berpagar bambu tipis. Ada deretan pohon kelapa. Satu sekolah dasar terletak di sebelah rumahnya. Dia pun bersembunyi di kamar dengan perasaan khawatir. Sekitar 15 menit kemudian, suara sepeda motor yang meraung mulai terdengar. Ada polisi berpakaian lengkap. Ada pula yang berpakaian bebas. Semuanya memakai sepeda motor trail. Ada yang sendiri dan berboncengan. Dari balik kamar, Casudi mengintip ulah mereka. Raungan sepeda motor pun semakin dikeraskan. Mereka berputar-putar di depan rumahnya.

“Ini rumahnya. Ya, ini rumahnya,” kata salah satu dari mereka.

Hampir 30 menit kemudian mereka beranjak pergi. Aksi penyisiran itu tak hanya selesai di rumah Casudi. Sekitar 50 orang antara lain dari aparat kepolisian, mandor dari Perum Perhutani dan preman, diduga menyisir basis-basis milik Serikat Tani Indramayu (STI) pada hari itu. Samsudin, sang penelepon sekaligus Sekretaris Jendral STI, lebih dulu diintimidasi.

Aparat mendatangi sekretariat STI yang terletak di Desa Tanjungkerta, Kecamatan Kroya pada pagi harinya. Rumah itu berdinding batu bata merah. Di sebelahnya ada warung kecil. Selain Samsudin, ada enam orang lainnya yang tengah berada di bangunan tersebut. Salah satunya adalah Agus Sunaryanto, pendamping petani dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Ketika sang penyisir meninggalkan Desa Tanjungkerta, Samsudin mulai menelepon para petani lainnya di pelbagai basis. Termasuk Casudi. Aparat juga menebar ancaman ke warga sekitar.

“Tiga aparat menerobos masuk. Mereka memotret isi sekretariat dengan kamera dan telepon selular,” kata Agus.

“Sudah tak usah ikut-ikut dengan STI,” ujar Samsudin, menirukan perkataan salah seorang aparat. “Kalau ikut, jadi PKI. Nanti ditangkap.”

“Saya sudah mendengar isu akan ada sweeping,” ujar Agus. “Tapi saat itu, berpikir mungkin hanya isu.”

Saya akhirnya bertemu Casudi pada pertengahan Mei. Kulitnya sawo matang dan badannya relatif berisi. Umurnya pertengahan 30 tahun. Dia juga bergabung dengan STI sejak organisasi tersebut berdiri pada 2 tahun silam. Hari itu, saya ditemani dua aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang juga anggota STI. Danang Prayoga dan Sadar. Perawakan mereka berbeda. Danang lebih gempal, sedangkan Sadar lebih kerempeng. Mereka bilang Pemerintah Kabupaten Indramayu tak jauh dengan penguasa Orde Baru: kian otoriter.

“Yang mengganggu kerajaan Indramayu, akan digempur habis,” kata Sadar. “STI dianggap sebagai pengganggu. Itu mengapa kami dihabisi.”

Kabupaten Indramayu kini dipimpin oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Anna Sophanah serta Supendi untuk periode 2010—2015. Anna adalah istri dari Irianto Mahfudz Syafiudin atau yang dikenal Yance.Yance merupakan politikus Partai Golkar, dan sebelumnya menjabat sebagai Bupati Indramayu untuk dua periode yakni 2000—2010.

Pada hari itu, saya ingin menelusuri sisa-sisa dugaan penyisiran oleh aparat keamanan, yang terjadi hampir setahun lalu. Penyisiran tersebut dilatarbelakangi konflik antara STI dengan pemerintah desa serta aparat keamanan sejak Agustus 2013. Ini terkait dengan penolakan organisasi tersebut terhadap pembangunan Embung Buburgadung. Embung, adalah waduk kecil yang berfungsi untuk mengairi sawah. Masalahnya, waduk kecil itu dibangun di atas lahan garapan petani, yang telah dikerjakan sejak puluhan tahun silam. Konflik pun memuncak hingga peristiwa penyisiran pada September, terjadi.

