Seribu Langgar, Sejuta Bara

Oleh Anugerah Perkasa

2.737 words

 

 

GUSTI RIZQAN  mengunggah satu berita ke dinding Facebook miliknya 4 hari sebelum Natal, Desember lalu. Judulnya: Tokoh Muhammadiyah: Larang Ucapkan Natal, Itu Lucu. Dia berkomentar mengapa orang masih berpikiran tak terbuka ketika cendikiawan Islam saja tak mengharamkan ucapan Natal kepada kolega Kristiani.

“Tokoh NU, Muhammadiyah dan cendikiawan Islam besar lainnya tidak mengharamkan,” tulisnya saat itu. “Masih banyak saja yang berpikiran sempit #hopeless.”

Rizqan—berumur di awal 30— adalah adik saya yang tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan bekerja untuk satu kantor akuntan publik. Saya sesekali meneleponnya, namun kami jarang bertemu. Unggahan tersebut, akhirnya mendapatkan tanggapan dari Gilang Dan Galang Nady serta Fadli Ramadhan. Keduanya tak setuju dengan isi berita tersebut. Diskusi pun mengalir.

“Pemberian ucapan selamat Natal baik dengan lisan, telepon, SMS,  pengiriman kartu,“ tulis Gilang, “Berarti sudah memberikan pengakuan terhadap agama dan rela dengan prinsip-prinsip agama mereka.”

“Toleransi itu membiarkan, bukan membenarkan. Kalau Muslim ucapkan selamat Natal, coba minta Nasrani ucapkan syahadat, mau enggak mereka?” kata Fadli. “Ucapin syahadatnya disaksikan banyak orang.”

Saya awalnya tak mau menggubris soal ini, namun komentar mereka menggelisahkan. Masalah yang diungkapkan Gilang dan Fadli, tak pernah berubah sejak lama. Setidaknya pada  1990—ketika saya masih duduk di sekolah menengah pertama di Banjarmasin—anjuran sejenis pun sudah terdengar:  tak boleh memberikan ucapan selamat Natal. Ternyata, perdebatan macam ini, tak pernah mendekati kata selesai hingga hari ini.

Dalam diskusi itu, saya mempersilakan secara bebas apakah orang  mau mengucapkan atau tidak. Namun, saya menawarkan perbincangan lainnya. Daya rusak batu bara dan peranan ulama.

Secara personal, saya punya harapan soal ini. Para tuan guru—sebutan ulama besar di Kalimantan Selatan—tak sekadar mengurus iman pribadi, melainkan juga mempromosikan kesadaran tentang hancurnya lingkungan karena pertambangan batu bara.

Di Indonesia, provinsi ini adalah produsen terbesar kedua setelah Kalimantan Timur. “Bagaimana peranan ulama melihat kehancuran lingkungan akibat batu bara?” tulis saya. “Apakah benar ulama menjadi bagian dari bisnis batu bara yang menghancurkan?”

Jawaban mereka bermacam-macam. Mulanya ada yang mengecam soal sekularisme dan pluralisme. Ini tentunya berkaitan dengan sikap saya soal Natal. Ada pula yang mempermasalahkan tak diterapkannya syariat Islam, berakibat pada kerusakan lingkungan. Hingga, argumentasi soal kewajiban penegakan hukum Allah—bukan manusia, adalah segala-galanya. Kesannya, mereka  mengumandangkan bahwa agama, dapat menjawab setiap persoalan.

Tetapi mengapa hingga hari ini, tak ada gerakan masif orang Banjar soal kerusakan lingkungan akibat batu bara?

Saya pun menelusuri sejumlah sumber mengenai sejarah Islam di Kalimantan Selatan. Mulai dari jurnal ilmiah, ringkasan riset hingga kertas posisi.

Di antara keterangan berharga itu bersumber dari Curtin University, Perth, Australia, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Banjarmasin, UIN  Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dari analisis Azyumadi Azra, Ian Chalmers, hingga Mujiburrahman.

Ini untuk mengerti bagaimana  sejarah  berkembangnya Islam berikut penafsirannya. Kalimantan Selatan sendiri memiliki penduduk sekitar 4 juta jiwa dengan mayoritas muslim.

