Cermin Lembor, Cermin Kandeman

Oleh Anugerah Perkasa

979 words

SAYA BERTEMU Kornelis Anto dalam acara Panen Raya pada suatu siang, pertengahan November lalu. Kornelis adalah petani padi dari Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Topi Rea dan baju Songke dikenakannya hari itu. Menjelang tengah hari, perayaan tersebut mulai dipadati ratusan orang. Ada umbul-umbul. Tenda bagi para tamu. Spanduk berisi ucapan selamat datang.  Ada pula tujuh traktor  berjejer di pinggir jalan. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman belum juga datang.

“Kami mengharapkan dibangunnya jalan usaha tani.” katanya. “Kami harus memikul padi setengah kilometer hingga dua kilometer ke jalan raya.”

Harapan itu tak hanya  berasal dari Kornelis. Ada pula Henricus Langgu, Pius Nani dan Remigius Robi. Semuanya petani asal Lembor. Mereka meminta pemerintah bisa membangun jalan tersebut untuk memudahkan pekerjaan. Plus bantuan mesin pembajak hingga alat pengetam padi.  Tetapi,  keresahan masih merayap di antara mereka: ancaman pertambangan.

Nusa Tenggara Timur  memang dikenal sebagai salah satu wilayah pertambangan mineral macam emas dan mangan.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan provinsi itu memiliki sumber daya mangaan sedikitnya 350.000 ton dan emas mencapai 544.698 ton. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT memaparkan paling tidak terdapat empat kecamatan yang memiliki potensi emas, mangan dan marmer di Kabupaten Manggarai Barat. Mereka adalah  Kecamatan Boleng, Kecamatan Komodo, Kecamatan Kuwus dan Kecamatan Sanonggoang. Para petani Lembor yang saya temui siang itu, tak setuju pertambangan menggantikan sawah-sawah mereka.

“Kami menolak tambang di Manggarai Barat,” kata Kornelis.

“Ini daerah irigasi. Pemerintah akan rugi sendiri,” kata Henricus.

Lain di Lembor, lain pula di Kandeman. Sebelum berangkat ke NTT, saya bertemu Cayadi, petani paruh baya dari Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dalam satu unjuk rasa di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Dia melakukan aksinya di depan kantor Kedutaan Besar Jepang bersama para  petani dan aktivis lingkungan lainnya. Jaket hitam dan peci bulat berwarna putih dipakainya pada siang itu. Tangan kanannya memegang alat pengeras suara.

“Saya memohon Jepang jangan mencairkan uangnya. Kami sudah disengsarakan,” kata Cayadi. “Apa pun alasannya, warga tetap menolak pembangunan PLTU.”

Masalah Cayadi mungkin serupa tapi tak sama dengan Kornelis Anto. Di Kabupaten Batang, pemerintah meloloskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sejak 2011 lalu. Sebagian besar petani Kandeman kehilangan lahan garapan, sekaligus mata pencaharian mereka. Proyek yang akan berdiri di atas lahan seluas 225 hektar—menggusur area sawah produktif— itu dibangun oleh perusahaan gabungan Indonesia dan Jepang, PT Bhimasena Power Indonesia. Pembangkit listrik itu akan menjadi penghasil energi terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas mencapai 2×1.000 Megawatt.

Saya belajar banyak dari kedua petani itu. Namun, masalah tambang tak sekadar perubahan fungsi lahan.

Perluasan modal, saya kira, adalah bagian penting dari persoalan tambang. Ekspansi perusahaan tambang secara global, selain dipompa kapital sendiri, juga disokong penuh pembiayaan perbankan nasional dan internasional. Hal itu dipaparkan laporan terbaru Fair Finance Guide International  (FFGI) dan Bank Track pada awal November. Studi itu mengungkapkan bagaimana 75 lembaga finansial global—dengan 25 bank teratas dunia— mengucurkan sedikitnya US$931 miliar untuk pembiayaan energi fosil sepanjang 2009—2014. Ini terdiri dari sektor batu bara, minyak dan gas serta pembangkit listrik.

“Ini mengidentifikasi prioritas yang mengkhawatirkan. Bank lebih memberikan dananya ke energi kotor,” kata Alexandre Naulot, Juru Bicara FFGI.