Setelah menemui Casudi, saya dan Sadar berangkat ke Basis Tegal Biting, kawasan yang berada di dalam area hutan. Tujuannya, untuk menemui Ratim, Ketua Basis Tegal Biting. Dalam peristiwa itu, dia dan keluarganya diduga kehilangan gelang emas pribadi 10,5 gram dan uang tunai Rp4,1 juta—hasil iuran para petani— yang disimpan di bawah tempat tidur.

“Aparat menjarahnya,” kata Sadar pada saya. “Masih ada bekas celurit di kain terpal. Pintu belakang sebelumnya pun dijebol.”

Saya mengelilingi pondok yang didiami Ratim. Lantainya tanah. Dinding dan tempat tidurnya terbuat dari bambu. Sore itu, kami tak berhasil bertemu Ratim karena berada di desa lainnya untuk urusan keluarga. Saya dan Sadar akhirnya melanjutkan perjalanan ke Basis Tegal Sapi. Ini adalah basis terakhir yang disisir oleh aparat keamanan dan para preman. Cahyono, Ketua Basis Tegal Sapi, sayangnya pun tak ada di tempat.

Namun dua petani tua lainnya memberikan kesaksian atas peristiwa tersebut. Mereka adalah Rawu yang berusia 66 tahun, dan Jalu, berumur 72 tahun. Keduanya tinggal berdekatan dengan Cahyono. Rawu membawa cucu perempuannya yang mungil, Intan Masyatri, sore itu. Usianya baru 4 tahun. Rawu bertelanjang dada, sedangkan Jalu memakai kaos biru berlengan panjang. Mereka bergantian menceritakan peristiwa penyisiran itu. Jalu bahkan menggambarkan titik-titik yang disusuri oleh para aparat keamanan sore itu, dengan mencoret-coret tanah.

“Saya bakar rumahnya kalau tidak pulang,” kata Rawu, menirukan ancaman para aparat kepada Cahyono.

“Gubuk Tarsana dibakar. Apinya besar,” kata Jalu. “Katanya pengayom masyarakat, mengapa tak melindungi?”

Saya memahami kemarahan keduanya. Laporan STI menyatakan kerugian akibat penyisiran itu tak hanya menyebabkan dugaan kehilangan materi: pembakaran gubuk dan kebun, penjarahan uang, hingga penghancuran sepeda motor. Namun juga nyawa, akibat tekanan mental. Salah seorang petani Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya, Wargi, meninggal dunia akibat depresi gara-gara peristiwa tersebut. Puluhan petani lainnya pun berada dalam tekanan.

Namun hal itu, tak lantas membuat petani lainnya tidak siap-siaga.

Sadar sendiri hampir sebulan penuh bolak-balik menginap di pelbagai basis petani. Demikian pula anggota STI lainnya. Ketua Gerakan Pemuda STI, Didi Supriyadi misalnya, melakukan hal serupa. Mereka khawatir basis-basis yang berada di kawasan hutan—yang dikelola Perum Perhutani—akan kembali diserang. Kawasan itu memang jauh lebih rentan. Namun, STI tak pernah melaporkan kejadian itu ke kepolisian karena kehilangan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. September tahun lalu, adalah masa-masa mencekam bagi sebagian petani penggarap di Indramayu.

“Kami berjaga-jaga sebulan penuh,” kata Didi pada saya. “Kalau berani, perang akan dilakukan di lahan.”

SEPUCUK SURAT meluncur dari Wakil Bupati Indramayu, Supendi pada 13 Mei 2013. Isinya soal permohonan terhadap Perum Perhutani unit III Jawa Barat dan Banten untuk melakukan kajian teknis atas Embung Buburgadung. Surat itu juga dilandasi hasil ekspose yang dilakukan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Indramayu, Perum Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, pada 8 Mei 2013. Lahan yang dipakai adalah milik Perum Perhutani, yang terletak di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, seluas 6,5 hektare. Ketiga lembaga tersebut pada prinsipnya menyetujui pembangunan waduk kecil tersebut.

“Kami mengharapkan agar segera dilaksanakan peninjauan lapangan dan kajian teknis,” demikian tulis Supendi. “Perlu kami sampaikan, pelaksanaan konstruksi terhitung Surat Perintah Kerja tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan 18 September 2013.”