Masuknya Islam di Kalimantan Selatan, tak terlepas dari gejolak politik dalam kerajaan. Pada abad XVI,  Sultan Suriansyah—awalnya bernama Pangeran Samudera—bersedia memeluk Islam setelah memperoleh bantuan pasukan kerajaan Demak, Jawa Tengah, untuk menggulingkan kekuasaan pamannya sendiri, Pangeran Tumenggung. Pengaruh Hindu lebih dahulu menyebar dan demikian kuat dalam tradisi kerajaan Banjar.

Walaupun demikian, Islam dari Timur Tengah—terutama sufisme, pun sudah menjalar melalui Sumatra dan Jawa, hingga perlahan memasuki Kalimantan.

Usai bantuan dari Demak, Islam pun disebarkan secara formal ke dalam kalangan elit kerajaan, penerus Sultan Suriansyah. Sejarah Banjar, juga diwarnai perebutan kekuasaan karena sumber-sumber ekonomi. Di antaranya, soal lada dan intan.

Ketika satu abad berganti, para ulama di Kalimantan Selatan marak berdatangan ke Haramain—Mekah dan Medinah—untuk mendalami Islam.

Salah satu ulama yang disokong pendidikannya dan berpengaruh luas hingga kini, adalah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang hidup pada 1710—1812.

Al Banjari  adalah orang yang sejak dini mendapat bantuan besar dari kerajaan. Ketika anak-anak, dia  diangkat anak oleh Sultan Hamidullah dan mendapatkan pendidikan dalam lingkungan kerajaan. Setelah berusia 30 tahun, dia pun dikirim ke Haramain untuk mendalami Islam selama  35 tahun.

Pada 1772, Al Banjari kembali ke kampung halamannya di Martapura, yang kini berlokasi di Kabupaten Banjar. Dia punya dua misi: membersihkan tradisi Hindu yang melekat pada masyarakat, sekaligus menekan praktik sufisme yang lebih dahulu berkembang di Kalimantan Selatan. Salah satu karya Al Banjari yang mengulas persoalan tersebut—hal-hal yang merusak keimanan— adalah kitab Tuhfat al Raghibin.

Kitab itu mengkritik tradisi Hindu, sebelum Islam—yang  diformalkan Sultan Suriansyah— masuk ke Kalimantan Selatan. Mereka di antaranya adalah manyanggar, yakni sesajen agar para roh jahat tidak mengganggu, serta mambuang pasilih, yakni upacara untuk menghilangkan bencana pada keluarga. Sedangkan untuk praktik sufisme, Al Banjari menekan Wujudiyah —aliran yang mempelajari kemanunggalan Tuhan dan hambanya—yang disebarkan Syekh Muhammad Nafis Al Banjari.

Syek Muhammad Nafis, penyokong Wujudiyah di Kalimantan Selatan, sebenarnya juga lulusan Haramain, namun kembali lebih awal dari Al Banjari. Kala itu, sufisme lebih dahulu populer di Timur Tengah, walaupun praktiknya dilarang pemerintah.

Al Banjari sendiri sebenarnya mempelajari sufisme dari Syekh Samman Al Madani—dan akhirnya dikenal dengan Sammaniyah. Masalahnya, perbedaan Nafis dan Al Banjari terlalu kentara: Al Banjari mendapat sokongan politik dari kerajaan setelah dia kembali.

Sementara sufisme, secara perlahan mulai terkikis. Kitab Al Banjari yang lebih populer—akhirnya dijadikan nama mesjid raya di Banjarmasin sejak 1981—adalah Sabil al Muhtadin, berisi ulasan soal syariat.

“Kitab Tuhfat al Raghibin merupakan teologi  dengan metode imani dan pembelaan. Metode imani cenderung teosentris, mengagung-agungkan Tuhan dan manusia takluk total,” tulis Mujiburrahman, peneliti soal Islam di Kalimantan Selatan dari UIN Antasari dalam artikelnya pada 2010. “Pada gilirannya, cenderung tunduk  dan membela kepentingan penguasa.”

Sokongan Penguasa terhadap Al Banjari memang terus mengalir. Posisi penasihat—mufti, yang diembannya hingga 40 tahun—diperolehnya dari Sultan Tahmidullah atau yang bergelar Sunan Kuning saat itu.

