Kutukan Sawit

Oleh Anugerah Perkasa
1.511 words

 

SAYA MENGHADIRI satu diskusi kecil tentang industri kelapa sawit di kawasan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan pada awal pekan lalu.  Hanya ada enam peserta plus dua penyaji presentasi. Komputer jinjing disiapkan, demikian pula proyektor. Ada kopi hangat dan air putih yang menemani. Tiga lembar fotokopi presentasi pun dibagikan. Diskusi berlangsung interaktif: pertanyaan dapat menyela di tengah-tengah pemaparan. Siang itu, hujan mulai tumpah. Butiran-butiran airnya terlihat jelas dari balik jendela.

“Bagaimana dengan nasib kelompok adat dan petani kecil?” kata saya, dalam satu kesempatan.

Selama pemaparan, saya tak melihat jelas posisi kelompok-kelompok yang selama ini menjadi korban ekspansi industri kelapa sawit. Keduanya lebih banyak bercerita soal peluang bisnis untuk industri keuangan—macam asuransi—dan pendanaan untuk perubahan iklim. Bagi saya, ekspansi kelapa sawit kian identik dengan perampasan lahan. Ini macam yang terjadi di Sumatra hingga Papua. Saat kami berdiskusi di dalam ruangan yang berpendingin, puluhan petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) masih setia berjalan kaki dari Jambi menuju Jakarta sejak pertengahan Oktober.

Saya bertemu sebagian dari mereka pada awal tahun lalu. Baik di Jakarta maupun di Jambi. Ada Abas Ubuk dan Kutar, pemimpin adat suku tersebut. Ada pula Muhammad Soleh, petani yang mengikuti aksi jalan kaki untuk kedua kalinya. Konflik mereka masih berlangsung dengan satu perusahaan yang sama: PT Asiatic Persada, yang sempat dimiliki Wilmar International namun diduga beralih ke Ganda Group. Mekanisme untuk penyelesaian masalah  yang ditempuh pun sudah bermacam-macam: melalui Compliance Advisor Ombudsman milik the International Finance Corporation (IFC),  mendesak pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional hingga aksi ekstrim: berjalan kaki pada tahun lalu. Namun hingga kini, mereka masih terusir dari tanahnya sendiri.

“Kami ingin pemerintah yang baru dapat menyelesaikan masalah ini,” kata Soleh ketika saya meneleponnya. “Tak lagi dipingpong, macam pemerintahan yang lama.”

“Apa yang akan dilakukan sesampainya di Jakarta?”

“Kami meminta Presiden Jokowi dapat menyelesaikan masalah ini.”

Hubungan penggunaan lahan dan ekspansi industri kelapa sawit memang tak sederhana. Selama permintaan minyak sawit dan turunannya masih besar, sejauh itu pula perampasan lahan yang dialami macam Soleh—bukan tak mungkin—kembali berulang. Satu riset yang diluncurkan pada September berjudul Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations, menggambarkan bagaimana peningkatan permintaan sejumlah barang konsumen, memicu konversi kawasan hutan secara ilegal. Riset itu dilakukan Forest Trends, satu asosiasi multipihak asal Washington D.C, Amerika Serikat yang  memberikan informasi kritis terhadap pelaku pasar soal industri yang berkaitan dengan hutan.

Laporan tersebut menegaskan komoditas berbasis pertanian macam kelapa sawit, kedelai maupun kayu tropis diproduksi secara ilegal dari hutan tropis dalam belasan tahun terakhir. Masalahnya, Amerika Serikat, China, India, Uni Eropa dan Rusia adalah juga pembeli terbesar dari pelbagai komoditas tersebut.  Selain itu, ada pula temuan soal dugaan korupsi tingkat tinggi dalam pemberian izin konversi lahan untuk komoditas pertanian,—yang merupakan hal umum terjadi bagi negara-negara yang diteliti.

“Brazil dan Indonesia bersama-sama menyumbang 75% area global hutan tropis, diperkirakan konversi ilegal terjadi untuk pertanian komersial selama 2000-2012,” demikian laporan Forest Trends. “Indonesia mengekspor sekitar 75% minyak sawit dan kayu,  kebanyakan untuk bubur kertas dan kertas.”