Satu bulan berselang, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pun menyurati Perum Perhutani. Intinya, dia menyetujui penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Embung Buburgadung. Mekanisme yang dipakai adalah kerjasama dengan perusahaan milik negara tersebut. Zulkifli juga meminta laporan hasil kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Perum Perhutani, disampaikan ke Menteri Kehutanan setiap setahun sekali. Area yang dipakai kelak, akan menjadi bagian dari pengelolaan kawasan hutan milik Perum Perhutani.

Pembangunan waduk kecil itu pun mendapat dukungan dari Kuwu Desa Loyang, Akhmad Subarjo. Tak hanya itu, namun dirinya pun ditopang oleh Asosasi Kuwu Seluruh Indramayu (AKSI). Mereka mendesak agar pembangunan terus dilakukan agar tujuh kecamatan mendapatkan pengairan untuk sawah. Konflik pun mulai memuncak.

“Dari inventarisasi, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh penggarap di kawasan Buburgadung mendukung pelaksanaan pembangunan,” kata Subarjo. “Ini dipahami, karena [embung] merupakan bagian pembangunan nasional.”

Tetapi, reaksi penolakan terus berlangsung. Di antaranya, rencana menggelar aksi demonstrasi oleh STI pada 25 Agustus 2013. Ada pesan pendek yang dikirimkan Abdul Rojak, bekas Sekretaris Jendral STI, kepada sejumlah ketua-ketua basis petani, malam sebelumnya. Demikian pula pada koleganya di PMII. Pembangunan itu, demikian STI, telah mengakibatkan penggusuran ratusan petani yang selama ini menggarap lahannya di area Desa Loyang. Ada pula sekitar 30 lebih petani anggota STI. Semuanya tanpa ada kompensasi atau ganti rugi. Inilah yang membuat organisasi itu bersama-sama dengan PMII melakukan aksi perlawanan. Kebanyakan aktivis STI berasal dari kader PMII.

“Kawan-kawan, besok solidaritas membantu STI Loyang menolak Buburgadung, bawa golok,” demikian pesan Rojak untuk para pemimpin basis tani.

“Malam ini semua turun ke basis, besok kekuatan full duduki Buburgadung. Kita dikadali, alat berat sudah kerja dari pagi,” pesan lain Rojak untuk koleganya di PMII.

Tapi demonstrasi itu sudah tercium. Aparat kepolisian ditambah dengan preman—yang diduga dikerahkan Akhmad Subarjo— telah menghadang aksi tersebut. Orang-orang yang diduga bayaran itu mulai melempari batu. Bongkahan kayu. Sebagian petani lari kocar-kacir. Puluhan sepeda motor mereka ditinggalkan hingga akhirnya dirusak. Sejumlah polisi menyeret beberapa aktivis STI. Asap hitam tebal membumbung tinggi. Alat berat itu sebelumnya telah dibakar—namun kelak tak terbukti pelakunya di pengadilan—hingga hangus.

“Mereka [anggota STI] memaksa masuk ke kawasan Buburgadung,” kata Subarjo, terkait dengan pengerahan massa suruhan. “Karena mereka merengsek maju, beberapa warga masyarakat berusaha membantu polisi.”

Penyisiran pun dilakukan orang-orang suruhan kuwu hingga ke Desa Loyang. Mereka memukuli sebagian petani. Aksi itu menyebabkan sedikitnya 22 petani mengalami luka parah. Luka di bagian kepala dan rahang. Pelipis mata bengkak. Daun telinga yang sobek. Tak hanya itu. Polisi pun menetapkan lima tersangka dari STI atas dugaan penghasutan maupun perusakan. Dua di antaranya adalah Abdul Rojak dan Khamsah Fansuri, Wakil Sekretaris Jendral STI.

“Bukannya menangkap para preman, aparat justru membiarkan aksi kekerasan terhadap petani berlangsung,” kata Agus Sunaryanto, pendamping sekaligus penasihat hukum untuk STI. “Kami menuntut untuk tangkap dan adili para pelaku pemukulan anggota STI.”