Pertimbangan Al Banjari, akan menjadi hukum yang berlaku kemudian. Ini termasuk pelarangan Wujudiyah yang  dianggap sesat— bertentangan dengan pehamanan yang dipelajarinya selama tinggal di Haramain. Salah satu penyokong lainnya adalah Syekh Abdul Hamid Abulung, yang ajarannya hingga hari ini diteruskan oleh Komunitas Abulung di Takisung, Kabupaten Tanah Laut.

Sejumlah penelitian menyebutkan, Abulung kemudian dieksekusi mati atas perintah Sultan Tahmidillah, berdasarkan pertimbangan Al Banjari.

Tak hanya itu, untuk mempertahankan faham yang disebarkan Al Banjari, Ahlussunah Wal Jamaah (Aswaja), pemimpin berikutnya—Sultan Adam pun mengeluarkan undang-undang yang memerintahkan rakyat untuk hanya mendalami ajaran yang menekankan contoh perilaku Nabi Muhammad beserta para sahabatnya tersebut. Kebijakan itu belakangan dikenal dengan nama Undang Undang Sultan Adam yang dikeluarkan pada 1835.

Selain soal Aswaja, Sultan Adam pun mewajibkan masyarakat membangun langgar dan beribadah di tempat tersebut. Ini yang membuat Banjarmasin—ibukota Kalimantan Selatan— kemudian dikenal sebagai Kota Seribu Langgar. Kementerian Agama Provinsi  Kalimantan Selatan mencatat jumlah total langgar pada 2011 mencapai 7.228, lebih banyak dibandingkan mesjid yang berjumlah 2.275.

Tapi masalah tak  juga selesai.

Perdebatan kelompok yang masing-masing memprioritaskan perangkat syariat maupun sufisme, terus mewarnai sejarah Banjar. Peneliti Ian Chalmers dari Curtin University menyatakan tarikat cenderung lebih longgar dalam menafsirkan Islam. Ini yang membuat pertentangan dengan para penganut syariat— yang  lebih mapan secara politik.

Namun, sejarah juga merekam satu tarikat, Baratib Baamal, justru menjadi kelompok  yang tak sekadar mementingkan soal hubungan intim hamba dan Allah.  Mereka melawan pasukan Belanda dalam perang Banjar periode 1861—1863, karena menganggapnya sebagai jihad.

“Sufisme akhrinya lebih diasosiasikan dengan pembangkangan sosial,” demikian Chalmers dalam risetnya soal sejarah islamisasi di Kalimantan Selatan. “Baratib Baamal adalah salah satu dari sejumlah pemberontakan. Tarikat sufi memainkan peranan penting.”

Perdebatan kelompok penyokong syariat maupun tasawuf tak jua menyurut. Satu penelitian UIN Antasari mencatat masyarakat  Banjar bahkan terbelah menjadi dua pada abad XIX: golongan tua dan golongan muda.  Mereka adu argumentasi—dan tak jarang menimbulkan perkelahian—tentang pemahaman yang paling benar, menyangkut dua hal tersebut.

Terlepas mulai berkembangnya kelompok pembaharu hingga pemurnian Islam saat itu, ajaran Al Banjari—Sammaniyah dan Aswaja—maupun Wujudiyah ala Abulung tetap melekat hingga kini. Pada abad XX, organisasi-organisasi dengan latar belakang ideologi pun saat itu mulai bermunculan. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga Syarikat Islam.

Sontak, ingatan saya berhamburan.

Ketika tumbuh di Banjarmasin pada awal 1990, tak jarang saya  mendengarkan ulama yang mengklaim  pemahamannya paling benar dan meremehkan tafsir lainnya. Baik dalam pengajian langsung atau yang juga disiarkan melalui radio.

Abah—ayah, dalam bahasa Banjar— juga pernah mengajak saya dalam satu kelompok pengajian yang menggaungkan jihad, namun saya dengarkan sambil terkantuk-kantuk. Atau mengunjungi ke seorang tuan guru yang memberikan doa-doa tertentu.

Kesan saya, abah pun mengalami pencarian pengalaman religiusnya sendiri dengan menemui banyak kalangan.  Sejarah orang Banjar menjadi Islam— ketika saya beranjak remaja,  tak terlepas dari soal kekuasaan politik. Mungkin, ini macam yang dialami pada masa Al Banjari dahulu.

