Cerita Kembang dari Salamjaya

Anugerah Perkasa

1.056 words

 

SAYA MENGINGAT perempuan itu tak sekadar seorang pemijat profesional. Kami bertemu pertama kali pada November lalu di pusat kesehatan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya memilih untuk tidak menuliskan nama sebenarnya—sebut saja Kembang Wangi, karena rentan untuk pekerjaannya. Dia asal Kabupaten Subang, Jawa Barat dan berusia 26 tahun. Kulitnya kuning dengan rambut lurus melebihi bahu.

Kesan saya, Kembang adalah orang yang terbuka—selain itu, manis pula. Kami membicarakan apa pun. Dia kadang bercerita soal kampung halamannya, Desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran. Salah satunya soal kemiskinan.

“Banyak teman Kembang yang selesai SMA, langsung cari kerja. Kalau punya uang, mereka biasa kuliah di Bandung,” katanya. “Orang kaya di kampung dapat dihitung. Mereka punya sawah yang luas.”

Saya memaklumi ceritanya.

Subang adalah salah satu kabupaten penghasil beras terbesar di Jawa Barat, selain Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu. Data statistik menyebutkan mata pencaharian terbesar di Kecamatan Pabuaran berada di sektor pertanian yakni sekitar 37%, sedangkan sisanya terbagi pada sektor lainnya, macam pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan dan angkutan.

Orang tua Kembang adalah pedagang warung kecil. Usai tamat SMA pada 2008, perempuan itu sempat menikah dua kali namun keduanya tak  berjalan baik. Pernikahan terakhirnya membuahkan putra berumur 1,5 tahun. Kembang pun  memutuskan ke Jakarta pada tahun ini. Saya kira, kemiskinan membuatnya memilih ibukota untuk tetap dapat bertahan.

“Di sana kebanyakan buruh tani, mungkin karena kampung,” kata Kembang. “Banyak yang menganggur, karena ijasahnya minim. Sulit melamar kerja.”

Masalah Kembang, saya kira,  tidak hanya terjadi di kampung halamannya sendiri.  Subang relatif mirip dengan daerah lumbung padi lainnya macam Karawang dan Indramayu. Ada bentangan sawah yang luasnya lebih kurang mencapai 84.929 hektare. Tetapi ada pula industri yang beroperasi dalam skala besar.

Di Kecamatan Pabuaran, misalnya, terdapat delapan industri skala besar dalam pelbagai sektor. Mulai dari rekayasa industri, peleburan baja, pupuk pelengkap, komponen kendaraan hingga produk kulit. Karawang dan Indramayu serupa, namun pun tak luput dari persoalan kemiskinan. Kesamaan lainnya, perubahan lahan skala besar.

Dan saya mulai memahami masalah Kembang.

Arus urbanisasi, salah satunya juga  disebabkan oleh tak berubahnya kesejahteraan petani. Dalam riset Perkumpulan Prakarsa pada tahun lalu disebutkan, era kejayaan sektor pertanian di Indonesia telah berakhir sejak 1970. Dalam 20 tahun terahir, transformasi pembangunan ekonomi di Indonesia mengakibatkan perkembangan pesat pada sektor industri dan jasa. Derasnya arus investasi asing skala besar—sebagai salah satu indikator, semakin mengucur untuk modal peningkatan produk yang berorientasi ekspor.

Laporan itu memaparkan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian berimplikasi pada belum optimalnya penurunan jumlah penduduk miskin yang diperkirakan mencapai 28,6 juta jiwa. Namun, pemerintah justru mengabaikan sektor tersebut. Pada 2000—2012, produk domestik bruto sektor pertanian hanya menyumbang sekitar 3,1% per tahun atau jauh di bawah rata-rata pertumbuhan yang mencapai 5,5% per tahun. Gejolak harga pangan, demikian Prakarsa, juga memberikan efek besar bagi kemiskinan karena beras menjadi salah satu indikator dalam mengukur kemiskinan.

“Munculnya kemiskinan di sektor pertanian, disebabkan oleh  tidak meratanya akses petani pada lahan dan modal,” demikian Direktur Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro. “Rata-rata merupakan buruh tani serta petani gurem yang memiliki lahan 0,5 hektare.”

Perkumpulan Prakarsa merekomendasikan pemerintah untuk memberikan akses terhadap lahan dan modal kepada petani. Salah satunya, penyelesaian ketimpangan lahan. Tak hanya itu, petani seringkali kesulitan terhadap permodalan akibat perbankan yang terlampau selektif, dibandingkan dengan sektor perdagangan atau bidang lainnya. Modal, bertujuan untuk membantu petani keluar dari jerat kemiskinan.

