Kutukan Minyak Putri Tujuh

 Anugerah Perkasa

1.822 words

 

SUHANTO MELANGKAH pulang ke rumah setelah menghabiskan waktu berbincang dengan teman-temannya, malam itu. Dia memang sering  berkumpul di Lapangan Badminton dengan para tetangganya. Tempat itu kadang dijadikan arena perlombaan bulu tangkis sekaligus menjadi ajang bermain anak-anak. Suhanto berusia 45 tahun. Kulitnya sawo matang dan rambutnya keriting. Dia adalah warga Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Riau. Pada pukul 10.00,  tayangan televisi di rumah pun mulai ditontonnya selama 20 menit kemudian.

Bummm!

Suhanto terkejut. Dia melihat malam itu menjadi sangat terang. Dari balik jendela, dia menyaksikan api yang berkobar  besar dari dalam Unit Pengolahan II PT Pertamina (Persero).  Asap tebal kian membumbung. Dia sontak membangunkan istri dan anaknya yang tengah terlelap. Mereka pun keluar dari rumah. Suhanto memacu sepeda motor bebeknya.

“Api sangat tinggi, muka ini panas semua,” kata Suhanto. “Saya langsung mengungsikan keluarga ke rumah saudara.”

Suhanto tak sendirian. Warga Kelurahan Tanjung Palas pun berhamburan keluar dari rumah. Ada yang membawa sepeda motor atau mobil. Ada pula yang keluar dengan berjalan kaki. Semuanya panik.  Ledakan itu berasal dari Pemanas 211-H1 milik Pertamina, yang berlokasi di Jalan Putri Tujuh. Minggu malam, 16 Februari 2014, warga khawatir dan sebagian akhirnya berkumpul di depan gerbang Unit Pengolahan II Pertamina. Mereka melakukan protes. Sebagian besar tinggal di Kelurahan Tanjung Palas dan Kelurahan Jayamukti, Kota Dumai.

“Semua orang menangis di sana sini,” kata Ahmad Dimiati, Ketua RT 10. “Saya mengajak warga lainnya untuk demo di depan Unit Pengolahan Pertamina.”

“Saya keluar rumah menjauhkan diri dari kilang dengan Mamak,” kata Winarni, warga Kelurahan Tanjung Palas lainnya.

“Malam itu saya hanya dengan kain sarung,” kata Sofyan, salah seorang tokoh masyarakat. “Warga di luar saling bertabrakan.”

Saya menyaksikan empat video berita yang memuat ratusan masyarakat berkumpul di depan pintu gerbang Unit Pengolahan tersebut. Mereka mengguncang-guncang pagar. Berteriak memprotes terjadinya ledakan tersebut. Namun Pertamina dijaga ketat oleh kepolisian. Mobil pemadam kebakaran pun ada di sana. Negosiasi akhirnya dilakukan malam hingga menjelang pagi.

“Mereka tak bisa kasih keputusan apa-apa,” kata Dimiati. “Tapi, kami meminta kesepakatan tertulis yang ditandatangani sepuluh tokoh masyarakat.”

Salah satu kesepakatan itu memuat soal relokasi masyarakat ke area yang lebih aman dari operasi Unit Pengolahan II Pertamina. Mereka juga meminta ada area hijau sehingga warga tak terkena imbas operasi pengolahan minyak tersebut—yang sampai sekarang belum direalisasikan. Keterangan resmi Pertamina memaparkan ledakan besar pada malam tersebut disebabkan oleh proses peningkatan suhu pada Hydrocracking Unit 211, namun percikan api tetiba muncul dari Pemanas 211-H1.

Dan, ledakan dari kilang minyak, hanyalah salah satu persoalan. Bau yang menyengat, kebisingan serta dugaan percikan minyak—pada proses pengolahan— adalah problem lainnya.

“Bau busuk menimbulkan sakit di ulu hati dibarengi rasa mual,” kata Suhanto, yang juga adalah Sekretaris Tim Kerja Dampak Lingkungan Pertamina terhadap Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas. “Kami merasa kehilangan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.”

Saya pun menemui Sofyan, salah satu tokoh masyarakat, pada pertengahan Agustus lalu. Umurnya kini 73 tahun. Dia memakai kacamata tebal. Baju pendeknya tak dikancing, memperlihatkan kaos singlet yang melekat pada tubuh kurusnya. Sofyan menceritakan persoalan warga dengan Unit Pengolahan Putri Tujuh telah berlangsung sejak 1990-an.

Pada Mei 2012, warga pun sempat protes tentang percikan butiran kuning dan hitam yang jatuh pada atap rumah maupun jemuran pakaian. Sofyan membuka kumpulan kopi berita-berita yang dimuat koran lokal 3 tahun silam. Saya pun membacanya. Ada tudingan bahwa bintik kuning itu berasal dari Unit Pengolahan II Pertamina. Dia menggambarkan butiran kuning itu macam gumpalan tepung yang mengering dan bintik hitam seperti minyak. Namun, ada pula bantahannya.