“Sejauh ini, ulama lebih mementingkan masalah tauhid, namun kurang untuk konteks sosial,” kata Syarbani Haira, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU), Kalimantan Selatan, pada Desember. “Padahal kewajiban terhadap Tuhan, setara dengan menjaga lingkungan.”

Saya mewawancarai Syarbani Haira untuk mengetahui bagaimana sikap kelompok Islam di Kalimantan Selatan soal daya rusak batu bara. Dia mengatakan pangkal keributan selama ini adalah soal  keimanan dan syariat, bukan kerusakan lingkungan.

Menurutnya, kelompok-kelompok pengajian tradisional  hampir tak pernah membahas tentang lingkungan karena soal pengetahuan. Masalah lainnya: hubungan ulama, pemerintah dan bisnis yang semakin lama, semakin mesra.

“Ada yang diberangkatkan haji setiap tahun. Mereka juga dikasih amplop ketika menghadiri acara salat Hajat,” katanya lagi. “Jadi tak ada gerakan dakwah yang sistematis dari ulama. Percuma orang salat, tapi  tetap membiarkan kerusakan lingkungan.”

Semasa duduk di bangku SMA di Banjarmasin yakni pada 1993—1996, seingat saya hampir tak pernah mendengar  pengajian yang membahas tentang daya rusak batu bara. Materinya kerapkali berulang. Dari soal menebalkan iman dan cara beribadah.  Saya kira, tradisi turun-temurun klaim kebenaran soal syariat dan tauhid, turut mempengaruhi tradisi berdakwah.

Dan tentu saja, batu bara bukan soal yang sederhana.

Pemerintah menargetkan produksi batu bara kira-kira mencapai 460 juta ton tahun ini, meningkat dari 400 juta ton pada 2014. Indonesia juga adalah pemain besar dari penghasil batu bara global dengan komposisi mencapai 70% produksi untuk ekspor. Berdasarkan data organisasi Bank Track, posisi Indonesia di bawah urutan lima negara lainnya, yakni China, Amerika Serikat, India, Rusia/Kazakhstan dan Australia.

Sementara World Watch Institute mencatat, pertumbuhan konsumsi global batu bara pun meningkat 3% pada 2013 menjadi 3.800 juta ton. Negara-negara pengimpor batu sendiri terbentang dari Asia hingga Eropa. China, Jepang, India, Korea Selatan, Taiwan, Jerman hingga Inggris.

“Perusahaan batu bara bisa menghajikan tuan guru, mengumrahkan kyai,” kata Ahmad Khairuddin, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Kalimantan Selatan. “Ini sangat jelas, siapa saja yang dapat.”

Khairuddin menuturkan masalah batu bara erat kaitannya dengan ketidakadilan. Pembangunan mesjid, langgar hingga pesantren oleh perusahaan, katanya, tak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan korporasi. Persoalan agama, demikian Khairuddin, tak sekadar soal halal dan haram, melainkan juga perbaikan lingkungan. Muhammadiyah, berkomitmen akan menyerukan masalah tersebut pada setiap khotbah salat Jumat.  Dia mengakui fikih lingkungan sifatnya lebih elitis—tak macam materi agama lainnya.

Masalahnya, orang-orang Banjar tak hanya berhadapan dengan politik regional, namun juga kapital raksasa global.

Laporan  Bank Track pada masing-masing akhir 2013—2014 menyebutkan sedikitnya 12 lembaga keuangan internasional, turut mendanai aktivitas pertambangan komoditas tersebut di Indonesia. Pada periode 2011—2013, Standard Chartered menggelontorkan uang paling besar di antara 12 lembaga finansial itu, yakni mencapai 1,15 miliar Euro. Bentuknya adalah pinjaman maupun penjaminan surat utang. Lainnya adalah ANZ, UBS, Bank Mandiri, Mitsubishi UFJ, JPMorgan Chase, Bank of China, China Development Bank, Citi, HSBC, Sumitomo Mitsui dan Bank of America. Secara umum, dana yang dikucurkan kesebelasnya adalah di bawah 375 juta Euro—tertinggal jauh dengan capaian Standard Chartered.