Data resmi menyatakan Indonesia sendiri memproduksi sekitar 26 juta ton minyak sawit mentah di area sekitar 7 juta hektare hingga akhir tahun lalu. Kegiatan ilegal yang dilakukan di kawasan hutan dalam penelitian Forest Trends adalah a.l. penggunaan api untuk pembersihan lahan, minimnya konsultasi dan kompensasi yang tak adil terhadap masyarakat adat dan yang tinggal di kawasan hutan, serta tak dihormatinya regulasi yang bertujuan untuk meminimkan dampak negatif peralihan fungsi lahan. Analisis itu menemukan kawasan hutan tropis di Indonesia yang diduga secara ilegal digunakan untuk produk ekspor pertanian mencapai 7,4 juta hektare sepanjang 2010—2012. Dengan luas ini, Indonesia menempati posisi pertama dari total tujuh negara yang mengalami masalah serupa macam Brazil dan Malaysia dengan masing-masing mencapai 6,5 juta hektare dan 1,5 juta hektare  dari hutan tropis yang dimiliki keduanya.

Untuk apa saja sebenarnya minyak sawit mentah? Data dari WWF International menyebutkan sedikitnya 12 produk global, baik kosmetika maupun makanan, mengandung minyak sawit dan seringkali hadir dalam pelbagai supermarket. Ada coklat, es krim, margarin, mie instan, kue kering, lipstik, minyak goreng, sampo hingga biodiesel.

“Selama 20 tahun terakhir, deforestasi didorong terutama oleh ekspansi pertanian komersial, khususnya monokultur kelapa sawit dan hutan tanaman,” demikian riset Forest Trends melihat Indonesia. “Pendorong lainnya adalah penebangan kayu, pembangunan infrastruktur, akuakultur, kebakaran lahan dan yang meningkat, pertambangan.”

Sesaat pikiran saya membayangkan Dusun Tanah Menang, tempat saya menemui Kutar, pemimpin SAD pada awal tahun lalu. Atau Kasmaboti dan Dimas Rahmat Saputra, ibu dan anak asal Dusun Pinang Tinggi, yang juga digusur aparat militer pada akhir 2013—dan membuat mereka mengungsi ke Jakarta— karena konflik agraria dengan PT Asiatic Persada. Perampasan lahan memang identik dengan kekerasan demi kekerasan.  Lebih buruknya, tanpa mempedulikan perempuan dan anak kecil di dalamnya.

Ada perampasan lahan di Jambi, ada pula penguasaan lahan Riau. Pemilik konsesi besar ternyata identik dengan pembakaran lahan.  Hasil audit enam lembaga pemerintah pada Oktober menemukan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kertas— konsesi yang dominan—, menjadi sejumlah aktor dalam dugaan pembakaran hutan dalam 2 tahun terakhir di Riau. Selama sedikitnya 17 tahun, masyarakat provinsi tersebut mengalami kerugian berlipat. Mulai dari kesehatan sampai ekonomi. Infeksi pernafasan atas, iritasi kulit dan mata hingga terganggunya kegiatan ekonomi keseharian. Situs resmi Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan kerugian akibat kebakaran hutan pada tahun ini mencapai Rp20 triliun.

Audit itu memaparkan, sepanjang Januari—Maret lalu terdapat 12.000 lebih titik api yang dimiliki sekitar 90% oleh provinsi tersebut. Selain 12 perusahaan kertas yang tak patuh dalam upaya pencegahan kebakaran, laporan audit itu menemukan lima perusahaan perkebunan sawit lainnya, melakukan hal serupa.

Enam lembaga yang melakukan audit kepatuhan—UKP4, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengelola REDD+ dan Pemerintah Provinsi Riau—memaparkan adanya ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga konsesinya, serta kelalaian pemerintah daerah. Hal inilah  yang terkait erat dengan kebakaran hutan dan lahan. Dalam penelitian terpisah,  masing-masing Jambi dan Riau memiliki sedikitnya total luas area perkebunan sawit mencapai 612.096 hektare dan 2,11 juta hektare pada 2010.

“Dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi luas konsesi dan kemampuan manajerial perusahaan yang mengajukan izin,” papar audit tersebut. “Perlu tindakan segera dan tegas untuk menghentikan okupasi yang telah terjadi.”