Laporan berjudul Undermining Our Future: A Study of Banks’ Investments in Fossil Fuels and Renewable Energy membongkar bagaimana 25 lembaga keuangan terbesar asal Amerika Serikat, Uni Eropa hingga Asia,  turut menyokong pengembangan bisnis energi fosil yang terjadi dalam 6 tahun terakhir. Pembiayaan itu  a.l. datang dari Citigroup (U$76,45 miliar); Barclays (US$61,73 miliar); BNP Paribas (US$56,68 miliar);  Deutsche Bank (US$53,01 miliar);  Mitsubishi UFJ Financial (US$50,04 miliar); UBS (US$38,73 miliar); ICBC (US$27,83 miliar); ING Group (US$22,35 miliar); UniCredit (US$21,18 miliar) serta Santander (US$14,11 miliar).

FFGI dan Bank Track juga menemukan tidak adanya komitmen untuk melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Jika terdapat komitmen, demikian laporan tersebut, maka relatif tanpa makna, karena peningkatan pembiayaan energi fosil jauh lebih tinggi. Diketahui, proporsi investasi untuk pembiayaan energi terbarukan secara global hanya berkisar 6%—8% sepanjang 6 tahun terakhir, sedangkan alokasi kucuran dana energi fosil mencapai 62%.

Ini pun terjadi di Tanah Air.

Laporan itu juga menelanjangi sedikitnya sepuluh bank yang terdiri dari lembaga keuangan asing dan domestik, ikut membiayai energi kotor sepanjang 2009—2014. Totalnya mencapai  US$181,41 miliar. Penelitian itu menemukan lima lembaga keuangan asing dan lima bank domestik mencatatkan pertumbuhan pembiayaan di sektor energi kotor berkisar pada 73%—100%. Mereka adalah Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial, HSBC, PT Bank Mandiri Tbk, OCBC, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, CIMB Group, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Panin Tbk. Masalah alokasi memang jadi perkara penting.  Pembiayaan energi terbarukan macam turbin angin, tenaga surya, panas bumi dan hidro, dari bank-bank tersebut hanya tumbuh sekitar 1%—2%.

“Indonesia masih menjadi incaran teknologi batu bara, padahal teknologi itu kotor,” kata Rotua Tampubolon, Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia.

Rekomendasi laporan tersebut meminta perbankan mulai mengurangi porsi pembiayaan mereka di sektor energi kotor, dimulai dari batu bara. Apalagi, kedua negara raksasa, Amerika Serikat dan China, mulai menutup pembangkit listrik berbasis batu bara di negara masing-masing. Selain itu, juga mengurangi ketergantungan terhadap impor energi batu hitam itu, dalam rangka mengurangi efek pemanasan global.  FFGI dan Bank Track juga meminta agar lembaga keuangan tersebut mempublikasikan investasinya—pembiayaan langsung, jaminan obligasi serta layanan keuangan lainnya—untuk setiap jenis sektor energi yang dibiayai.

Masalah ini membuat saya membaca kembali surat para petani untuk Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

Surat tersebut tak hanya dari petani dari Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, macam Cayadi. Namun juga datang dari kelompok petani di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten Jepara—yang telah lebih dulu memiliki PLTU.  Mereka minta pemerintah Jepang menyetop semua pembiayaan proyek batu bara di Indonesia. Operasi pembangkit listrik tersebut, kata warga, telah mempengaruhi kehidupan mereka. Baik para petani maupun nelayan. Pemerintah Jepang juga didesak merilis kebijakan yang lebih menopang pembiayaan energi terbarukan di Tanah Air.

“Berhentilah membuat keuntungan dengan menyebabkan penderitaan orang-orang di Indonesia,” demikian isi surat tersebut.

Usai membacanya, saya mengingat kembali Kornelis Anto dari Lembor.  Ada topi Rea dan baju Songke yang dipakainya saat Panen Raya tiba. Di suatu siang, pertengahan November lalu.

 

Leave a comment

Filed under BANKING, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, HUMAN RIGHTS, UNCATEGORIZED

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s