Riset itu juga menunjukkan sedikitnya terdapat 20 bank internasional yang menggelontorkan uangnya untuk pertambangan batu bara global selama 2005—2014. Terbesar, berasal dari JPMorgan Chase yakni mencapai 21,52 miliar Euro. Sedangkan posisi buncit diduduki oleh Credit Agricole, 7,15 miliar Euro. Bank Track juga mencatat tren meningkatnya pembiayaan empat bank asal China dalam pendanaan tersebut: China Construction Bank, Industrial Commercial Bank of China, Bank of China dan Agricultural Bank of China.

Saya mulai memahami bagaimana industri batu bara mulai dikembangkan saat Presiden Soeharto berkuasa, tepatnya pada 1981.

Satu riset  UIN Antasari pada 2012 menjelaskan, terdapat tiga perusahaan generasi pertama yang diberikan konsesi. Mereka adalah PT Adaro, PT Arutmin dan PT Chong Hua OMD dengan area sekitar 230.000 hektar. Masing-masing berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong; Kabupaten Kota Baru; dan Kabupaten Banjar.   Pada 1993 dan 1996, Soeharto memberikan masing-masing izin kembali kepada lima perusahaan dan 11 perusahaan, melalui Keputusan Presiden.  Semuanya adalah kontrak generasi kedua dan ketiga.

“Modal dan kekuasaan menjadi kekuatan yang besar,” kata Chalid Muhammad, Ketua Serikat Hijau Indonesia pada Desember.  “Siapa yang melawan Soeharto, pasti dicap anti pembangunan.”

Chalid punya latar belakang tinggal di Banjarmasin selama 1990—1994. Saat itu, dia aktif menjadi aktivis lingkungan sekaligus pengajar di sekolah tinggi ilmu hukum. Dia mengatakan perlawanan terhadap daya rusak batu bara sebenarnya bermunculan, namun tak cukup bikin gentar para perusahaan. Setelah rezim otonomi daerah,  kekuatan politik dan modal bertambah besar dengan hadirnya gerombolan preman lokal.

“Mengapa kekuatan kelompok Islam, sebagai mayoritas, tak bisa hentikan daya rusak batu bara?” tanya saya.

“Perlawanan mereka ada, namun belum sebanding dengan daya rusak yang terjadi,” jawab Chalid. “Gerakan lingkungan hidup harus masuk ke kelompok-kelompok keagamaan.”

Saya ingat aksi gabungan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa dalam upaya melawan daya rusak batu bara pada 3 tahun lalu. Mereka memblokade kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara sebagai aksi protes ketidakadilan energi antara Kalimantan dan Jawa. Tetapi sayangnya, aksi serupa tak lagi terdengar. Tak ada pengaruh besar pula sesudahnya.

Saya kira, minimnya kritik para pemuka agama juga dipengaruhi sejarah manis mereka dengan kekuasaan. Human Rights Watch dalam risetnya soal kebebasan berkeyakinan, misalnya, menyebutkan pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975 bertujuan untuk menjembatani para pemuka agama dan negara. Saya sadar, sejak masa Al Banjari, hubungan politik dan otoritas agama cenderung tak pernah berubah.

“Untuk penegakan hukum, Kalimantan Selatan adalah yang terberat,” ujar Ketua Asosiasi Perusahaan Batu bara Indonesia (APBI) Supriatna Suhala, pada saya Januari lalu. “Haji-haji juga itu sudah menjadi raja kecil.”

Supriatna menyatakan  ketika otonomi daerah diberlakukan pasca 2000, izin pertambangan menjadi tak tertata.

Ada kekuasaan lokal yang mendapatkan keuntungan. Pengawasan pemerintah pun tak maksimal, terutama untuk para penambang liar.  Penambangan model tersebut,  katanya, adalah yang tak mau membayar pajak dan tertib soal lingkungan. Ini berbeda dengan perusahaan asing yang memiliki izin kontrak karya. Perusahaan multinasional, papar Supriatna,  jauh lebih patuh pada kewajiban finansial maupun lingkungan. Masalahnya, pasar bagi batu bara ilegal tetap tercipta. Ada yang menjadi pemasok sekaligus penadah.

