Tag Archives: suku anak dalam

Kutukan Sawit

Oleh Anugerah Perkasa
1.511 words

 

SAYA MENGHADIRI satu diskusi kecil tentang industri kelapa sawit di kawasan Jendral Sudirman, Jakarta Selatan pada awal pekan lalu.  Hanya ada enam peserta plus dua penyaji presentasi. Komputer jinjing disiapkan, demikian pula proyektor. Ada kopi hangat dan air putih yang menemani. Tiga lembar fotokopi presentasi pun dibagikan. Diskusi berlangsung interaktif: pertanyaan dapat menyela di tengah-tengah pemaparan. Siang itu, hujan mulai tumpah. Butiran-butiran airnya terlihat jelas dari balik jendela.

“Bagaimana dengan nasib kelompok adat dan petani kecil?” kata saya, dalam satu kesempatan.

Selama pemaparan, saya tak melihat jelas posisi kelompok-kelompok yang selama ini menjadi korban ekspansi industri kelapa sawit. Keduanya lebih banyak bercerita soal peluang bisnis untuk industri keuangan—macam asuransi—dan pendanaan untuk perubahan iklim. Bagi saya, ekspansi kelapa sawit kian identik dengan perampasan lahan. Ini macam yang terjadi di Sumatra hingga Papua. Saat kami berdiskusi di dalam ruangan yang berpendingin, puluhan petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) masih setia berjalan kaki dari Jambi menuju Jakarta sejak pertengahan Oktober.

Continue reading

Leave a comment

Filed under BANKING, BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS, INSURANCE, LABOUR

Robohnya Pondok Kami

Oleh Anugerah Perkasa
1.215 words

DIMAS RAHMAT SAPUTRA asyik memainkan mobil polisi mainan di depan saya siang itu. Dia bersandar manja ke ibunya, Kasmaboti. Usianya baru 4 tahun dan masih memakai baju tidur. Saya menyodorkan kaki kanan saya untuk mengajaknya bermain. Dia menepak dengan kakinya yang mungil. Setelah bosan bermain dengan mobil-mobilan, dia meraih telepon selular ibunya, mencari keasyikan baru. Tentunya, masih bersandar di pangkuan Kasmaboti. Siang itu, 24 Desember.

Saya menemui keduanya di teras Ruang Pengaduan Asmara Nababan milik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga itu terletak di kawasan Latuharhary, Jakarta Pusat. Kasmaboti dan Dimas, tidur dan makan seadanya, sejak 10 Desember. Mereka adalah warga Suku Anak Dalam, Jambi, yang tergusur akibat konflik lahan dengan perusahaan sawit. Ada puluhan warga lainnya di teras itu. Kebanyakan mereka beralaskan karpet dan berselimut sarung saat tidur. Ada bantal kecil. Galon air mineral. Ransel yang berserakan. Kabel listrik dan pengeras suara. Mereka juga mendirikan dapur umum. Semuanya campur-aduk.

“Anak ini melihat penggusuran,” kata Kasmaboti kepada saya. “Tak ada yang tersisa dari rumah kami, bahkan satu sendok pun tak dapat.” Continue reading

Leave a comment

Filed under BANKING, BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, HUMAN RIGHTS, LAW, POLITICS

Yang Tersingkir dari Jambi

Oleh Anugerah Perkasa
5.984 words

puluhan-petani-jambi-protes-sengketa-lahan-di-istana-001-debby

HAMPIR 3 JAM  lamanya, saya bersama dengan dua puluh dua petani, berada di dalam bak terbuka truk merah tua, meluncur dari pusat kota Jambi menuju Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Para petani tersebut adalah warga Dusun Mekar Jaya, satu dusun yang terletak di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang bersisian dengan Batanghari. Awal Februari 2013, mereka tengah pulang kampung setelah melakukan protes ke Kementerian Kehutanan, selama 3 bulan lebih di Jakarta. Ini menyangkut sengketa tanah di dusun mereka dengan satu perusahaan kertas, dalam 2 tahun terakhir.

Dari dalam bak truk, ada yang terus-terusan duduk atau sebaliknya, berdiri. Saya sendiri gonti-ganti posisi karena kaki yang mulai pegal. Ada yang mencoba tidur: menyandarkan punggungnya sampai menarik sarung ke kepala. Yang lainnya, iseng, mulai dari mencabut bulu kaki temannya yang lagi berdiri atau kentut. Sebagian penumpang, adalah pemuda yang berumur sekitar 20 tahun. Keisengan lainnya adalah menyapa pasangan muda-mudi yang tengah istirahat di bangku pusat kota. Melambaikan tangan kepada pengendara yang berhenti di perempatan lampu lalu-lintas. Atau memberikan kecupan jarak jauh. Continue reading

Leave a comment

Filed under BUSINESS DISPUTE, CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, HUMAN RIGHTS, LAW, POLITICS