“Kebakaran hutan, siapa yang melanggengkan?” kata Bondan Andriyanu, Kepala Departemen Kampanye Sawit Watch dalam satu diskusi. “Beberapa aspek adalah pelepasan izin untuk perusahaan sawit serta skala besar lainnya, dan tak optimalnya penegakan hukum.”

Data Sawit Watch sepanjang 2001—2014 menyatakan terdapat pola api cerdas, yakni terjadinya titik api  pada batas konsesi perusahaan perkebunan tertentu. Kebakaran lahan pada tahun ini, tak hanya terjadi di Riau, melainkan juga di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ini adalah pelbagai provinsi yang kaya dengan sumber daya alam: ada perkebunan sawit, tanaman industri hingga pertambangan batu bara. Khusus di Riau, kebakaran terjadi pada lahan gambut milik perusahaan perkebunan yang terletak di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan. Masalah lainnya, penegakan hukum yang tak maksimal membuat perusahaan kebun sawit tak jera membakar hutan.

Saya cukup mengkhawatirkan masalah serupa akan terjadi di masa-masa mendatang. Ini karena ekonomi tengah membuncah  di Asia Tenggara, dengan agribisnis sebagai motor penggeraknya. Dari Indonesia hingga Malaysia. Dari Laos hingga Myanmar. Dari tanaman industri hingga kelapa sawit. Saya kira, penguasaan lahan yang timpang akan terus terjadi jika tak ada perubahan dalam masa pemerintahan Jokowi—Jusuf Kalla dalam 5 tahun mendatang. Kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan seiring perkembangan agribisnis di Asia Tenggara, pun diingatkan oleh puluhan aktivis dan komisi hak asasi manusia yang berkumpul di Yangon, Myanmar.

“Masyarakat lokal dan adat masih dirugikan dengan investasi agribisnis skala besar dan pendorong utamanya adalah hak kepemilikan mereka yang tak jelas,” kata Tint Lwin Thaung dari RECOFTC, The Center for People and Forests yang berbasis di Thailand dalam pernyataan bersama. “Hal ini diperburuk dengan konversi lahan yang sudah dimiliki atau ditempati masyarakat lokal.”

Agenda besar rupanya tak hanya mampir di Jakarta atau Yangon. Pada awal pekan ini, Negeri Jiran tengah menjadi tuan rumah  berkumpulnya  perusahaan kelapa sawit dan organisasi sipil—termasuk Sawit Watch, dalam  pertemuan ke -12 the Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), asosiasi yang meningkatkan standar agar perkebunan sawit tak berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Bertempat di hotel Shangri-La, Kuala Lumpur, tema perhelatan yang dipampang adalah Sustainability: What’s Next?

Pembahasannya  macam-macam. Ada identifikasi soal stok karbon tinggi dan deforestasi, menyelamatkan hutan serta meningkatkan kesejahteraan petani kecil hingga masalah gas rumah kaca. Dalam situs resminya, Darrel Webber, Sekretaris Jendral RSPO, memaparkan pihaknya akan mengetahui keberhasilan dan tantangan yang akan dihadapi semua pihak yang melakukan komitmen perubahan, menjelang tahun kritis 2015.

“ Kami akan melihat masa lalu tentang keberlanjutan dan mempertimbangkan pengertian ulang baik makna dan tujuannnya, sembari mendengarkan para ahli tentang evolusi hal itu dan bagaimana kita mempersiapkan diri,” papar Webber.

Jauh dari balik hotel dan di tengah-tengah debu jalanan Sumatra menjelang pertemuan tahunan itu, satu pesan pendek dikirimkan ke telepon selular saya pada awal November.

“Kenapa kami selaku penduduk pribumi, tidak mendapatkan solusi pengembalian hak adat kami,” tulis Abas Ubuk, pemimpin Suku Anak Dalam, yang turut melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta, bersama puluhan petani Jambi lainnya. “Kami tinggal di sana sudah turun-temurun.”

Mungkin saya keliru. Tapi saya kira, perampasan lahan yang dialami Muhammad Soleh hingga Abas Ubuk, tak akan menghangatkan perbincangan meja-meja pertemuan  di Kuala Lumpur.

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under BANKING, BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS, INSURANCE, LABOUR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s