Melihat Raksasa dari Tepian

Anugerah Perkasa

627 words

 

SAYA TAK AKAN melupakan Carda, petani tua asal Indramayu, Jawa Barat dengan segala persoalannya. Dia adalah salah satu petani yang kehilangan lahan garapannya karena tergusur akibat pembangunan embung Buburgadung di kabupaten tersebut. Kami bertemu saat siang menyengat, pada Mei 2 tahun silam.  Carda usianya kini 71 tahun. Tubuhnya relatif kurus. Saya ingat ada golok yang tergantung di pinggang kirinya.

“Kalau kuwu mendukung masyarakat, tidak  mungkin ada pembangunan waduk,” tuturnya, saat itu.

Pembangunan embung Buburgadung memang bermasalah sejak awal. Para petani yang menggarap padi belasan tahun silam akhirnya digusur demi pembangunan. Kuwu atau kepala desa tak membela warganya sendiri. Mereka pun melawan. Pada  September 2013, konflik pecah. Penyisiran terjadi. Pembakaran gubuk. Penjarahan harta. Sebagian petani, menderita tekanan jiwa akibatnya.

Tetapi masalah Carda, belum berakhir.

Pemerintah akan memasukkan waduk atau embung sebagai salah satu prioritas pembangunan  infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019 disebutkan, pemerintah akan menyelesaikan 16 waduk yang tengah dibangun dan akan ada 49  waduk baru lainnya. Tujuannya, memenuhi kebutuhan air untuk irigasi dan air baku perkotaan. Selain waduk, Indonesia  juga akan membangun infrastruktur lainnya. Mulai dari pembangunan perumahan, prasarana energi dan ketenagalistrikan, konektivitas nasional, prasarana pita lebar, dan transportasi massal. Dan Buburgadung, hanyalah mencerminkan salah satu persoalan.

Saya kira, akan ada perampasan tanah petani lainnya.

Penelitian Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang proyek-proyek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada akhir 2014, sedikitnya mempertontonkan persoalan ini. MP3EI adalah proyek ambisius Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terbit pada Mei 2011 lalu. Dalam penelitian itu disebutkan proyek mega infrastruktur hanya untuk memfasilitasi pelbagai bisnis skala besar. Tetapi, tidak untuk para petani kecil macam Carda.

“Ekonomi memang terlihat tumbuh, namun akan mengorbankan petani kecil, buruh dan pekerja yang tak terampil,” demikian riset Komnas HAM. “Yang harus disembunyikan dari proyek infrastruktur adalah laba yang sangat besar bagi kontraktor.”

Masalah lainnya pun menyelimuti.

Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari kawasan integral ekonomi, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2016. Kawasan ini akan menjadi perlintasan arus barang, jasa dan yang paling penting—modal. Tak hanya pelanggaran HAM, potensi korupsi pun meningkat karenanya.  Saya kira, aliran dana besar dari sektor swasta dan publik terkait dengan pembangunan infrastruktur, menjadi persoalan tersendiri.  Skema itu dikenal dengan Kemitraan Publik Swasta (KPS), atau Public Private Partnership (PPP). Pemerintah menekankan KPS sebagai salah satu strategi efektif untuk pembiayaan infrastruktur.

Ini pun tak cukup. Lembaga multilateral macam Bank Dunia juga menggelontorkan dana besar-besaran.

Komitmen Bank Dunia di Indonesia akan mencapai US$12 miliar untuk proyek-proyek raksasa selama 3—4 tahun mendatang. Dana itu digunakan untuk energi, ekonomi maritim, kesehatan hingga pendidikan. Indonesia, kian dibanjiri dana ratusan triliun untuk menyokong pembangunan raksasa bidang infrastruktur.

“Saya menawarkan Presiden US$12 miliar untuk 3 sampai 4 tahun mendatang untuk mendukung investasi besar,” kata Jim Yong Kim, Presiden Grup Bank Dunia, Mei lalu.

“Asia Tenggara adalah rumah sebagian orang terkaya, dan juga planet bagi sebagian orang-orang termiskin,” kata Natalia Soebagjo, Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia (TII). “Memerangi korupsi adalah bagian integral untuk pertumbuhan berkelanjutan.”

Saya kira, laporan TII soal potensi korupsi kawasan integrasi Asean tak bisa dipandang sebelah mata.

Ini karena  negara-negara macam Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam, masih berada di bawah skor 50 untuk Indeks Persepsi Korupsi—yang berarti mendekati indikator koruptif, yakni 0. Hanya Malaysia dan Singapura—bagian dari Asean— memiliki skor di atas 50, yang relatif mendekati skor paling bersih, yaitu 100. TII mencatat perdagangan dan investasi lintas negara, akan menciptakan kesempatan baru tindak pidana tersebut. Ini  dimulai dari perdagangan terlarang barang, pencucian uang hingga korupsi proyek infrastruktur skala besar. Infrastruktur, mungkin saja, tak sekadar mendatangkan gelombang kapital, namun juga riak  perampasan lahan dan korupsi.

Tentu semua masalah ini, membuat saya tak akan melupakan Carda. Seorang petani tua asal Indramayu, dengan segala persoalannya.

 

 

Leave a comment

Filed under BANKING, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s