“Berdasarkan hasil laboratorium kami, sampel bintik kuning itu bukan berasal dari kilang,” kata Manajer Hukum dan Urusan Umum Unit Pengolahan II Pertamina, Fardi, seperti dilansir Dumai Pos pada Mei 2012. “Kandungan sulfur itu sangat kecil, yakni 0, 18 ppm dan kilang beroperasi normal.”

Kilang Unit Pengolahan atau Refinery Unit (RU) II di Dumai berdiri sejak 1974 dan kini menghasilkan sedikitnya delapan produk olahan yakni LPG, premium, kerosin, avtur, pertadek, solar, UCO dan Green Coke. Kapasitasnya mencapai 170 juta barel minyak per hari. Hasil olahan itu didistribusikan ke Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Kilang ini juga dikenal sebagai Unit Pengolahan Putri Tujuh, karena terletak di jalan dengan nama tersebut. Berdasarkan data statistik, industri pengolahan terkait dengan industri minyak dan gas mendominasi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kota tersebut hingga 46,99% pada 2013.

Walaupun demikian, ketika Pertamina melakukan kuisioner pada 3 tahun silam,  Sofyan melingkari pilihan sangat setuju—untuk kebisingan maupun bau dari aktivitas kilang yang mengganggu. Demikian pula, untuk pertanyaan-pertanyaan tentang pencemaran lingkungan dan kesehatan terkait dengan operasi unit pengolahan tersebut.

“Bebaskan warga dari kecemasan berkepanjangan,” tulis Sofyan dalam kolom harapan pada kuisoner tersebut.

Dalam Laporan Keberlanjutan 2014, Pertamina menyatakan terjaganya kinerja perseroan akan menjamin keberlanjutan bisnis serta kontribusi kepada masyarakat— khususnya yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Masyarakat, demikian Pertamina, merupakan pemangku kepentingan utama untuk mendukung operasi. Ada dua kegiatan yang dilakukan, yakni Tanggung Jawab Sosial dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi upaya untuk meminimalkan dampak sosial melalui pelibatan masyarakat lokal,” tulis Pertamina. “Bina Lingkungan merupakan manfaat tidak langsung yang dirasakan dari keberadaan perseroan.”

Khusus di Dumai, kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan melalui program kemandirian, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dan lingkungan. Dari budi daya jamur tiram putih hingga pembuatan jalan dan penanaman bakau.

Tapi, jawaban atas harapan Sofyan nampaknya tak jua tiba.

DI PENGHUJUNG DESEMBER 2014, sedikitnya 73 perwakilan masyarakat menandatangani surat peninjauan kembali atas kelaikan Unit Pengolahan Putri Tujuh. Surat itu ditembuskan ke Presiden Joko Widodo—yang dilantik pada Oktober—setelah memenangkan Pemilu Presiden 2014. Mereka mengeluhkan suara ledakan yang hampir terjadi setiap tahun sejak 2006. Selain itu ada bau yang menyengat.

“Kilang mengeluarkan bau menyengat, menghilangkan selera maka dan sulit bernafas,”demikian surat tersebut. “Dalam setahun bisa mencapai tujuh kali dengan waktu berkisar satu sampai dengan tiga hari.”

“Pada Maret 2014, suara bising memekakkan telinga sehingga warga tidak bisa tidur,” papar mereka lagi. “Anak-anak sekolah tidak bisa belajar dengan tenang selama dua hari.”

Surat itu memaparkan kejadian demi kejadian yang berlangsung sepanjang tahun lalu. Dari Februari—Desember. Dari bau yang menyengat, suara gemuruh dan bising, sampai ledakan dari Unit Pengolahan Putri Tujuh. Menurut mereka, alarm penanda bahaya—macam kebakaran—tidak pernah berfungsi bagi masyarakat. Salah satu permintaan warga adalah relokasi di tempat yang lebih aman.

Saya mewawancarai Bambang Suriyanto, Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai, melalui telepon akhir Agustus lalu. Pada November 2014, dirinya melihat asap tebal hitam membumbung. Bambang mengerti ada sesuatu yang terjadi di Unit Pengolahan II tersebut.  Biasanya, papar dia, dari kerusakan alat pemanas hingga saringan udara perusahaan tersebut.

“Saya langsung telepon mereka, tanya ada apa?” kata dia. “Mereka bilang, akan dilaporkan dan ini tengah dikerjakan laporannya.”

“Bagaimana dengan bau?” tanya saya.

“Saya mengecek sendiri, datang ke rumah penduduk. Memang ada bau, saat itu,” jawabnya.

“Apakah pernah ada sanksi?”

“Belum ada sanksi yang diberikan, karena mereka berjanji akan memperbaiki.”

Pada akhir tahun lalu, KLH Dumai pun menyurati Unit Pengolahan II Pertamina terkait dengan kebisingan dan bau yang dikeluhkan warga sekitar. Ada tiga poin yang disampaikan yakni Pertamina diminta segera memperbaiki kerusakan peralatannya, meminta asap untuk tak terlalu besar dan mengurangi kebisingan hingga menginformasikan kepada masyarakat jika ada peralatan yang tak berfungsi baik.

Ketika saya tanya soal relokasi, Bambang menyatakan dukungannya terhadap permintaan tersebut.