Namun, hanya proses hukum terhadap Rojak dan Fansuri yang berjalan di Pengadilan Bandung sejak November 2013. Mereka—masing-masing berumur di bawah 30 tahun— didakwa menghasut atas kejadian 25 Agustus lalu. Pada Januari 2014, majelis hakim yang dipimpin oleh Marudud Bakara, menghukum keduanya dengan penjara selama 1,5 tahun. Hingga kini, tak ada satu pun proses hukum atas pemukulan terhadap para petani—yang dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri—ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Hal inilah yang bikin STI tak percaya dengan lembaga kepolisian. Saya teringat ucapan kesal dari Casudi, yang juga ikut terkena lemparan kayu di kepalanya, saat demonstrasi pada Agustus itu digelar. Dia dan beberapa temannya memang kelompok terakhir yang datang untuk bergabung dalam aksi tersebut.

“Kesalahan yang dilakukan aparat dan yang menyerang petani tak pernah diusut,” kata dia pada sore itu. “Mereka habis mukulin orang, enak-enak saja sampai sekarang.”

“Kami menolak pembangunan Buburgadung karena merampas lahan garapan petani,” kata Iwan Nurdin, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang mendampingi STI. “Perampasan lahan, tentunya akan menyebabkan pemiskinan, karena mereka tidak akan mendapatkan jaminan pekerjaan yang sama.”

Tetapi, Agustus hanyalah permulaan. Tak satu pun, baik petani maupun para pendamping mereka, yang mengetahui akan ada aksi lebih lanjut pada bulan berikutnya. Saya kira, hampir semuanya lebih memfokuskan pada memprotes aksi kekerasan dan penahanan lima aktivis oleh Kepolisian Resor Indramayu. Atau mungkin, sebagian lainnya juga sibuk memulihkan luka-luka akibat pukulan maupun lemparan batu dan kayu. Kelak, ada kekerasan demi kekerasan yang mengintai mereka. Dari Basis Bojong Raong sampai Basis Tegal Sapi.

Dan hari itu, 11 September 2013.

SENJA MENGGANTUNG di langit Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, pada pertengahan Mei. Inilah adalah desa yang juga terletak di kawasan hutan. Rumput bertebaran. Deretan pohon pisang. Jalan setapak. Sepeda motor yang sesekali lewat. Di sana, saya menemui Yoseph Suherlin, Ketua Basis STI Cagak Kroya. Umurnya di awal 30. Tubuhnya kurus dan berkulit sawo matang.

Rumah panggung Suherlin juga sederhana. Dinding dari bambu. Tak ada pasokan listrik dari pemerintah. Suherlin tinggal bersama anak dan istrinya, serta neneknya, Mak Anak yang berusia 77 tahun. Macam cucunya, Mak Anah juga kurus namun dengan rambut yang memutih. Dia paling suka bercerita. Temannya kopi kental dan rokok. Di halaman rumah, saya juga bertemu dengan Warnedi, anggota Basis STI Grabyakan. Mereka berdiskusi asyik hingga malam itu. Mak Anah juga disibukkan polah cicitnya, Camelia Elisabeth, yang berumur 2 tahun. Camelia lari ke sana-kemari.

“Embung Buburgadung itu mengairi untuk apa?” kata Suherlin pada saya. “Sudah ada waduk-waduk lainnya di sini. Tetapi, mereka tak pernah dimaksimalkan.”

Suherlin tak keliru. Indramayu memang sedikitnya punya 11 penampungan air terkait dengan upaya pengairan sektor pertanian. Mereka adalah Situ Bolang, Rawa Bacin, Rawa Bedahan, Rawa Bojongsari, Situ Brahim, Waduk Cipancuh, Rawa Cirakit, Situ Jangkar, Situ Kesambi, Rawa Sinang serta Situ Sindang. Kabupaten Indramayu memang terkenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Barat. Secara geografis, kabupaten itu adalah daerah hilir aliran sungai.

Namun kasus Buburgadung, bagi Suherlin, justru semakin menampakkan kebijakan pemerintah dan perusahaan milik negara, yang tak memihak petani. Mereka curiga pengairan di sana bukan untuk persawahan, melainkan untuk perkebunan tebu milik orang yang terafiliasi dengan Kuwu Achmad Subarjo dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

“Mereka melakukan pembangunan tanpa ada ganti rugi terhadap petani. Ini negara kesatuan apa negara preman?” katanya.