“Para haji itu tengah berebut kavling untuk perluasan konsesi, selain jalur distribusi kapal pengangkut,” kata Ali al Habsyi, penganut Syiah sekaligus pendiri Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Kalimantan Selatan, Maret. “Namun, semangat perlawanan terhadap para tiran tidak muncul.”

“Apa ulama  tak tahu atau tak mau sadar soal batu bara?” tanya saya.

“Mereka tahu, tapi tak memiliki keberanian,” jawab Ali. “Ulama lebih memilih berkonspirasi dengan kekuasaan dan modal, dibandingkan mengurus soal lingkungan. Ini tak ada duitnya.”

Masalah tentunya tak hanya menghampiri perusahaan lokal, namun juga multinasional.

Berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), piutang negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara sepanjang 2005—2013 mencapai Rp1,30 triliun, yang berasal dari ditunggaknya iuran tetap dan royalti. Pada 2014, KPK melakukan pengawasan terhadap tata pengelolaan  pertambangan pada 12 provinsi kaya tambang, dan Kalimantan Selatan salah satunya.

Tujuannya, tindak pidana korupsi dapat dicegah dan kerugian negara dapat diperoleh maksimal. Dari 12 provinsi tersebut, jumlah piutang total mencapai sekitar Rp905 miliar.

“Ini oligarki. Mereka yang berduit, akan mengontrol kekuasaan dan sumber daya alam. Jaringan ini mengerikan,” kata Mujiburrahman dari UIN Antasari.

“Kapan akan ada perubahan?” tanya saya.

“Saya khawatir pembalikan kesadaran orang Banjar dikarenakan adanya bencana terlebih dahulu,” kata Mujiburrahman. “Tetapi, saya tak mengharapkan kiamat itu terjadi.”

Kerusakan akibat batu bara bukan tak nyata. Mulai dari China  hingga Kalimantan. Dari Shanghai hingga Banjarmasin. Riset dan  diskusi pelbagai organisasi lingkungan nasional maupun internasional yang saya pelajari menyatakan, kerusakan itu terbentang dari tanah, air dan udara. Ada perampasan lahan para petani. Pencemaran sungai-sungai Kalimantan. Memburuknya kesehatan akibat letusan partikel pencemar ke udara. Saya pun ingat seorang sepupu perempuan, yang anaknya pernah mengalami batuk berkepanjangan, akibat debu dari truk-truk pengangkut batu bara.

Masalahnya, komoditas ini akan jadi persoalan di masa mendatang.

Ada rencana proyek pembangkit listrik raksasa di Batang, Jawa Tengah—dengan sokongan  Grup Bank Dunia. Ada pula kebijakan mengubah energi minyak menjadi batu bara, oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf  Kalla. Namun di sisi lain, orang-orang Banjar—sebagaimana warga yang tinggal di area kaya tambang— terus berhadapan dengan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Kematian anak-anak kecil di lubang tambang di Kalimantan Timur, adalah salah satu imbas terburuk.

“Sembilan anak yang tewas di lubang tambang hanyalah salah satu potret buruk industri energi fosil,” kata Ki Bagus Hadikusuma, pengkampanye dari Jaringan Advokasi Tambang. “Tapi pemerintahan Jokowi terang-terangan merayu investor untuk pembangunan pembangkit listrik batu bara.”

Di balik peliknya perihal batu bara dan Al Banjari, masalah ini  tetap saja membuka kembali kenangan saya di masa lalu.

Pengajian-pengajian yang pernah saya ikuti. Ulama-ulama yang bertahan dalam kesederhanaan mereka. Ini  juga adalah ingatan soal orang-orang yang saya hormati dalam memberikan pemahamannya tentang nasihat kebaikan:  berani mengubah keadaan saat kemungkaran terjadi. Baik melalui perbuatan, perkataan, hingga ucapan dalam hati, sebagai selemah-lemahnya iman.

Namun kemungkaran karena batu bara, saya kira, tak akan pernah bisa dihentikan sejengkal pun oleh tafsir penuh kebencian. Atau lebih buruk, yang menghamba pada kekuasaan.

 

 

Leave a comment

Filed under BANKING, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS, POLITICS, URBAN ISSUES

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s