Dalam Laporan Keberkelanjutan 2014, Pertamina menyalurkan dana Bina Lingkungan Rp1,42 triliun atau meningkat 10% dibandingkan pada 2013 yakni RP1,29 triliun. Dana itu disalurkan pada bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, pengembangan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, sosial kemasyarakatan, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peduli.

“Kami terbuka soal relokasi, tetapi harus melibatkan Pemerintah Daerah,” kata Wianda Pusponegoro, Wakil Presiden Komunikasi Perusahaan PT Pertamina. “Kami tidak bisa bergerak sendiri.”

“Dulu ada tim bersama dari Pertamina, Pemerintah Daerah dan perwakilan masyarakat tapi berputar-putar saja jawabannya,” kata Ahmad Dimiati. “Sampai hari ini tak ada perkembangannya.”

Saya kira, operasi bisnis Pertamina akan tetap mencemaskan Dimiati maupun Sofyan.

Rencananya, Unit Pengolahan II Pertamina itu  akan meningkatkan kapasitas penyimpanan minyak mentah dengan menyewa tiga tangki rakasasa milik PT Chevron Pacific Indonesia, perusahaan migas asal Amerika Serikat. Masing-masing tangki tersebut mampu menyimpan minyak mentah hingga 170.000 barel. Secara umum, Pertamina juga akan mengembangkan kapasitas kilang minyak dengan mengembangkan tiga Grass Root Refinery (GRR) masing-masing pada 2019, 2022, dan 2024. Perseroan itu memperkirakan peningkatan konsumsi nasional bahan bakar minyak akan mencapai sekitar 2,5 juta barel per hari atau melonjak dari 1,5 juta barel per hari saat ini.

“Pertamina memerlukan peningkatan kapasitas kilang dan mengembangkan kilang baru skala dunia,” kata Rachmad Hardadi, Direktur Pengolahan Pertamina. “Solusi jangka panjang dibutuhkan untuk memastikan ketahanan pasokan yang semakin mengecil.”

Masalah Dumai tak hanya terhenti pada soal api dari kilang minyak, namun juga asap.

Kota tersebut pernah diselimuti kabut asap sepanjang 2013—2014 karena pembakaran hutan dan lahan. Pada tahun lalu, Dinas Kehutanan Riau menyatakan lokasi sejumlah titik api berada pada  Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.  Pada Juli 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan titik api di Dumai mencapai 35 titik.  Penyebabnya,  pembersihan lahan yang  diduga dibakar di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri.

Perkebunan sawit memang menjadi primadona di Kota Dumai

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas area kelapa sawit di sana mencapai 36.345 ha pada 2013—dari total luas area kota yang kira-kira mencapai  172.700 ha— atau meningkat 3% dibandingkan luas area pada tahun sebelumnya yakni 35.265 ha. Ini adalah luas area terbesar dibandingkan dengan perkebunan tanaman karet atau yang lainnya.  Total produksi sawit selama 2012—2013 masing-masing mencapai 75.000 ton lebih.

Laporan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) pada Agustus menyatakan sedikitnya masing-masing lima perusahaan sawit dan hutan tanaman industri, menjadi tersangka pembakaran hutan sepanjang dua tahun silam. Khusus di Dumai, lahan yang diduga dibakar, sedikitnya mencapai 1.200 ha. Titik panas lainnya, berada di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Luas area yang dibakar pun bervariasi, berkisar dari 30 ha—1.500 ha.

Masalah asap hingga hari ini, memang masih tak tertangani dengan baik.

Sepanjang Januari—Agustus 2015, organisasi lingkungan itu masih menemukan sedikitnya 5.869 titik api di Riau. Di antaranya, ditemukan pada tiga konsesi perusahaan yang telah menjadi tersangka pembakaran hutan 2013—2014. Kabut asap pun berkepanjangan. Salah satu imbasnya, anak-anak di sejumlah tempat—termasuk Dumai, diliburkan untuk pergi ke sekolah. Tingkat polusi udara di sana, kian membahayakan.

“Monokultur sawit dan hutan tanaman industri berdampak pada kebakaran hutan,” kata Woro Supartinah dari Jikalahari.

Dan dari Dumai pula, saya menyaksikan kilang-kilang hitam raksasa dioperasikan.  Pipa-pipa yang panjang. Api yang menyala dari cerobong pembuangan.  Namun, tak jauh dari sana— di Kelurahan Tanjung Palas,  saya pun melihat jarak  antara tembok pembatas unit pengolahan, berdekatan dengan rumah Sofyan dan sejumlah warga lainnya. Tak lebih dari 10 meter. Ada Masjid Al-Qiyam di deretannya. Atau Lapangan Badminton— yang juga relatif tak berjauhan dari dinding pembatas—, tempat warga berkumpul sekaligus ajang anak-anak bermain.  Dan ini, membuat saya  tak akan melupakan perkataan Suhanto, malam itu.

“Kalau besi-besi itu adalah objek vital, kami itu apa?” katanya. “Sampai sekarang, kami tak dilindungi.”

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS, LAW, POLITICS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s