Ketiga orang itu memang punya pengalaman buruk dengan para mandor Perum Perhutani selama puluhan tahun. Ini terkait dengan komoditas bisnis milik perusahaan negara tersebut: tanaman kayu jati dan kayu putih. Suherlin bilang mandor akan membayar pembersihan lahan, pembibitan hingga panen pada masyarakat sekitar hutan. Tapi janji itu tak pernah ditepati. Mereka hanya mengizinkan penanaman padi di lahan yang sama dengan pepohonan tersebut. Istilahnya tumpang sari. Tentunya, belum ditambah dugaan praktik intimidatif lainnya. Dari meminta ayam peliharaan penduduk sampai uang.

“Mereka bilang akan dibayar Rp20.000. Kami bekerja dari pagi hingga sore, tapi tak pernah dibayar,” kata Suherlin. “Tapi ketika kami panen padi, mereka akan meminta uang.”

“Kami membayar mandor per kwintal padi sekitar Rp100.000,” kata Mak Anah. “Mereka juga sering minta ayam, atau minta uang ketika kami ketika ambil sisa kayu bakar. Sebenarnya, mereka tak pernah sayang rakyat.”

“Ada ancaman-ancaman terhadap petani. Mulai dari dijadikan kebun karet hingga digusur,” papar Warnedi. “Kami harus membayar ke mandor selama puluhan tahun untuk hasil panen. Saya harapkan ada tindakan soal ini.”

Cerita Mak Anah hingga Warnedi malam itu membuat saya berpikir tentang rentetan pemaksaan tanpa henti di Indramayu. Di level atas, ada penerapan kebijakan pembangunan Embung Buburgadung. Di lapangan, ancaman sekaligus pemerasan yang terus berulang. Korbannya pun tetap sama: para petani penggarap, macam Suherlin hingga Warnedi.

“Anda tinggal tanya, mandornya siapa? Buktinya bagaimana?” kata Darkani, Kepala Legal Perum Perhutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indramayu. “Kami itu kurang apa dengan masyarakat? Mereka bisa tumpang sari, tapi yang bayar pajak itu Perhutani semua.”

Saya menemui Darkani di kantornya yang terletak di jalan Gatot Subroto. Perum Perhutani terletak bersebelahan dengan kantor Kepolisian Resor Indramayu. Dia bekerja selama 16 tahun di perusahaan tersebut dan mengetahui banyak proses awal pembuatan Embung Buburgadung. Darkani berapa kali bolak-balik Indramayu—Jakarta mendampingi jajaran direksi kantornya dan Wakil Bupati Indramayu, Supendi.

Menurutnya, tak ada keuntungan finansial—macam uang sewa atas lahan— bagi Perum tersebut saat menyetujui penggunaan sebagian areanya untuk pembangunan embung. Salah satu manfaat yang didapatkan hanyalah pengairan untuk tanaman kayu jati dan kayu putih. Sisanya, untuk mengairi sawah para petani yang diklaim berada pada tujuh kecamatan. Perum Perhutani sendiri berdiri sejak 1972, bertugas untuk mengelola pengusahaan dan perlindungan hutan. Wilayah kerja perusahaan itu tersebar di wilayah Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Siapa yang sebenarnya lebih preman? Mereka yang menggarap lahan di Desa Loyang, bukan orang asli sana. Kami tak punya keuntungan sepeser pun, karena ini proyek sosial,” kata Darkani. “Ketika para aktivis STI membela masyarakat. Masyarakat yang mana?”

“Bagaimana dengan aksi penyisiran September lalu. Ada dugaan mandor yang ikut?” tanya saya.

“Tidak ada. Mereka hanya ingin citra Perum Perhutani jelek di mata masyarakat,” katanya. “Yang benar dan salah pasti akan kelihatan nanti.”

Kedua pihak lainnya pun membantah. Baik Kepolisian Resor Indramayu maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu: sama-sama mengklaim tak tahu-menahu soal penyisiran pada September lalu. Tapi hal ini ini, bikin saya ingin tahu lebih banyak soal embung tersebut di Desa Loyang.