“Kembang tahu berapa banyak pabrik di kampung?” tanya saya.

“Tahunya cuma satu. Pungkook [Indonesia One] yang biasa bikin tas untuk ekspor.”

“Mengapa tidak bekerja di sana?”

“Kalau Kembang kerja di sana, Mama juga akan jualan lagi. Jadi enggak ada yang jaga anak.”

Saya kira pengembangan industri di kawasan pinggiran menjadi pertumbuhan sekaligus masalah baru. Bisnis, tentunya, membutuhkan lahan segar untuk berkembang. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar (Disperindagsar) Subang mencatat dari 21 kecamatan di Kabupaten Subang, rata-rata terdapat 1—30 lebih industri besar yang berada di masing-masing wilayah tersebut. Kecamatan Cipeundeuy  sendiri menjadi pusat pabrik terbesar dengan menampung 32 perusahaan dari pelbagai sektor. Ada pakaian jadi, komponen elektronik, air kemasan, tekstil, kertas hingga bahan bangunan.

Ini baru dari sektor swasta.

Saya juga tak lupa pemerintahan baru Joko Widodo—Jusuf Kalla yang menekankan pembangunan dimulai dari pedesaan. Salah satunya, melalui proyek-proyek infrastruktur skala besar. Ada jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, bandara, bendungan hingga pembangkit listrik. Semuanya, membutuhkan lahan skala besar—tentunya pendanaan raksasa pula. Dalam setahun terakhir, saya juga membaca pelbaga berita Presiden berkunjung ke sejumlah provinsi hanya untuk membuka acara pemancangan tiang pertama proyek-proyek besar.

Namun, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun mengingatkan pembangunan model tersebut berpotensi menimbulkan korupsi, sebagai salah satu implikasi pelanggaran HAM. Dan lahan, menjadi persoalan soal utama. Saya kira, persoalan lainnya  juga adalah pendanaan sektor swasta dan lembaga multilateral macam World Bank Group maupun Asia Development Bank.

“Korupsi adalah pelanggaran HAM,” kata Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM dalam pernyataan resminya. “Potensi korupsi pembangunan infrastruktur adalah pada fase pengadaan lahan.”

Sepanjang tahun lalu, lembaga pemantau HAM itu mencatat sejumlah pengaduan pelanggaran HAM terkait dengan proyek-proyek infrastruktur skala besar.  Dari Sumatra sampai Papua. Masing-masing adalah pembangunan jalan (72 pengaduan); bendungan (34 pengaduan); pembangkit listrik (9 pengaduan); rel kereta (14 pengaduan); bandara (50 pengaduan); serta pelabuhan (6 pengaduan). Masalahnya pelbagai macam. Mulai dari tidak mendapatkan ganti rugi, terganggunya hak atas kepemilikan tanah, lingkungan hingga hak untuk tinggal secara layak.

Saya kira, laporan Bank Dunia terbaru soal ketimpangan di Tanah Air, juga perlu diperhatikan. Studi itu mengungkapkan ketimpangan di Indonesia terjadi karena empat hal: peluang, pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan hingga ketahanan terhadap guncangan. Bank Dunia menyatakan peningkatan perbaikan layanan umum di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten harus dilakukan. Jika tidak, ketegangan sosial akan terjadi dan menghambat pertumbuhan negara.

Ketimpangan inilah yang menjadi kekhawatiran saya—dan mungkin, sebagian orang, untuk masa mendatang.

Terutama soal lahan. Wilayah-wilayah pinggiran macam desa-desa di Kabupaten Subang, bukan tak mungkin menjadi basis perebutan lahan kelak. Antara bisnis skala besar, proyek-proyek infrastruktur dan kelompok kecil, macam petani. Saya kira, konflik  agraria akan menjadi salah satu faktor pemicu ketegangan sosial. Entah, apa yang akan terjadi pada para petani dan kemiskinan dalam 5 tahun—10 tahun mendatang.

“Mas, mau minum apa?” kata Kembang, membuyarkan pikiran saya, sore itu.

“Teh hangat, seperti biasa.  Terima kasih.”

Minuman pun selesai dinikmati. Pembicaraan kami terhenti. Saya harus berpamitan dengan Kembang, dengan segala cerita sedihnya soal Desa Salamjaya: petani, kemiskinan dan jalan hidupnya sendiri. Mungkin kami nanti bertemu kembali, entah kapan. Hari mulai beranjak sore. Mendung masih menggantung di langit Jakarta.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Filed under CLIMATE CHANGE, CORRUPTION, FINANCIAL SECTOR, HUMAN RIGHTS, LABOUR, POLITICS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s