Bara dari Tanah Laut

Oleh Anugerah Perkasa

882 words

SAYA BERTEMU ADRIANSYAH untuk pertama kalinya saat meliput sidang korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta pada awal bulan ini. Tubuhnya kurus dan berkulit sawo matang. Rambut lurusnya disisir rapi. Suaranya relatif tak begitu besar, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim. Namun, Adriansyah bukan orang sembarangan. Dia adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut untuk dua kali masa jabatan, yakni 2003-2008 dan 2008-2013. Usianya kini 61 tahun.

“Saya sakit pembengkakan hati. Opname satu bulan di Surabaya pada 2013,” kata Adriansyah dalam persidangan itu. “Badan saya  menjadi kurus, Yang Mulia.”

Saya mengetahui nama Adriansyah dari pemberitaan sejak April lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya ketika diduga menerima suap dari PT Mitra Maju Sukses (MMS)— terkait dengan pengurusan izin usaha pertambangan, saat dirinya berada di Bali. Ada uang Rp1 miliar,  US$50.000 dan SGD50.000 yang ditemukan.

Adriansyah—terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan—, ditangkap saat partai tersebut menggelar Kongres IV PDIP di Sanur. KPK pun menetapkan Direktur Pemasaran PT MMS, Andrew Hidayat sebagai tersangka kasus penyuapan tersebut. Pada pekan ini, Andrew dihukum 2 tahun penjara karena perbuatannya.

Bagi saya, pertalian suap dan izin batu bara tak sekadar soal korupsi.  Masalah ini, juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.

Kabupaten Tanah Laut memang terkenal dengan kekayaan tambangnya. Mulai dari batu bara, bijih besi, emas, mangan dan platina.  Pelaihari, ibukota Tanah Laut, dapat ditempuh sekitar 2 jam dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan adalah produsen terbesar kedua batu bara, setelah Kalimantan Timur. Pada tahun ini, total produksi nasional diperkirakan mencapai lebih dari 400 juta metrik ton.

Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 wilayah kecamatan dengan total luas wilayah daratan 363.135 Ha.  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, peruntukan lahan bagi industri besar pengolahan hasil perkebunan dan pertambangan dapat ditempatkan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap seluas 4.357 Ha.

Saya pernah menyusuri satu desa di Kecamatan Kintap, salah satu kecamatan di Kabupaten Tanah Laut,  pada 3 tahun silam. Saya melihat lubang-lubang tambang. Truk-truk yang tak berhenti operasi. Di tengah cerita Adriansyah tentang korupsi, pencemaran udara dan air pun kian membumbung.

Laporan pada Agustus, Universitas Harvard dengan Greenpeace mengungkapkan penggunaan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dapat mengakibatkan kematian prematur. Penelitian itu memaparkan rencana pembangunan 100 lebih PLTU di Indonesia dapat mengancam lebih dari 15.000 jiwa terkait dengan kematian tersebut—karena eksploitasi batu bara berlebihan. Studi gabungan itu menggunakan model atmosfer terbaru untuk menjelaskan fenomena tersebut.

“Emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara membentuk partikel dan ozon yang merugikan kesehatan manusia,” kata Shannon Koplitz, peneliti dari Universitas Harvard dalam keterangannya. “Indonesia adalah salah satu negara di dunia dengan rencana terbesar untuk memperluas industri batu bara.”

Studi Greenpeace pada Desember terkait dengan pencemaran air akibat pertambangan batu bara, pun mengungkapkan fakta lainnya. Di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, organisasi lingkungan itu menemukan contoh terburuk dalam di kawasan konsesi tambang. Pepohonan yang mati karena kering. Kolam limbah dan lubang-lubang tambang yang terbengkalai.

Laporan itu memaparkan sebagian besar kegiatan korporasi melewati batas baku mutu pemerintah. Baik soal keasaman maupun kandungan logam berat.  Dan ini adalah wilayah di mana Adriansyah memimpin selama 10 tahun berturut-turut.

Tentunya, batu bara menjadi masalah internasional.

Tak hanya soal harga yang kian terpuruk di kisaran US$50 per metrik ton kini—dari US$100 lebih pada 4 tahun lalu . Namun juga komitmen dua negara raksasa,  Amerika Serikat dan China untuk mengurangi operasi PLTU di wilayahnya masing-masing. Tujuannya, konsumsi batu bara untuk energi dapat ditekan  dan emisi gas rumah kaca akan melorot. Mungkin saja, hal ini  bukanlah kabar baik bagi sebagian pebisnis. Ada perusahaan batu bara yang tutup, baik di tingkat internasional hingga lokal.

“Batu bara sudah rusak. Perusahaan saya sudah berhenti Desember lalu,” kata Suparta, Direktur PT Indo Mineral—saat menjadi saksi, dalam persidangan Adriansyah. “Ini dimulai sekitar 2013 lalu hingga hari ini.”

Saya kira Suparta benar soal ini.

Tekanan publik terhadap penggunaan energi kotor pun terus berlanjut. Tak hanya korporasi penambang, namun juga terhadap sektor keuangan. Bank Track, satu organisasi sipil yang berbasis di Nijmegen, Belanda, menyatakan sedikitnya enam bank global memampangkan komitmen mereka untuk menghindari pembiayaan industri batu bara.

Mereka adalah ASN Bank (Belanda), Banco Fie (Bolivia), Ekobanken (Swedia), New Resource Bank (AS) dan Ethikbank serta Umweltbank (keduanya dari Jerman). Komitmen ini dilakukan menjelang pertemuan penting Konferensi Perubahan Iklim PBB pada Desember nanti.

“Bank bank ini mengirimkan pesan kuat menjelang COP 21 bahwa fortofolio perbankan perlu digosok bersih dari pembiayaan bahan bakar fosil,” kata Catalina von Hildebrand dari Bank Track. “Tentu tantangan lebih besar adalah bank-bank multinasional yang menjadi bankir industri batu bara.”

Dan soal batu bara, Tanah Laut  tentunya tak sendiri.

Ada kabupaten-kabupaten lain yang terbentang dengan kekayaan cadangan batu hitam itu di Kalimantan Selatan. Mulai dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, hingga Kabupaten Tabalong. Masalahnya pun tak jauh berbeda: kerusakan lingkungan dan ketidakadilan akses energi.

KPK sendiri menemukan sepuluh masalah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara—yang berpeluang munculnya tindak pidana korupsi. Dari izin usaha pertambangan, kewajiban pelaporan secara reguler, minimnya penerimaan negara sampai reklamasi serta kegiatan pasca-tambang.

Lembaga itu menyatakan sedikitnya 6.095 perusahaan yang terdiri dari pemegang Izin Usaha Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan Kontrak Karya (KK) kurang bayar atas kewajibannya pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di sini ada royalti dan iuran tetap.

Adriansyah, melangkah keluar secara perlahan dari ruang sidang di  Pengadilan Tipikor sore itu. Ada keluarga dan teman-temannya yang menyambutnya. Dia pun tersenyum sumringah. Mereka mulai bercakap-cakap.

Namun bara  korupsi yang dinyalakannya dari Tanah Laut, saya kira, tak akan cepat padam.

2 Comments

Filed under UNCATEGORIZED

2 responses to “Bara dari Tanah Laut

  1. Terkadang 0rang tidak pernah memikirkan anak cucunya pak………..mereka ingin selalu uang-uang dan uang yang ada dalam pikiranya padahal jika lahan habis mereka juga rugi sendiri……….dan untuk membrantas mafia logig juga sulit dan hampir kebanyakan lolos dari jerat hukum.

  2. Shion

    nice writing🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s