Saya pun bertemu dengan Sahri dan Nana Mulyana—keduanya adalah petani— di rumah Wak Tardi, salah seorang yang dihormati di kampung tersebut. Ada teh, kopi dan kudapan tradisional yang ikut menemani siang itu. Saya juga ditemani Danang dan Sadar, yang sesekali merebahkan badannya di teras. Ada anak-anak yang berkumpul di depan rumah. Sebagian ibu memberi makan bayinya di bawah pohon yang rindang. Siang itu, memang terasa menyengat.

“Setelah penggusuran, banyak petani yang menganggur karena kehilangan lahannya,” kata Sahri pada saya. “Mereka tak dapat ganti rugi. Tetapi, ada juga yang mulai mencari lahan kembali.”

Kesaksian ini tentu mengenaskan. Kami pun berangkat menuju lokasi embung dari rumah Wak Tardi. Jalan menuju lokasi Embung Buburgadung melewati jalan setapak dan ditempuh hampir sejam. Banyak ilalang. Sisi kanan kiri terdapat tanaman tebu—sebagian besar milik PT RNI— yang menjulang. Kadang saya harus turun dari sepeda motor karena jalanan yang becek dan basah. Kami juga melewati Situ Kesambi yang sebagian dinding penahannya jebol. Tanah merahnya terlihat jelas. Ini gara-gara tak kuat menampung air.

Menurut Nana Mulyana, situ tersebut belum diperbaiki kembali setelah curah hujan yang intensif pada Februari—April. Perjalanan kami pun sampai di Embung Buburgadung. Saya melihat air yang ditampung, membentuk danau, di dalamnya. Inilah penyimpanan air raksasa yang jadi pangkal konflik selama ini.

“Gara-gara pembangunan embung ini, ratusan petani tergusur tanpa ganti rugi,” kata Nana sambil menunjuk area tersebut. “Mereka akhirnya tak bisa panen. Ini namanya, membunuh masyarakat.”

Mungkin Nana tahu benar soal lapangan. Namun sebenarnya, pembangunan Embung Buburgadung sudah termasuk dalam rencana Prioritas Pembangunan Infrastruktur Tahun 2011 Wilayah Jawa-Bali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemerintah pusat memang mengembangkan pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan air baku serta konservasi waduk. Tujuannya antara lain adalah mempertahankan Jawa dan Bali sebagai lumbung pangan nasional, serta penguatan keterkaitan desa—kota.

Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu periode 2011—2031 disebutkan, pemerintah akan meningkatkan pengelolaan wilayah sungai, di antaranya melalui waduk dan situ. Dua jenis penampung air itu akan digunakan untuk pengairan persawahan sekaligus penampungan air baku. Ini artinya jelas. Pembangunan embung itu ditopang kebijakan dari pusat sekaligus di daerah.

Di tengah perjalanan pun kami bertemu petani tua lainnya, Carda, yang berumur 70 tahun. Siang itu, dia berjalan memakai topi dan berbaju lengan panjang warna biru. Sebilah golok tergantung di pinggang kirinya. Carda juga kehilangan lahan garapannya—yang dikerjakan selama 12 tahun lebih— setelah pembangunan Embung Buburgadung dilaksanakan.

“Tak bisa menggarap lagi, panen pun hilang. Kuwu selalu bilang lahan garapan itu adalah lahan tidur,” kata Carda, pada saya. “Kalau kuwu mendukung masyarakat, tidak mungkin akan ada pembangunan waduk.”

Sore itu, saya dan Sadar kembali menembus jalan untuk kembali ke Kota Indramayu. Danang pun berada di belakang kami, memacu sepeda motornya. Sepeda motor mereka berdua dipenuhi lumpur karena keluar masuk hutan. Sepatu pun tak kalah kotornya. Namun diam-diam, saya tak bisa melepaskan cerita Mak Anah hingga Carda di kepala: ketimpangan demi ketimpangan demi bertahan hidup. Bagi saya, ini juga tentang ketidakadilan. Kawasan yang disediakan untuk pembangunan, tetap merampas kehidupan para petani kecil. Mulai dari dugaan penjarahan hingga pemerasan. Pembakaran gubuk hingga ancaman kriminalisasi.

Dan, senja pun perlahan-lahan menggantung. Pada pertengahan Mei lalu, hari mulai beranjak gelap di Indramayu.

Leave a comment

Filed under BANKING, BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS, INSURANCE, LABOUR, LAW, POLITICS, URBAN ISSUES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s